HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/27/2022 05:23:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan rapat koordinasi pengamanan Idulfitri di Ruang Pola, Lantai 2 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (27/4). Kegiatan yang dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkompimko) Jakarta Utara ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Jakarta Utara

"Rapat koordinasi pimpinan ini membahas pengamanan malam Hari Raya Idulfitri, pelaksanaan takbiran dan salat Idulfitri," kata Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Juaini.






Juaini menambahkan para camat dan lurah untuk meningkatkan pengendalian keamanan dan ketertiban.
"Untuk menghimbau kepada warga masyarakat yang akan melaksanakan mudik supaya melapor kepada Ketua RT dan menitipkan rumahnya kepada tetangganya. Mematikan aliran listrik supaya tidak menimbulkan konseleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran," ucapnya.

Juaini juga mengajak masyarakat Jakarta Utara untuk saling memberikan rasa aman pada waktu pelaksaaan malam takbiran dan salat Idulfitri.
"Ikut bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan malam takbiran dan salat Idulfitri di Jakarta International Stadium (JIS). Semua warga boleh hadir, terlebih warga Jakarta Utara, silahkan mengajak keluarga, tetangga, atau saudara-saudaranya merayakan bersama hari kemenangan setelah sebulan berpuasa di stadion kebanggaan kita semua," tuturnya.



Reporter : Beni Gaista

thumbnail

By On 4/27/2022 05:09:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 

 Jakarta - K1N || Jakarta Internasional Stadium (JIS) dirancang khusus minim kapasitas parkir sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat terhadap penggunaan moda transportasi umum.

Untuk itu, enam kantong parkir disediakan di luar area stadion saat penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah mendatang.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, Harlem Simanjuntak menyebut enam kantong parkir di luar JIS seperti Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Prof Sulianti Saroso dengan kapasitas 50 unit mobil dan 150 unit motor, Universitas 17 Agustus (Untag) dengan kapasitas 80 unit mobil dan 200 unit sepeda motor, Graha YKI dengan kapasitas 20 unit mobil dan 50 unit sepeda motor, Hotel Arcici Sunter dengan kapasitas 50 unit mobil dan 100 unit sepeda motor, Ruko Sunter Nirwana dengan kapasitas 50 unit mobil dan 150 unit sepeda motor.

Termasuk kantong parkir di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara yang mampu menampung ratusan mobil dan unit sepeda motor.

"Area parkir di JIS hanya tersedia 1.305 SRP (Satuan Ruang Parkir), jadi kami sediakan kantong-kantong parkir di luar JIS," kata Harlem Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (26/4).

Mempermudah jamaah menuju dan kembali dari JIS, dipastikannya sejumlah unit bus sekolah pengumpan atau feeder disediakan pada setiap kantong parkir.

Kecuali pada kantong parkir Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara yang disediakan sepuluh unit bus TransJakarta dengan kapasitas penumpang besar.

"Baik bus sekolah feeder maupun bus TransJakarta akan siap mengantar jamaah menuju JIS sejak pukul 04.00 WIB di setiap kantong parkir yang telah kami tentukan," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman menambahkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung seperti mimbar dan tempat salat khatib tengah disiapkan sesuai dengan titik kiblat yang telah ditentukan oleh tim Biro Pendidikan dan Mental Spritual Provinsi DKI Jakarta.

Termasuk toilet umum portabel dan fasilitas berwudhu yang berkolaborasi dengan PT. AETRA dan PT. PALYJA.

"Jamaah tidak perlu khawatir terhadap kapasitas salat jamaah salat I'd nanti. Setidaknya dari 8.000 jamaah yang kami rencanakan, nyatanya kapasitas di sini bisa lebih dari itu, angkanya mencapai 14.000 jamaah," tutupnya.

Reporter : Beni Gaista

thumbnail

By On 4/26/2022 03:19:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Setelah dua kali surat konfirmasi dilayangkan namun pengacara kondang Otto Hasibuan tetap bungkam. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Soegiharto Santoso akhirnya kembali melayangkan surat ketiga pada Senin (25/4/2022). 


Surat ketiga Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso kepada Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants itu berisi konfirmasi tentang dugaan pemalsuan surat gugatan perkara nomor: 633/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.Sel. 


Hoky sapaan akrab Ketum APKOMINDO mengatakan, dokumen surat gugatan itu diduga palsu karena tidak sesuai dengan fakta peristiwa Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 dan tidak sesuai dengan akta notaris tentang peristiwa Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015, serta tidak ada dokumen permintaan tertulis 2/3 dari jumlah DPD APKOMINDO yang sah untuk penyelenggaraan Munaslub sesuai AD/ART. 


Bahwa, menurut Hoky, sesungguhnya Rudi Rusdiah adalah Ketua Umum yang terpilih pada Munaslub tanggal 02 Februari 2015 tersebut. “Rudi sendiri telah memberikan kesaksian pada persidangan bahwa dirinya lah yang terpilih sebagai Ketua Umum bukan Rudy Dermawan Muliadi seperti yang tertera dalam gugatan yang dimenangkan oleh pihak Klien Otto Hasibuan,” ungkapnya. 


Hoky juga meminta Otto Hasibuan harus mampu menunjukan bukti foto dan dokumen tentang peristiwa Munaslub yang memperlihatkan Rudy Dermawan Muliadi terpilih sebagai Ketua Umum, Faaz Ismail sebagai Sekretaris Jenderal, dan Adnan sebagai Bendahara Umum terpilih. 


Karena bukti yang dimaksud di atas tidak pernah bisa diperlihatkan, dan fakta hukumnya memang tidak pernah ada, maka Hoky mengaku telah membuat Laporan Polisi No. LP/B/5725/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 15 November 2021, di mana proses perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kini masih dalam proses penyelidikan. 


Hoky menambahkan sebelumnya dirinya sejak tahun 2018 lalu telah membuat Laporan Polisi No. LP/5364/X/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 5 Oktober 2018, tentang perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahaan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang ditangani oleh Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. 




“Ia benar, saya telah membuat laporan tersebut, namun telah 4 tahun masih dalam proses penyelidikan, sedangkan saya saat dikriminalisasi oleh kelompok Klien Bang Otto di Bareskrim Polri dengan laporan Polisi No. LP/392/IV/2016/Bareskrim, tanggal 14 April 2016, hanya dalam waktu 4 bulan sudah menjadi Tersangka dan pada tanggal 24 November 2016 telah tahap 2 dan langsung ditahan selama 43 hari, namun setelah proses sidang dinyatakan tidak bersalah oleh PN Bantul dan upaya kasasi JPU telah ditolak oleh MA,” beber Hoky. 


Hoky juga menambahkan, tanpa visum dan tanpa alat bukti yang cukup dirinya dijadikan Tersangka dengan Pasal 351 KUHP atas laporan Polisi lainnya oleh kelompok Klien dari Otto Hasibuan dengan laporan No. LP/109/V/2017/SPKT di Polres Bantul. Pihaknya terpaksa melakukan praperadilan di PN Bantul. “Anehnya pasal diganti menjadi 352 KUHP dengan alasan penyidik salah menerapkan pasal,” tukas Hoky. 


Tentu saja semua itu, menurutnya, merupakan bukti bahwa Klien Otto Hasibuan selalu berupaya melakukan rekayasa hukum, namun seluruhnya gagal. Bahkan Ir. Faaz saat ini telah mendekam di Lapas Wirogunan Yogyakarta sejak tanggal 07 April 2022 akibat terbukti menghina dan mencemarkan nama baik Hoky melalui FB Apkomindo. 


“Target saya tetap mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan,” tandas Hoky yang juga menjabat Pemimpin Redaksi media online Biskom, Ketua OKK DPP SPRI, dan Dewan Pengarah LSP Indonesia.  


Hoky tetap meyakini hukum dan keadilan akan tetap dapat ditegakan di NKRI, untuk itu dirinya menyerahkan penyelidikan terkait laporan tahun 2018 tentang ITE dan laporan tahun 2021 tentang dugaan pemalsuan data surat gugatan tersebut kepada pihak penyidik. "Apakah Bang Otto Hasibuan hanya sebagai saksi atau dianggap ikut terlibat di dalamnya itu penyidik yang berhak menungkapnya,” pungkasnya.


Redaksi

thumbnail

By On 4/25/2022 03:19:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Sekretariat Jenderal DPD RI luncurkan Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP) untuk percepatan rencana strategis pembentukan manajemen sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional kompeten dan berintegritas.


Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menyampaikan apresiasi atas sosialisasi aplikasi SIMANTAP dan Manajemen Talenta yang digagas oleh Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK), karena itu merupakan upaya dalam peningkatan dan pembenahan manajemen SDM di lingkungan Setjen DPD RI. 


“Hal ini krusial karena ada standar dan tolak ukur tertentu terhadap mengelola manajemen talenta SDM ini sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Indikator ukuran ini akan menjadi prasyarat dalam mutasi, promosi bahkan demosi terhadap SDM di lingkungan Setjen DPD RI,” ucap Sesjen DPD RI Rahman Hadi saat membuka kegiatan tersebut didampingi Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/4/22).


Pada peluncuran aplikasi itu, Kepala Biro OKK Fitriani memaparkan bahwa dalam rangka pembenahan sumber daya manusia dan peningkatan nilai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Setjen DPD RI, Biro OKK memperbaiki dan menggagas sosialisasi manajemen Talenta ini untuk mendapatkan calon pejabat sesuai kompetensi masing-masing agar lebih objektif dalam promosi jabatan sesuai sistem merit. 





“Dengan adanya aplikasi ini semua pegawai akan ada peta kompetensi dan peta karir jabatan pegawai, yang dinilai bukan hanya kompetensi dan kinerja, dengan aplikasi ini kita berusaha mendesain tidak hanya kemampuan teknis tapi juga penilaian sampai ke etika dan moral,” jelasnya.


Biro OKK melanjutkan bahwa manajemen talenta untuk kebutuhan proses promosi dan mutasi yang lebih holistik transparan, memetakan dengan tepat potensi setiap pegawai untuk pengembangan karir, dan meningkatkan pencapaian tujuan strategis serta peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja di lingkungan Setjen DPD RI.


“Selain itu salah satu upaya peningkatan manajemen SDM ini dengan menerbitkan Persesjen DPD RI No 12 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS Setjen DPD RI, dan adanya talent mapping untuk pengukuran potensial dan kinerja pegawai,” lanjutnya.


Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty menambahkan, bahwa talent mapping melalui SIMANTAP ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian kinerja potensi yang baik sesuai kebutuhan Setjen DPD RI.


“Melalui aplikasi ini nantinya akan memudahkan dalam promosi dan mutasi jabatan bahkan reward and punishment pegawai, setiap tahapan dan rekomendasi yang dibutuhkan harus diikuti semua pegawai di lingkungan Setjen DPD RI,” pungkasnya.


Redaksi

thumbnail

By On 4/21/2022 05:22:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Keterangan saksi Bambang Sadono yang dihadirkan Dewan Pers pada sidang lanjutan perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/4/2022) mengundang pertanyaan kuasa hukum pemohon dan majelis hakim. 


Bambang Sadono menyatakan Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi, termasuk memfasilitasi organisasi pers untuk membuat regulasi. Dan saksi juga mengatakan Dewan Pers merupakan lembaga negara. 


Pada sidang kali ini, saksi lainnya yang dihadirkan Dewan Pers Maria Dian Andriana menerangkan panjang lebar tentang sejarah lahirnya kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dia juga menjelaskan tentang mekanisme Uji Kompetensi Wartawan di Dewan Pers dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anwar Usman.  


Kuasa Hukum Pemohon, Vincent Suriadinata, SH., MH. mempertanyakan keterangan saksi Dewan Pers, Bambang Sadono. 


“Ini dalam satu kalimat yang Bapak Bambang Sadono sampaikan terdapat contradictio in terminis, pertentangan. Di satu sisi bapak mengatakan Dewan Pers mempunyai kewenangan membuat regulasi, di satu sisi lagi mengatakan memfasilitasi. Kalau kita bandingkan dengan keterengan pemerintah, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator. Kemudian di Keterangan Dewan Pers (sebelumnya), memfasilitasi adalah mendiskusikan, membahas secara simultan, kemudian memformalkan hasil akhir. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Bambang, kewenangan Dewan Pers ini membuat regulasi, memfasilitasi atau kedua-duanya? Supaya ini tidak timbul ketidakjelasan. Kalau dari kalimat yang bapak sampaikan itu keduanya, padahal itu dua hal yang berbeda,” papar Vincent mempertanyakan. 


Sementara majelis hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, MH meminta klarifikasi mengenai keterangan saksi bahwa Dewan Pers adalah Lembaga Negara. "Dewan Pers itu lembaga negara diatur di mana itu, karena dalam pasal 15 itu yang ada adalah Dewan Pers yang independen. Apakah di memori fantulikting atau di mana itu? Itu diklarifikasi ya," kata Hakim Enny. 


Atas pertanyaan tersebut, Saksi Bambang Sadono menerangkan bahwa Dewan Pers adalah lembaga yang dibentuk Undang-Undang dan berwenang membuat regulasi. 


“Mungkin karena ini pertama kali sejak reformasi, Undang-Undang pertama yang dibuat tahun 1999 mungkin bentuknya tidak sejelas Undang-Undang berikutnya, seperti KPU, KPK, dan lembaga lainnya. Tentu untuk melaksanakan tugasnya itu Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Karena tidak mungkin menjalankan tugasnya kalau tidak membuat regulasi,” jawab Bambang. 


Keterangan saksi ini bertentangan dengan keterangan Presiden RI yang disampaikan pada sidang sebelumnya bahwa Dewan Pers hanya berfungsi sebagai fasilitator bukan regulator. Terjadi dua tafsir yang berbeda dari keterangan saksi Dewan Pers Bambang Sadono dan keterangan Presiden mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pers terkait regulasi atau peraturan di bidang pers. 


Pada sidang kali ini, Hence Mandagi selaku pihak pemohon yang diberi kesempatan bertanya kepada saksi, mempertanyakan kepeada saksi tentang mengapa ada organisasi perusahaan pers yakni Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ATVSI yang anggotanya hanya 7 perusahaan pers tapi dijadikan konstituen Dewan Pers yang tidak sesuai ketentuan yang diatur Peraturan Dewan Pers sendiri tentang standar organisasi perusahaan pers yang seharusnya 200 anggota perusahaan pers. 


Mandagi juga bertanya mengenai sistem pemilihan Anggota Dewan Pers. "Sepengetahuan Saksi, Apakah benar selama ini anggota Dewan Pers memiliki hak suara dan bahkan ikut memilih Anggota Dewan Pers? padahal dalam UU Pers disebutkan anggota dewan pers dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers," 





Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh saksi Bambang dan Maria yang dihadirkan Dewan Pers. 

 

Menariknya, pemohon lainnya Soegiharto Santoso yang ikut mengajukan pertanyaan mengejar keterangan saksi Maria terkait pelaksanaan UKW. 


Soegiharto mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan UKW dan standar kompetensi di Dewan Pers yang tidak teregistrasi di Kemenaker. 


"Sepengetahuan Saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi kepada lembaga swasta atau organisasi pers dan media sebagai Pelaksana Sertifikasi Profesi?

Sebab hal tersebut merupakan kewenangan BNSP melalui LSP yang landasan hukum nya jelas hingga ada 10," beber Soegiharto sembari membacakan 3 contoh landasan hukumnya yaitu : Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 


"Jadi Sepengetahuan para Saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi tersebut? Sebab kami justru memiliki LSP yang terlisensi di BNSP," pungkasnya. 


Pertanyaan Mandagi dan Soegiharto tersebut tidak bisa dijawab oleh kedua saksi. Saksi Maria yang sebelumnya bicara tentang UKW, tidak bisa menjelaskan secara detail dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan UKW. 


Dihubungi usai sidang, Vincent menjelaskan bahwa keterangan saksi Dewan Pers semakin meyakinkan Pemohon bahwasanya ada ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers. 


“Saksi Bambang Sadono dengan tegas menyatakan Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi, padahal jelas di dalam UU Pers fungsi Dewan Pers hanya memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan," urai pengacara lulusan S2 Universitas Indonesia ini yakin. 


Terlebih, menurutnya, saksi Bambang menyatakan dirinya saat itu menjadi Panitia Kerja UU Pers. "Jadi pak Bambang tahu persis proses pembentukan UU Pers. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers dan juga bertentangan dengan keterangan pemerintah yang menyatakan Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator," terang Vincent yang juga adalah seorang asesor BNSP. 


Vincent berharap keterangan saksi dari Dewan Pers ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara ini. 


Sidang lanjutan perkara uji materi Pasal 15 Ayat 2 Huruf f dan Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Dewan Pers dan PWI dan ahli dari PWI selaku pihak terkait. 


Redaksi

thumbnail

By On 4/20/2022 09:04:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)


 Jakarta - K1N || Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022.

"Baru saja kita melaksanakan kunjungan untuk mengecek bagaimana kesiapan dari moda transportasi kereta api di Stasiun Pasar Senen dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya terkait kesiapan dalam menghadapi arus mudik," kata Sigit usai meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2022).

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mensosialisasikan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan mudik lebih awal atau sebelum tanggal prediksi puncak arus mudik yakni 28 April.

"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden bahwa, beliau mengimbau agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan cuti lebih awal untuk menghindari prediksi puncak arus mudik diantara tanggal 28, 29, 30 April 2022," ujar Sigit.

Lebih dalam terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga berharap kepada perusahaan swasta untuk bisa mengatur waktu pelaksanaan cuti bagi karyawannya. Mengingat, kata Sigit, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan peraturan cuti secara fleksibel.

"Sehingga harapan kita cuti bisa diberikan jauh-jauh hari. Misalkan mulai dari H-8. Sehingga semuanya tidak menumpuk di H-3, H-2, dan H-1," ujar eks Kapolda Banten ini.

Pengaturan cuti tersebut, menurut Sigit juga untuk mengurai potensi kemacetan kendaraan masyarakat yang mudik melalui jalur darat. Pasalnya, dari data yang ada saat ini diperkirakan terdapat 23 juta kendaraan pribadi roda empat dan 17 kendaraan roda dua yang akan melaksanakan mudik.

"Tentunya saran kita bagaimana kemudian seluruh instansi utamanya di sektor swasta untuk bisa mengatur. Sehingga di mudik kali ini bisa berjalan baik tidak terjadi kemacetan," ucap Sigit.

Demi mencegah potensi kemacetan, Sigit menyebut, jajaran kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif, jalur arteri, jalur selatan yang bisa dilintasi para pemudik sebagai alternatif serta telah disiapkan pos pengamanan dan pelayanan yang sama dengan jalur utama. 






Selain itu, Sigit juga menyebut, mudik dengan menggunakan moda transportasi Kereta Api juga bisa mencegah terjadinya potensi kemacetan di jalur darat. Dari hasil kunjungan langsungnya, Sigit memaparkan bahwa, PT. KAI telah menyiapkan 20 ribu kursi tambahan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan mudik.

"Dari PT. KAI siap untuk menambah kapasitas tempat duduk mencapai 20 ribu per hari. Sehingga bisa melayani masyarakat yang akan mudik dengan total 50 ribu. Tentunya ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang akan mudik. Karena disiapkan juga kereta api khusus untuk mengangkut kendaraan roda dua. Sehingga masyarakat yang akan mudik bisa sekaligus membawa motornya masuk ke kereta khusus kemudian masyarakat yang akan mudik bisa naik kereta yang disiapkan untuk penumpang. Jadi ini adalah alternatif yang tentunya telah disiapkan," papar Sigit.

Tak lupa, Sigit menekankan soal disiapkannya gerai-gerai vaksinasi di setiap tempat yang akan dipadati oleh para pemudik seperti, rest area jalan tol, terminal, stasiun, bandar udara hingga pelabuhan. Sehingga, masyarakat yang mudik akan mendapatkan layanan vaksinasi booster untuk menambah imunitas.

"Sehingga masyarakat yang belum melaksanakan booster bisa kita layani booster," tutur Sigit.

Dengan adanya upaya dari pemerintah, alternatif moda transportasi dan strategi tersebut, Sigit berharap pelaksanaan arus mudik tahun ini berjalan aman dan tetap mengedepankan faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

"Mungkin beberapa hal tersebut tentunya bisa jadi pilihan dan juga bisa membantu masyarakat untuk mengurangi prediksi arus mudik yang akan terjadi di tanggal 28, 29, dan 30 April 2022," tutup Sigit.

Reporter : M Nur

thumbnail

By On 4/20/2022 05:21:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 Oleh : Zainal Bintang

Jakarta - K1N || Akhir – akhir ini silang sengkarut asap kegaduhan politik berkobar, akibat tabrakan aneka macam kasus hot yang asimetris. Sebutlah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga priode; unjuk rasa mahasiswa penentang di depan gedung MPR DPR (11/04/22) dan penganiayaan Ade Armando, yang ada dan tiada diantara dua pertentangan itu.

Ketiga isu asimetris itu berkelindan merebut dan menguasai hampir semua ruang publik. Direproduksi dengan aneka macam versi. Penuh bumbu sensasi. Dengan aroma artifisial kemanusiaan dan peradaban. Melalui berbagai transmisi media. Terutama media sosial (medsos).

Belum reda semua itu merata ke atas permukaan bumi. Dunia politik kembali gaduh. Empat orang pelaku mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung. Ramai diberitakan di jaringan multi media (19/04/22) dan diekspose di televisi Siang malam 24 jam.

Pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnhu Whardana ditangkap bersama tiga orang manajer perusahaan besar perkebunan kelapa sawit high class dunia.

Masing–masing, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup dan Pierre Togar Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Semuanya langsung diborgol. Langsung berbaju oranye. langsung ditahan.

Mafia? Apakah merekalah yang disebut – sebut dalam banyak pemberitaan sebagai mafia minyak goreng? Ternyata tidak juga. Ada pejabat yang menyebut mereka mafia. Ada  yang membantah, tidak ada mafia minyak goreng.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng.

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga diimpor ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kemendag terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan. Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng.

“Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/03/22). Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Muhammad Luthfi dan Rachmat Gobel berlatar belakang sama: pengusaha. Sama – sama petinggi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Gobel pernah menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tapi, hanya bertugas setahun, kena reshuffle. Tanpa kejelasan, apa sebabnya. Diganti Thomas Lembong.

Masuk akal kalau Gobel tahu persis, ada tidaknya permainan tidak sehat dalam distribusi minyak goreng. Termasuk dalam bisnis lain sebagai sebagai turunannya.

Mungkin karena dia pernah lama studi di Jepang. Boleh jadi mengetahui praktik sejenis mafia di negeri Sakura yang disebut Yakuza itu, beda dengan yang ada di dunia minyak goreng.
Luthfi masuk ke kabinet periode kedua rezim Jokowi. Menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle.

Dilantik 23 Desember 2020 lalu. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), 14 September 2020 – 23 Desember 2020.

Sebelumnya pernah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era SBY. Lalu di priode pertama Jokowi dia jadi Duta Besar di Jepang
Menilik identitas dan latar belakang kehidupan empat tersangka itu , memang “berbeda – beda”, namun tampaknya “tetap satu jua”.

Sama–sama penjahat ekonomi dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Sama–sama punya akses ke pusat kekuasaan. Memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “white collar crime” sejati.

Jika menelisik nama–nama tersangka, publik sepertinya memperoleh cahaya penuntun untuk menyebutnya “kejahatan dan pejahat itu” punya korelasi dengan pusat kekuasaan. Serentak, industri rumahan yang bernama medsos – medsos ramai–ramai urun rembuk.

Merespons dan mereproduksi catatan hitam atau jejak digital para tersangka yang terhubung Istana. Publik, seolah mendapat “wangsit” mendorong Presiden Jokowi yang dikenal populis itu, mau bertindak tegas.

Memberantas komunitas “sampah” perusak kesehatan bangsa itu. Yang terang benderang. Yang ada di sekitarnya. Jokowi selama ini dikenal mahir mengelola isu kerakyatan. Penggemar blusukan. Jurus pemantik simpati rakyat kecil. Yang akrab dengan derita. Ke sanalah, Jokowi diminta berlabuh.

Atas nama penderitaan rakyat kecil, maka dia wajib hukumnya bertindak cepat. Melangkah tegas. Bergerak lugas  memberantas mafia minyak goreng itu bersama geng-nya. Sampai ke akar – akarnya.

Apapun istilahnya, pemilik suara terbanyak – publik itu – bersepakat mengatakan, kasus mafia minyak goreng yang digoreng oleh pejabat resmi, berkomplot dengan perusahaan perkebunan besar milik konglomerat besar alias oligarki.

Sesungguhnya, momentum ini, merupakan pintu masuk (entry point) bagi presiden Jokowi untuk menancapkan legacy atau warisan berharga. Menoreh sejarahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menumpas habis – habisan, mereka yang telah membuat rakyat kecil menderita.

Antri berhari – hari untuk satu liter minyak goreng. Bahkan ada yang meninggal dunia.
Saatnya Jokowi tampil memimpin perlawanan menumpas kekuatan oligarki di negeri ini. Yang banyak diyakini bercokol di Istana.

Di pusat kekuasaan itulah sesungguhnya problema besar bangsa besar ini. Harus dijawab Jokowi: Menumbangkan imperialisme dan kolonialisme ekonomi, yang menghisap darah bangsa ini.

Apabila Jokowi mau menindak mafia minyak goreng, yang diback up kekuatan oligarki, bersama agen – agennya, yang banyak disebut - sebut bercokol di Istana, dipastikan dia akan meraih dukungan suara terbanyak (electoral vote) masyarakat akar rumput.

Tanpa kampanye. Tanpa tim sukses. Tanpa buzzer. Tanpa Influencer. Tanpa intrik. Tanpa represi. Tanpa baliho. Cuma tentu saja ada berita “buruknya”: terjadi pengangguran massal para buzzer Istana.

Mereka akan kehilangan jabatan bergengsi. Kehilangan sumber nafkah, yang sesungguhnya dibalik itu , malah banyak melukai hati orang lain. Mereka yang tidak sejalan. Orang yang tidak berdosa.

Langkah kuda Jokowi yang berani dinanti. Itulah yang sebenar – benanya yang patut disebut “revolusi mental”. Bukan yang lain. Yang remeh temeh dan complicated..

Dapatkah atau maukah Jokowi menghibahkan sisa pemerintahannya yang dua tahun lagi:  mengerahkan keberaniannya. Bermutasi menjadi “Gundala” alias “Putera Petir”, untuk membongkar komplotan penjahat kemanusiaan. Yang sudah terang – terangan ada di sekeliling Istana. Yang bernama Oligarki dan antek – anteknya.

Merekalah mungkin Brutus itu. Atau anak asuh Sang Brutus?
Wallahu A’lam Bishawab!!

Penulis, wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.-

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *