HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 12/31/2020 05:18:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


polressimalungun.cocm / Simalungun - Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo SIK menyambut sekaligus memimpin pengamanan kunjungan kerja (kunker) Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiago di Kota Parapat tepatnya di Pusat Informasi Geopark Kaldrera, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Kamis (31/12/2020) pagi sekira pukul 08.00 WIB.


Dalam penyambutan itu Kapolres didampingi Bupati Simalungun DR J.R Saragih, MM dan Dandim 0207/Simalungun Letkol Infanteri Roly Souhoka S.I.P. Turut rombongan Menparekraf RI Sandiaga Uno tersebut diantaranya Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaran Kegiatan ibu Riski Handayani, Deputi Bidang Pemasaran ibu Nia Niscaya,l dan Kementrian PUPR diwakili Kepala Balai Prasana Pemukiman Wilayah Sumut Bapak Syafriel Tansiyer. 


Setiba di Kota Parapat, Menparekraf RI Sandiaga Uno tersebut langsung sarapan pagi di Hotel Niagara Parapat kemudian sekira pukul 08.40 Wib Menparekraf Sandiaga Uno beserta rombongan melaksanakan kunker di Pusat Informasi Geopark Kaldera Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. 




Adapun Kegiatan Kunker tersebut, Menparekraf RI Sandiaga Uno mendengar keterangan Disain pembangunan dari Kementrian PUPR, melihat disain bangunan dan mendengar penjelasan tentang Pariwisata yang ada di Kota Parapat dari Dinas Pariwisata Kabupaten simalungun.


Selang sekitar dua jam kemudian tepatnya pukul 09.30 Wib Kunker itu selesai dan Menparekraf RI Sandiaga Uno beserta rombongan meninggalkan Kota Parapat. Selama pelaksanaan Kunker itu berlangsung dengan situasi aman dan terkendali serta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 (lima) M, Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Interaksi serta Menjauhi Kerumunan. Dalam memutus mataratai penyebaran Covid-19 dan menghindarii Cluster baru serta varian Baru dari Virus Covid-19.



Redaksi K1N 

Sumber :Humas_Polres

thumbnail

By On 12/31/2020 04:19:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Serang - Polda Banten menyiagakan Personel nya guna memberikan rasa aman masyarakat dari timbul nya Gangguan Kamtibmas pada malam pergantian tahun baru 2021 hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, Kamis (31/12).


Edy Sumardi menambahkan bahwa Personel Dit Samapta Polda Banten dan BKO Brimob telah diserahkan untuk membantu Pengamanan Malam Tahun Baru di Polres Cilegon 110 Personel, Polres serang Kota 90 Personel , Polres Lebak 110 Personel dan Polres Pandeglang 90 Personel.




Polda Banten pun Menerjunkan para Pejabat utama sebagai Pamatwil untuk memberikan asistensi serta memastikan sistem pengamanan malam tahun baru di wilayah polres tersebut telah berjalan dengan benar dan di pahami oleh semua persobel pengamanan.


Edy Berharap dengan penambahan personel pada Polres-polres dan imbauan kepada masyarakat Banten untuk tidak melaksanakan perayaan malam tahun baru di tempat-tempat wisata dan juga larangan dari pemerintah daerah semoha dapat ?mengurangi potensi kerumunan dan mengurangi potensi penyebaran Covid - 19, tutup edy. 


Reporter  : M Nur

Sumber    : Bid Humas.

thumbnail

By On 12/31/2020 02:40:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Komunitas petani Desa Gunungreja  adakan Pasar kuliner  demi meningkatkan ekonomi pedagang, bertempat di halaman rumah warga pada kamis,31/12/20 yang diselenggarakan oleh sponsor dari salah satu rokok.


Dimasa pandemik covid-19 tentunya menjadi acuan bagi warga masyarakat untuk memutar otak dalam hal usaha seperti usaha dagang di kalangan bawah.


Inspirasi peratama datang dari komunitas petani desa gunungreja untuk mengadakan pasar kuliner seperti sekarang ini, karena baru kali ini adanya pasar kuliner sekala kecil di desa gunungreja.


Kegiatan pasar kuliner dibuka oleh Kepala Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja, tampk hadir dalam kegiatan, Kepala Dusun gunungreja, Ketua P3A, Tokoah masyarakat dan pemuda, kegiatan pasar kuliner dilakukan sesuai protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker dalam kegiatan.


Dengan adanya kegiatan pasar kuliner menjadi prioritas bagi para pedagang untuk meningkatkan ekonomi serta pendapatan bagi pedagang lokal, walaupoun di lakukan secara sederhana tidak secara meriah karena menjaga kerumunan yang mungkin bisa terjadi.




Berbagai sajian makanan kuliner yang di jajakan terbilang cukup sederhana karena hanya sebatas jajanan anak sehari hari, selain itu antusias warga yang menghadiri acara kuliner merasa senang dan bangga karena ada nilai positif pemasukan bagi  para pedagang di tingkat bawah.


Menurut ketua panitia pasar kuliner " Yahman ", Mengatakan kegiatan pasar kuliner ini bertujuan untuk menambah pemasukan bagi para pedagang di desa kami karena susahnya usaha di masa pandemik seperti sekarang ini, selain itu warga yang mengikuti kegiatan pasar kuliner ini bisa menjadi barometer di kegiatan pasar kuliner kedepanya.


Lebih lanjut ketua panitia berharap kegiatan pasar kuliner ini akan meningkatkan pemasukan yang positif bagi warga sekitar dikemudian hari," ungkapnya.


Reporter : Edi Susanto

thumbnail

By On 12/31/2020 08:57:00 AM

Boyolali - KABAR SATU Nusantara ( K1N )



Boyolali, Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sebagai seorang Babinsa, selalu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat desa binaannya.


Hal ini lah yang selalu di lakukan salah satu Babinsa Koramil 07/Selo Kodim 0724 Boyolali Sertu Heru bersama Bhabinkamtipmas Polsek Selo Bripka Wardoyo saat melaksanakan himbauan kepada para pengunjung  yang berwisata di Merapi Garden  yang ada di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Kamis (31/12).

"Karena masih di suasana libur natal dan tahun baru jadi banyak pengunjungnya, jadi ya perlu kita pantau".Ujar Babinsa 


Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19), TNI-Polri dalam hal ini Babinsa dan Babikamtibmas menghimbau kepada seluruh pengunjung wisata agar mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).


Komunikasi sosial merupakan sarana yang tepat dan cepat dalam menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara Babinsa dan warga yang berkunjung di tempat wisata.




Babinsa Sertu Heru  dan Babinkamtibmas memberikan arahan kepada pengunjung wisata untuk menerapkan prokes ditempat umum guna pencegahan penularan virus Covid-19, yaitu dengan cara mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir yang sudah disediakan pengelola wisata dan juga di saat keluar rumah harus menggunakan masker guna membentengi diri sendiri dan orang terdekatnya.


Reporter : Darto /Agus K

thumbnail

By On 12/31/2020 08:54:00 AM

Bangka tengah - KABAR SATU Nusantara ( K1N )



Meningkatnya animo masyarakat untuk kembali membuka kebun untuk bertani di Bangka Belitung 


Terutama di Bangka Tengah saat ini membuat PT Agrindo Persada Lestari ( APL )  melalui humasnya Zulkifli dan Danru Dalkarhutla PT APL meningkatkan kegiatan patroli Pengawasan Hutan Konsesi PT Agrindo Persada Lestari  yang luasnya mencapai 26.259 ha di Kab Bangka Tengah  yg terletak di 4 Kecamatan yaitu Kec.Sungai selan,Kec Simpang katis,Kec. Namang dan Kec.Koba.Rabu30/12/20. 


Zulkifli mengatakan, "Tujuan giat patroli ini ,guna pengawasan perambahan hutan produksi dn bahaya kebakaran diwilayah konsesi , serta penyuluhan tentang himbauan tidak membakar sembarangan," jelasnya . 




Untuk meningkatkan disiplin anggota bersama Danru  mengadakan brifing dengan Team Dalkarhulta PT APL yaitu ,Kabrigade yg dirangkap  Zulkifli, Danru  A Musa,Waka Danru Hendrik S.H dan Sekretaris Supriyanto yg membahas tehnis pelaksanaan patroli dn pelaporan.


Reporter : Ajang Musa

thumbnail

By On 12/31/2020 08:00:00 AM

Bangka tengah - KABAR SATU Nusantara ( K1N )



Dalam rangka melaksanakan program kerjanya Lembaga Swadaya Masyarakaat (LSM)  Generasi Muda Peduli Rakyat ( GEMPUR ),melaksanakan kegiatan membantu warga Desa Kerakas yang mengalami sakit susah berdiri dan berjalan,Rabu 30/12/20.


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pembina LSM GEMPUR Zulkifli yang akrab disebut Pak Zulu, dengan memberikan tongkat kepada Ibu Rohama yang sudah 8 Tahun mengalami susah berdiri dan berjalan .


Pembina Zulkifli kepada Wartawan mengatakan, kegiatan ini merupakan program kerja LSM Gempur, untuk membantu masyrakat.

 

"Semoga dengan dilaksanakan kegiatan ini   kedepan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan selalu peduli terhadap maysarakat yang kurang mampu dan berlanjut, sesuai dengan kemampuan LSM Gempur, "tegasnya. 



Ditempat yang sama Zulkifli dan Eric mengatakan kedepan, LSM Gempur akan bekerja sama dengan dinas terkait dan juga donatur agar bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. 


"Dengan semangat kebersamaan kita akan mampu memberikan yang terbaik kepada warga masyarakaat, "tutupnya. 


Reporter : Ajang Musa.

thumbnail

By On 12/31/2020 07:25:00 AM

Cilacap - KABAR SATU Nusantara ( K1N )


Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan APBDes Tahun 2021 Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bertujuan agar pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya berjalan dengan baik. 


Kegiatan yang digelar di Ruang Tulip Hotel Dafam Cilacap selama tiga hari dari tanggal 28-30 Desember 2020 itu agar kepala desa dalam menggerakkan roda pemerintahannya lebih baik dan desanya lebih maju. 


Rangkaian kegiatan pada hari pertama kemarin, kata Kepala Desa Cinangsi, Danis Husein, masing-masing desa menyusun rencana APBDes yang ada di desa sesuai kebutuhan desa. 


"Hari kedua hingga ketiga ini pemaparan APBDes RAPBD dari masing-masing desa," ujarnya, Rabu (30/12/2020). 


Ia mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan-rekan kepala desa dan perangkatnya yang mengikuti Bimtek, yang diselenggarakan oleh seluruh desa di Kecamatan Gandrungmangu yang dilaksanakan tiga hari ini. 




"Apa yang dilakukan ini masih terkait dengan Permen tentang bantuan Covid-19. Hal ini memang sudah ada tempatnya sesuai dengan pemberian bantuan yang disalurkan pada tahun 2020," ungkap Danis. 


Pihaknya berharap, Bimtek ini merupakan harapan agar mereka masing-masing desa bisa melaksanakan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.


Danis menyebutkan, desa itu bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah. 


Reporter: E Prima

thumbnail

By On 12/30/2020 10:59:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menilai keputusan pemerintah melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi adalah tindakan tepat dan bukan kriminalisasi.


Menurutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oganisasi Kemasyarakatan (Ormas), jelas membatasi bahwa tujuan Ormas didirikan adalah untuk membentuk partisipasi di dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


"Tentunya apa yang harus dilakukan oleh Ormas tidak boleh menimbulkan perpecahan, tidak menyebabkan terjadinya disintegrasi, kemudian tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya tapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum," kata Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan yang disiarkan salah satu televisi swasta nasional, Rabu, 30 Desember 2020.


Mengacu pada sepak terjang FPI yang kerap melakukan tindakan kekerasan, pengrusakan, ujaran kebencian, ajakan melakukan kekerasan, tindakan intoleran, dan lain-lain, Komjen Pol Agus Andrianto menilai pelarangan FPI sebagai organisasi merupakan langkah tepat untuk meredam keresahan masyarakat. Dan dia menegaskan keputusan itu tidak dapat disebut sebagai kriminalisasi.


"Kalau kriminalisasi kan artinya kalau tidak ada perbuatan kemudian orang itu ditetapkan sebagai bermasalah sehingga dia menjadi pelaku kriminal. Itu kriminalisasi. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan, ada aturan yang dilanggar, ada hukum yang dilanggar, tentunya FPI harus mematuhi aturan-aturan yang menyangkut ke-Ormas-an," tegas Komjen Pol Agus Andrianto.




"Saya rasa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Bisa dicari di media sosial yang ada sekarang ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang matang dengan melibatkan kementerian dan lembaga," tambahnya mengacu pada sepak terjang FPI.


Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, keputusan bersama tiga menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan FPI itu dapat memberikan payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan tindakan hukum berupa pembubaran terhadap kegiatan FPI serta penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah hukum NKRI.


"Pembiaran dan keraguan penegakan hukum terhadap para pelaku yang seperti ini akan mengakibatkan embrio bagi perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 10:57:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Pada 30 Desember 2020

Pada tanggal 29 Desember 2020, dalam sidangnya yang terakhir di tahun 2020, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengesahkan secara konsensus Resolusi 2560 mengenai perbaikan metode kerja Komite Sanksi 1267, yang diprakarsai oleh Indonesia dan Amerika Serikat (AS).


Komite Sanksi 1267 adalah badan subsider DK PBB yang bertanggungjawab menetapkan dan mengawasi implementasi sanksi terhadap individu dan entitas yang berafiliasi dengan kelompok ISIL/Da’esh dan Al-Qaeda.


“Melalui adopsi Resolusi ini, Indonesia menjadi negara anggota tidak tetap DK PBB pertama yang berhasil mendorong pengesahan Resolusi terkait Komite Sanksi DK PBB dalam bidang penanggulangan terorisme,” demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (30/12/2020).


Beberapa poin inti dari Resolusi 2560 ini adalah :

– ​Mendorong peningkatan keadilan, serta efektivitas fungsi dan metode kerja Komite Sanksi mengenai terorisme;

– Menekankan pentingnya mekanisme sanksi sebagai bagian dari upaya penanggulangan terorisme;

– Mendorong negara untuk terus mengimplementasikan Sanksi serta memutakhirkan Daftar Sanksi;

– Menggarisbawahi pentingnya pembangunan, menjaga keamanan, dan penghormatan terhadap HAM dalam upaya penanggulangan terorisme secara komprehensif;

– Menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan Hukum Internasional dalam upaya penanggulangan terorisme; dan

– Menugaskan Monitoring Team Komite 1267 untuk mempersiapkan rekomendasi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki salah satu aspek rules dan procedures di Komite Sanksi.


Dukungan dari seluruh negara anggota DK PBB merupakan refleksi kepercayaan dan pengakuan terhadap pengalaman dan rekam jejak Indonesia dalam penanggulangan terorisme, khususnya sebagai Ketua Komite Sanksi 1267, selama dua tahun terakhir ini.


Resolusi ini juga sekaligus menutup keanggotaan tidak tetap Indonesia pada DK PBB untuk periode 2019-2020.


Selama dua tahun keanggotaan Tidak Tetap di DK PBB, Indonesia mendapat kepercayaan untuk memimpin 3 (tiga) Badan Subsider DK PBB yaitu Komite Sanksi 1267, Komite Sanksi Afghanistan (1988), dan Komite Non-Proliferasi Senjata Massal (1540).


Kepemimpinan Indonesia di ketiga Komite Sanksi tersebut memperoleh apresiasi tidak hanya dari anggota DK PBB, namun juga dari negara anggota dan badan-badan PBB terkait.


Melalui kepemimpinan Indonesia, Komite Sanksi telah berhasil meningkatkan profilnya serta menjaga kredibilitas dan kesatuan anggotanya. Hal ini tidak terlepas dari peran signifikan Indonesia yang selalu memfasilitasi dan menjembatani berbagai perbedaan, termasuk mendorong konsensus dalam berbagai pengambilan keputusan sulit.


Selama keanggotaan tidak tetap di DK PBB periode 2019-2020, Indonesia telah memprakarsai dua resolusi penting DK PBB yaitu: resolusi 2538 terkait perempuan dalam misi perdamaian PBB dan resolusi 2560 terkait dengan perbaikan metode kerja Komite Sanksi 1267.


“Pengesahan resolusi ini merupakan kado akhir tahun diplomasi Indonesia sekaligus menandai berakhirnya keanggotaan Indonesia di DK PBB sejak tahun 2019”, tutup Retno.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 10:51:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Polhukam, Jakarta – Pemerintah melalui Keputusan Bersama yang ditandatangi oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).


“Hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam, lalu ada Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri. Berikutnya hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menkominfo Jhony G. Plate, Jaksa Agung Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, kita didampingi oleh Wamenkumham,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).


Menko Polhukam menjelaskan bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping atau rajia secara sepihak, provokasi dan sebagainya. 


Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No 82 PUU 11 Tahun 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.


“Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada apparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing nya tidak ada terhitung hari ini,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.


“Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT,” sambung.


Sementara itu, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej dalam putusan SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, menyatakan bahwa kesatu, Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.


Kedua, Front Pembela Islam sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. 




Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembala Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam dictum ketiga di atas, Aparat Penegak Hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. 


Kelima, meminta kepada warga masyarakat: untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam; untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. 


Keenam, Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil Langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketujuh, Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 10:48:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jajaran Polresta Tangerang Polda Banten bersama Kodim 0510 Tigaraksa dan Pemkab Tangerang mulai turun menertibkan baliho/spanduk ataupun selebaran yang mengandung atribut atau logo Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2012).


Dalam patroli itu, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Dandim 0510 Tigaraksa Letkol Inf Bangun Siregar, Danmen 1 Pasukan Pelopor Brimob Kombes Pol Reeza Heras Budi, dan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Bambang Mardisentosa turun langsunh menertibkan baliho dan spanduk FPI.


"Dalam patroli skala besar yang kami laksanakan, kami menemukan ada spanduk FPI. Kemudian kami turunkan," kata Ade.


Ade mengatakan, apabila masyarakat masih menemukan simbol atau atribut yang bertuliskan atau bergambar logo FPI agar diinformasikan kepada jajaran polisi, TNI, ataupun pemerintah daerah. 


Selanjutnya, kata Ade, jajaran kepolisian, TNI, dan juga pemerintah daerah akan melakukan penertiban atau penghentian kegiatan sebab FPI sudah resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah Pusat.




"Apabila masih ditemukan atribut atau logo atau kegiatan dari ormas FPI, maka hal itu dilarang," terang Ade.


Ade meminta semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu tertentu. Ade juga mengajak masyarakat untuk tertib aturan dan taat hukum.


"Kami pastikan kami akan tetap ada untuk menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat," pungkas Ade.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 10:43:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai dan tidak terprovokasi terhadap teror dan upaya mengadu domba menjelang pergantian tahun baru. 



Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono meminta masyarakat peka dan peduli pada lingkungan sekitar termasuk memperhatikan, serta mengenali tetangga samping rumah. 



Argo juga mengingatkan peranan pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) untuk bekerja maksimal mengenali warganya. Kemudian optimalisasi fungsi Bhabinkamtibmas, babinsa dan aparat kelurahan bisa mengidentifikasi warga sekitar.



"Kami juga menghimbau masyarakat jangan mudah percaya kepada berita-berita yang bersifat negatif, berita bohong (hoaks) dan provokatif, serta jangan mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab," ujar Argo dalam keterangannya, Rabu (29/12/2020). 


Di samping itu, Argo juga meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan munculnya aksi teror selama perayaan malam pergantian Tahun Baru 2021 meskipun petugas telah menangkap beberapa terduga teroris.





"Kami juga meminta pemuka agama, guru dan orang tua menyampaikan imbauan serta pencerahan kepada lingkungan sekitarnya agar lebih peduli," ungkap mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini. 



Lebih jauh Argo mengajak masyarakat untuk senantiasa menerapkan  protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. "Kami menghimbau masyarakat tidak merayakan tahun baru di luar. Di rumah lebih baik dengan tetap menjaga protokol kesehatan," tandas jenderal bintang dua itu.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 10:39:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


SERANG - Untuk memastikan pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh personel Polri yang tergabung dalam Ops Lilin Kalimaya 2020, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Purn Pudji Hartanto Iskandar kunjungi Pos Pam dan Pos Yan di Mercusuar Anyer, Rabu (30/12/2020).


"Saya dari Kompolnas, ini dalam rangka mengikuti kegiatan operasi lilin 2020 di Polda Banten. Hari ini sesuai dengan jadwal dan sebelumnya juga jadwal itu ada yang namanya pantauan yaitu untuk rapid test kepada para pengunjung di daerah wisata Anyer dan itu dilakukan oleh Polda Banten yang diawasi oleh Dirlantas Polda Banten," kata Pudji usai meninjau Pos Yan.


Pudji juga mengatakan bahwa pemeriksaan rapid test ini dilakukan setiap hari.


"Pemeriksaan seperti ini dilaksanakan setiap hari kepada masyarakat yang akan melakukan wisata ke Pantai Anyer," ucap Pudji.


Lanjut Pudji, "Tujuannya adalah yang pertama untuk mencegah meluasnya terpaparnya Covid-19, sehingga dari awal begitu dilakukan pengecekan sudah mengetahui apakah reaktif atau nonreaktif. Yang kedua untuk upaya mencegah supaya masyarakat jangan berbondong-bondong berwisata pada malam tahun baru atau pada saat tahun baru. Yang ketiga kami sendiri dari Kompolnas kami memantau ini sudah secara masif dan maksimal, Ditlantas Polda Banten dan jajarannya di kewilayahan sudah pasti akan melakukan ini. Karena ini sudah merupakan instruksi dari Kapolri. Untuk itu supaya hal ini tercapai dengan bagus bersama-sama masyarakat juga kemudian bisa menghentikan niatnya untuk melakukan kegiatan kunjungan wisata di daerah-daerah wisata tujuannya adalah untuk kebersamaan supaya sama sehat".


Terakhir Pudji mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh personel Polda Banten kepada para pengunjung wisata pantai Anyer.


"Saya lihat  pelaksanaannya cukup bagus dan saya tadi juga sudah tanya kepada masyarakat mereka memberikan apresiasi dalam hal ini mereka tidak takut-takut, mereka tidak segan-segan memeriksakan kesehatannya dan ini dilaksanakan secara gratis," tutup Pudji. 




Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi menghimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan perjalanan.


"Guna mencegah penyebaran Covid-19 ini, saya menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar kota agar memperhatikan protokol kesehatan. Dan juga Patuhi Surat Edaran Satgas Covid-19," ujar Edy Sumardi.


"Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun atau Handsanitizer, menjaga jarak dan yang terpenting hindari kerumunan," tandas Edy Sumardi. (Bidhumas)


Turut hadir dalam kegiatan ini Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Rudi Purnomo, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi, Wakapolres Cilegon Kompol Winarno, Kapolsek Anyar AKP Bhakti Yosa. 


Reporter : M Nur

Sumber : Bidhumas

thumbnail

By On 12/30/2020 07:30:00 PM

Cilacap - KABAR SATU Nusantara (KIN)


Di temukan seorang Laki Laki Tenggelam di Pantai Teluk Penyu Cilacap diTrekdump No 2 dari arah selatan, Rabu 30/12/2020.


Rebo Warga Jl.Pasirmas Cilacap  salah satu saksi menyebutkan, Korban pertama kali di temukan Sekitar pukul.08.30 wib terus kami laporkan ke Pos Pengamanan natal dan tahun baru yang berada di lokasi wisata teluk Penyu Cilacap, Selanjutnya info tersebut di teruskan kepihak Basarnas Cilacap, Jelasnya.




Setelah pihak Basarnas mendatangi lokasi di lakukan pemeriksaan tubuh korban, Petugas Menemukan identitas korban bernama Slamet Riyono - Usia 40 Tahun - Alamat Jl.Semangka RT. 05/08 Kelurahan Tambakreja  Kecamatan Cilacap Selatan, di Duga korban bunuh diri dengan menceburkan diri kelaut , Di karenakan penyakit yang di deritanya tidak kunjung sembuh, Terangnya.


Selanjutnya korban di bawa ke RSUD Cilacap Oleh pihak Basarnas Cilacap , Untuk di lakukan Visum dan selanjutnya akan di serahkan kepada pihak keluarga, Tutupnya.


Reporter : D A R T O

no image

By On 12/30/2020 05:47:00 PM



Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI). Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq itu.


"Saat ini pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12).


Dalam konferensi pers, Mahfud didampingi Menkumham Yassona Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala PPATK Dian Ediana, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Wamemkumham Eddy Hiariej.


FPI dan Habib Rizieq belakangan kembali menjadi sorotan. Mulai dari kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia yang menimbulkan kerumunan massa, acara pernikahan putri Rizieq di Petamburan yang juga mengundang banyak orang, berujung Rizieq jadi tersangka.



Tak hanya itu, kasus baku tembak pengawal Habib Rizieq dengan polisi juga tak kalah menyita perhatian. Polisi menyebut pengawal Rizieq menyerang lebih dulu dengan menyerempet mobil dan menembak mobil polisi.


Setelah itu baku tembak terjadi di kawasan Karawang hingga masuk ke Tol Cikampek KM 50. Polisi berhasil menangkap 4 dari 6 pengawal dan membawa ke Polda Metro Jaya. Tapi di dalam perjalanan 4 pengawal melawan dan akhirnya ditembak polisi dan tewas. Sedangkan 2 lainnnya sudah tewas saat baku tembak.


Sementara, FPI membantah semua tudingan polisi. Mereka menegaskan tak ada satu pun pengawal Habib Rizieq yang dibekali senjata api dan senjata tajam.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 02:58:00 PM

Cilacap-KABAR SATU Nusantara ( KIN )


Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI - AD Tahun 2020. Kodim 0703 Cilacap Mengadakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan  Sejumlah 350 Paket Sembako kepada warga masyarakat kecamatan Kawunganten, Rabu 30/12/2020.


Kegiatan tersebut dihadiri Komandan Kodim 0703 Cilacap, Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P -  Kasdim 0703/ Cilacap Drs. Abdul Asis Lallo - Camat Kawunganten  Muji Utomo ,AP. MM -Danramil 09/Kawunganten Kapten CPM Agus Santoso - Kapolsek Kawunganten AKP Amirul Mukminin Suryoprobo, SH -  6 Kepala Desa di Kecamatan Kawunganten  dan warga masyarakat  penerima Bantuan.


Komandan Kodim 0703 Cilacap  Letkol Inf Andi Afandi  Menjelaskan kepada awak media, Kegiatan hari ini dalam rangka memperingati hari juang TNI-AD Tahun 2020 jajaran kodim 0703 Cilacap mengadakan kegiatan bakti sosilal dengan memberikan Bingkisan  sembako kepada masyarakat di tiga wilayah kecamatan, Yaitu kecamatan Kawunganten,  Kecamatan Majenang dan Wanareja,  Untuk kecamatan kawunganten sendir ada 350 Paket sembako yang kami berikan, Bakti sosial ini bentuk kepedulian  TNI-AD dalam hal ini Jajaran kodim 0703 Cilacap kepada masyarakat  yang kemarin terdampak musibah Banjir, Untuk itu Kami bekerjasama dengan pihak Kecamatan kawunganten, Danramil 09 Kawunganten , Kapolsek Kawunganten dan Para kepala desa,  Untuk bertemu langsung dengan warga masyarakat penerima Bantuan tersebut,  Jelasnya. 




Menyikapi  Himbauan atau intruksi dari pimpinan Polri terkait dengan larangan menggelar Acara keramain di malam tahun baru,  Pihak kodim sendiri mendukung apa yang sudah di instruksikan pimpinan Polri, Semua itu untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 kususnya di kabupaten sendiri,  Tutupnya. 


Camat Kawunganten Muji Utomo Mejelaskan Kepada awak media,  Hari ini kegiatanya di balai desa bojong, Dalam rangka memperingati  Hari Juang TNI-AD Kodim Cilacap mengadakan bakti sosial di wilayah kami,  Tentunya kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran kodim cilacap , Yang telah memberikan bantuan 350 paket sembako di wilayah kami,  Semoga TNI Tetap jaya selalu, Jelasnya. 


Reporter : D A R T O

thumbnail

By On 12/30/2020 02:29:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Pada 29 Desember 2020 

Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020) 


Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (bansos). 


Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.


“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. 


Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” ujarnya saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).


Mekanisme tersebut, imbuhnya, akan dimulai pada bulan Februari sementara pemberian bantuan sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Januari.


“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.


Mensos mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar program bansos mulai disalurkan pada awal Januari 2021.


“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” ujarnya.


Terkait dengan hal tersebut, imbuhnya, Pemerintah tengah merampungkan data mengenai bansos tersebut dan saat ini sudah hampir final.


“Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan (datanya) hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari,” jelas Risma.


Mengenai target penerima bantuan pada tahun 2021, diterangkan Risma, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan yang akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember.


Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), targetnya adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurannya akan dilakukan oleh bank himbara (himpunan bank-bank pemerintah).


“Penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. 


Ini akan diberikan mulai bulan Januari, selama tiap 3 bulan sekali. 


Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober,” terang Risma.


Sementara, Bantuan Sosial Tunai (BST) ditargetkan akan diterima oleh 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek yang penyalurannya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Indeks bantuan per bulannya adalah Rp300 ribu per penerima manfaat yang akan diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April.


“PT. Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda,” ujar Risma.


Lebih lanjut, Mensos menegaskan, pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut.


“Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” tegasnya.


Risma juga mengingatkan agar dana bansos tidak digunakan untuk pembelian rokok. Jika terjadi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan.


“Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk (membeli) rokok,” pungkasnya.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 02:27:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Pada 29 Desember 2020 

Presiden Jokowi berbincang dengan Seskab Pramono Anung dan Mensesneg Pratikno sebelum Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020) 


Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021. 


Untuk itu, pada hari ini, Selasa (29/12/2020), Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta.


“Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021,” kata Presiden mengawali pengantarnya.


Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. 


Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden merinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan.


Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. 


Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama 4 bulan.


“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun,” lanjutnya.


Presiden pun menekankan agar bansos tersebut segera disalurkan di bulan Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.


“Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.


Presiden juga menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.


“Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.




Berikutnya, Kepala Negara meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. 


Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan. 


“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.


Terakhir, Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.


“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 02:24:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, diperlukan vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia. 


Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).


Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta panduan dari badan Kesehatan dunia (WHO) untuk mempersiapkan 15 persen untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis.


“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini,” ujar Menkes.


Dalam pengadaan kebutuhan vaksin tersebut, ungkap Budi, Pemerintah menempuh lima jalur, empat diantaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral.


Dari empat jalur bilateral, lanjut Menkes, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis.


“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm (firm order/binding) sebagian opsi (potensi). 


Kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi,” ujarnya.


Finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.


“Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan Pfizer, adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat,” ungkapnya.


Sementara itu untuk jalur multilateral, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan GAVI (Global Alliance Vaccines and Immunization) melalui COVAX/GAVI yang akan memberikan vaksin secara gratis. COVAX/GAVI diinisiasi oleh aliansi vaksin GAVI serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).


“Angkanya masih bergerak-bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia, tapi range-nya antara 3 persen dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20 persen dari populasi atau sekitar 100 juta dosis,” kata Menkes.


Menurut Menkes, Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi.


“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta, dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah mengamankan 660 juta,” ujarnya.


Dijelaskan Menkes bahwa opsi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan atau buffer jika ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya.


“Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orangnya yang tadi saya sampaikan,” pungkas Menkes.



Reporter : M Nur

thumbnail

By On 12/30/2020 02:22:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


TNI AD - Pada penghujung akhir tahun 2020, TNI-Polri di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat kurang mampu sebagai wujud terima kasih kepada masyarakat dalam menjaga  keamanan dan ketertiban bersama yang sudah berjalan baik.


Demikian dikatakan Komandan Korem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., usai mengikuti apel pendistribusian bantuan sosial akhir tahun 2020 TNI Polri yang dipimpin Kapolda NTB Irjen Pol M. Iqbal di Lapangan Promoter Polda NTB, Kota Mataram.


Dalam keterangan tertulis Penrem 162/WB , Selasa (29/12/2020), apel pendistribusian Bansos akhir tahun 2020 TNI-Polri dalam rangka Operasi Lilin Rinjani 2020 wilayah Provinsi NTB yang ditandai dengan penyerahan Bansos secara simbolis oleh Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Sekda Provinsi NTB dan Danlanal Mataram.


Dijelaskan Danrem,  bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, bahkan menjadi rebutan bangsa-bangsa luar. Untuk itu dibutuhkan kebersamaan, kekompakan, persatuan dan kesatuan anak bangsa sehingga apapun bentuk permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.




“Alhamdulillah berbagai persoalan bisa kita atasi bersama seperti bencana alam gempa bumi 2018 dan event nasional lainnya mulai dari Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilkada Gubernur NTB dan Pilkada serentak yang baru saja selesai digelar berjalan aman, lancar dan kondusif berkat kerjasama semua pihak,” ungkap Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.


Jenderal Bintang Satu lulusan Akmil 1993 ini  juga berharap agar seluruh komponen masyarakat mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 mengingat wabah ini masih menjadi ancaman global.


“Hindari kerumunan massa jelang pergantian malam tahun baru 2021, tetap tinggal di rumah dan perbanyak doa untuk menyambut tahun baru agar kehidupan lebih baik,” pungkasnya 


Apel pendistribusian Bansos juga dihadiri pejabat utama TNI Polri di NTB, Kepala BNN NTB diwakili Kabagum BNN NTB, Kajati NTB serta Forkopimda NTB.


Reporter : M Nur

Sumber   : Dispenad

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *