HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/19/2022 10:22:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta - K1N || Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional – APTIKNAS, Soegiharto Santoso mendukung penuh penegasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Hal itu disampaikan Hoky sapaan akrab Ketua Umum APTIKNAS, saat menghadiri kegiatan Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” pada 17-18 April 2022 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta.

“Ini jelas menunjukan pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan kegiatan affirmative ini didorong dan didukung untuk kita laksanakan. Dimana produk-produk UMKM telah didaftarkan kedalam e-Katalog LKPP,” ungkap Hoky.

Pernyataan Hoky tersebut sejalan dengan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang secara tegas mengatakan pihaknya mendorong BUMN, rumah tangga, serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal itu menurut Menkominfo menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

Keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri telah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP.

Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah saat ini semakin siap menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Hal ini, kata Teten, didukung teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital.

Dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP. 






Showcase dan Business Matching Tahap 2 memberi peluang pameran produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, IT dan Digital serta 17 subsektor industri kreatif lain.

Turut memeriahkan pameran ini dari anggota APTIKNAS yang ternyata mampu menampilkan karya rancangan chip set buatan anak bangsa yang dipaparkan di depan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Anggota APTIKNAS tersebut adalah PT Putra Teknologi Solusindo (PT PTS), perusahan di bidang Software Development yang telah menerapkan teknologi terbaru dalam membantu customer menjalankan operasional bisnisnya, seperti fitur online webbase, cloudbase dan semua modul telah terintegrasi dari end to end untuk keseluruhan modulnya.

Pada tahun 2022 ini PT PTS sedang mengerjakan proyek smart city di salah satu provinsi, dan sedang menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) di candi Borobodur. Selain itu telah mengerjakan implementasi internet masuk desa di salah satu kecamatan di Jawa Timur dan beberapa proyek lainnya.

Selain dari itu PT PTS mempunyai impian dan rencana dalam penerapan teknologi chip untuk pembuatan processor nusantara 1, bahwa ide ini tercipta karena sebagai bangsa yang besar belum mempunyai processor sendiri sebagai produk 100% buatan anak bangsa. Harapannya pemerintah dalam hal ini Kemenkopukm dan Kominfo dapat mendukung rencana ini sehingga Indonesia bisa mempunyai produk teknologi tinggi dan dengan TKDN 100% buatan dalam negeri.

red

thumbnail

By On 4/19/2022 03:19:00 AM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh politik dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.




Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.(*)


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/17/2022 09:42:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta - K1N ||  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh politik dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.




Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.(*)


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/16/2022 09:17:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para kader Pemuda Pancasila untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani mengembalikan kebijakan perekonomian nasional kepada Sistem Ekonomi Pancasila.

"Konsep kedaulatan ekonomi bangsa ini memang harus dibangun dari Hulu. Tidak bisa dilakukan dengan cara karitatif atau kuratif di Hilir saja. Karena itu kita harus mampu mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani melakukan koreksi kebijakan perekonomian nasional. Dengan mengembalikan kepada Sistem Ekonomi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan negara ini," ujar LaNyalla saat memberi sambutan secara virtual dalam Festival Spirit Ramadan 2 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (16/4/2022).

Acara dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Merekatkan Persatuan di Bulan Suci”
dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, Bupati Maros, Chaidir Syam, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Diza Rasyid Ali, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Alridho Ramadhan dan para Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Maros.

Menurut LaNyalla, negara ini dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan. Dimana untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, para pendiri bangsa merancang dan merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila.

"Sayangnya pemikiran luhur tersebut belum pernah secara murni dan konsekuen diterapkan baik di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi hingga hari ini," papar dia.

Bahkan pada Orde Reformasi, yang ditandai dengan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, Sistem Ekonomi Pancasila telah ditinggalkan. Berubah menjadi negara kapitalistik, yang menyerahkan sistem produksi dan distribusi ekonomi kepada mekanisme pasar.

"Padahal Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945, bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain," papar dia.

Di dalam Pasal 33, ucap LaNyalla, tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah kendali negara dengan kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

"Sehingga kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara," tukas Ketua MPW PP Jatim itu.
 
Karenanya, LaNyalla dan DPD RI mulai mewacanakan pentingnya konsep 4 P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yakni keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama di dalam Badan Usaha Milik Bersama.

Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau atas sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, menurut LaNyalla, keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis.

"Konsep keterlibatan People dalam 4 P benar-benar memberi ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ini adalah konsep keadilan dan kesejahteraan. Dimana rakyat sebagai pemilik Sumber Daya Alam di negeri ini harus merasakan dan mendapat akses ekonomi langsung. Inilah konsepsi asli dari Ekonomi Pancasila, yang digagas oleh para pendiri bangsa," bebernya.

Lantas dimana peran Pemuda Pancasila? Sebagai organisasi masyarakat, katanya, Pemuda Pancasila telah dilengkapi dengan lembaga-lembaga otonom yang bisa mengambil peran tersebut. Seperti Koperasi Pemuda Pancasila, Badan Usaha Pemuda Pancasila, juga Lembaga Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila.

"Lembaga-Lembaga otonom tersebut harus mengambil peran untuk secara serius mengorganisir diri, dalam mengakses peran ekonomi secara bersama. Bangun komunikasi yang harmonis dengan semua stakeholder di daerah. Baik dengan pemerintahan, elemen masyarakat maupun dunia usaha. Sehingga Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang mampu membangun kemandirian ekonomi," ucapnya.

Ditambahkannya Pemuda Pancasila harus menjadi ormas yang konsisten mengawal cita-cita luhur para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara ini. Termasuk, tujuan lahirnya negara ini, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang bisa dicapai melalui Konsep Ekonomi yang mensejahterakan rakyat.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/16/2022 09:00:00 AM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Ormas Hidayatullah, Jumat (15/4/2022), di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah  kawasan Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur. 


LaNyalla hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman beserta jajaran staf lainnya.


Dari Pengurus Pusat Hidayatullah, hadir Ketua Dewan Pertimbangan Hidayatullah Hamim Thohari, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq. Pertemuan juga dihadiri Dewan Murrabi Pusat Hidayatullah, Dewan Mudzakarah Hidayatullah, Pengurus DPP Hidayatullah, Pengurus Organisasi Pendukung Tingkat Pusat Hidayatullah dan Pengurus Amal Usaha Tingkat Pusat Hidayatullah.


Saat berdialog, LaNyalla memaparkan situasi nasional dan internasional terkini. Salah satunya mengenai bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Hari Melawan Islamophobia yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Maret lalu.


LaNyalla juga menyampaikan jika DPD RI memiliki kewenangan yang berbeda dengan DPR RI.


DPD RI itu hanya pengawasan dan menerima aspirasi. Sementara DPR RI memiliki kewenangan budgeting dan membentuk serta memutuskan UU," kata LaNyalla.


Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sejauh ini, katanya, dalam pandangannya DPR RI tidak maksimal memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah. 


"Yang terjadi justru partai berkoalisi dengan pemerintah. Maka, kami DPD RI mengambil peran pengawasan terhadap roda pemerintahan," ujar LaNyalla.


Sebagai wakil rakyat, LaNyalla menegaskan jika saat menjabat, dia disumpah atas nama Allah SWT, untuk menjalankan konstitusi dengan benar. Dimana salah satu tujuan negara ini menurut konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum. 


“Artinya saya wajib mewakafkan diri saya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan situasi hari ini, rakyat makin banyak yang tidak sejahtera akibat dampak pandemi dan krisis ekonomi. Itulah mengapa saya melakukan koreksi atas sistem pengelolaan SDA negara ini,” tukasnya. 


LaNyalla, menambahkan, konsep pengelolaan SDA mutlak dikembalikan ke sistem ekonomi Pancasila, yang sesuai dengan konsepsi Islam. Dimana SDA adalah public good, bukan commercial good. Yang terjadi sekarang, yang menikmati oligarki. Rakyat tetap kere. 


"Kalau kita memikirkan diri sendiri, kita tinggal menikmati saja perpanjangan tiga periode ini. Tapi kita tak mau seperti itu. Sama saja kami ini memperkaya oligarki dan membuat rakyat kita tambah kere," kata LaNyalla.


Di sisi lain, LaNyalla juga menyinggung soal Hari Anti Islamophobia yang baru saja ditetapkan oleh PBB. Ia meminta pengurus Hidayatullah memassifkan informasi tersebut agar dapat menjadi peringatan yang bermakna bagi masyarakat Muslim dunia.


Sementara Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menyayangkan Hari Anti Islamophobia tak disambut dengan gegap gempita oleh umat Muslim Indonesia.  


"Saya kira perlu ada desakan kepada Legislatif untuk diratifikasi!menjdi regulasi, meskipun tidak semua kesepakatan internasional itu mutlak diratifikasi," tegas Sefdin. 


Ia juga menyinggung polarisasi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu imbas dari Presidential Threshold 20 persen dan semakin meruncing sejak Pemilu 2014.


Presidential Threshold 20 persen tak membuka ruang bagi putera dan puteri terbaik bangsa untuk berkontestasi dalam pemilu.




"Dan hal itu yang menyumbang polarisasi yang sampai hari ini dipelihara. Kita merasakan polarisasi itu sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya sejak Pemilu 2014. Sebelumnya, kita tak pernah merasakan hal itu. Presidential Threshold ini adalah kunci masalah polarisasi bangsa ini. Ini juga menjadi concern Ketua DPD RI," papar Sefdin.


Selanjutnya, dalam hal pengelolaan SDA, Sefdin memaparkan jika menurut catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, hasil produksi batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah menjadi Rp2.299 triliun.


Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas. Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa menggratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak.


"Kalau dikelola negara sebesar 55 persen, lalu sebesar 35 persen kotraktor yang mengerjakan dan 10 persen untuk masyarakat di sekitar situ, 7 tahun kita bisa bayar utang Rp7 ribu triliun. Itu hanya dari batubara saja, belum lainnya," ujarnya.


Sementara saat ini, dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari sektor mineral dan batubara sejak tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp50 triliun. 


Hanya di tahun 2021 kemarin, saat harga batubara dan sejumlah komoditi mineral mengalami kenaikan drastis, sehingga tembus Rp75 triliun.


Sementara itu, Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq menjelaskan organisasinya sudah sejak 20 tahun lalu menjelma menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hdidayatullah, Nashirul Haq melanjutkan, memiliki target pada tahun 2025 tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Indonesja. 


"Tahun 2025 kami menarget sudah ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami memiliki jaringan pesantren yang cukup banyak. Jadi, kami ini merupakan ormas yang menggabungkan antara NU dan Muhammdiyah. Muhammadiyah terpusat dengan pendidikan, NU dengan pesantrennya. Hidayatullah seperti itu. Kulturnya pesantren, formalnya sekolah," papar dia.


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/15/2022 07:25:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi yang luar biasa untuk seni kaligrafi. Menurutnya, seni kaligrafi adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. 


Hal itu disampaikan LaNyalla saat Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional “The Power of Qur’an”, di Jakarta Islamic Center, Jumat (15/4/2022). 


Kegiatan yang berlangsung hingga 22 April 2022, dihadiri Senator DKI Jakarta, Fahira Idris, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Kepala Pusat Pengkajian Islam Jakarta KH. M. Subki, Ketua Panitia Pameran Muhammad Arif Syukur, serta sejumlah Kaligrafer. 


"Seni kaligrafi Arab sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Karenanya Indonesia harus berperan untuk mensosialisasikan kepada 

khalayak, betapa seni kaligrafi Islam mampu beradaptasi dengan 

perubahan," ujarnya. 


Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, seni kaligrafi Islam yang bersifat universal harusnya mampu 

menjadi pijakan dalam mengembangkan syiar dakwah yang lebih produktif. Dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, dan terbesar di dunia, seharusnya mampu memberi warna dalam perubahan. 


"Tidak itu saja, Jakarta Islamic Centre harus menjadi simpul dalam penguatan seniman kaligrafi dunia. Sehingga seni kaligrafi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia," katanya. 




LaNyalla menambahkan, hampir setiap rumah kaum muslimin di Indonesia ada hiasan kaligrafi. Begitu pula di dalam masjid, musholla dan tempat lainnya. 


"Kondisi itu tentu saja menggembirakan, tapi harus ditingkatkan pada tempat-tempat yang lebih luas dan bisa diakses oleh khalayak, antara lain Gedung Istana, Gedung Dewan, kantor gubernur, kantor walikota, kantor bupati, di hotel, kafe-kafe dan ruang-ruang publik lainnya," harapnya. 


Menurut LaNyalla, Jakarta Islamic Center telah mengambil peran untuk membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap seni kaligrafi tersebut. 


"Saya apresiasi Jakarta Islamic Center yang mendukung pameran yang diikuti 26 Negara dan sekitar 70 seniman kaligrafi 

Indonesia. Pameran ini seolah menjadi Oase masyarakat, setelah dua tahun terkungkung dalam Pandemi Covid- 19," katanya. 


Apresiasi juga diberikan LaNyalla kepada Ketua Panitia, Arif Syukur, yang telah menginisiasi pameran yang cukup besar ini. 


"Terima kasih kepada para kaligrafer di Indonesia dan dunia yang telah 

berkontribusi dalam Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional ini. Teruslah berkarya agar dunia menjadi Indah. Seni kaligrafi islam bukan saja 

bermuatan dunia, tapi juga akhirat," katanya. 


LaNyalla berharap kegiatan ini terus tumbuh dan menjadi pencerahan bagi siapapun yang menyaksikan.(*) 


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/14/2022 10:59:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 

Jakarta - K1N || Banyak nelayan kesulitan melaut akibat kelangkaan solar yang terjadi sebulan belakangan. Kondisi itu mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, pemerintah harus segera memberi solusi dengan memastikan pasokan solar untuk nelayan. Makanya LaNyalla mendukung rencana pemerintah untuk membangun SPBU khusus nelayan (SPBUN).

"Saya kira ide untuk membangun SPBU khusus nelayan merupakan solusi tepat. Karena nelayan akan memiliki pasokan khusus dan tidak perlu kesulitan mengantre solar di pom bensin umum," ujar LaNyalla, Kamis (14/4/2022).

"Nelayan tidak usah bersaing dengan motor dan mobil di darat. Jadi lebih efektif dan efisien," sambungnya.

Ditambahkan LaNyalla, kelangkaan solar menimbulkan efek domino bagi nelayan. Mulai dari sulitnya melaut, mengingat solar adalah kebutuhan pokok nelayan. Kondisi itu kemudian berdampak pada pendapatan para nelayan dan juga ekonomi keluarganya.

"Kalau mereka tidak dapat melaut mencari ikan artinya mereka tidak ada mata pencaharian. Jika dibiarkan akan terjadi ancaman kemiskinan pada kelompok nelayan dan masyarakat pesisir," papar dia.

Di sisi lain, faktanya kini di pasar-pasar tradisional ikan
sudah mulai langka akibat nelayan tidak dapat
memberikan pasokan yang cukup. Akibatnya harga juga melambung.

"Pemerintah harus segera merespon masalah ini dengan cepat. Kekurangan pasokan ikan ke pasar bukan hanya berdampak pada kenaikan harga tetapi
juga tidak tercukupinya kebutuhan pangan dan
kebutuhan protein. Ini akan berdampak pada
penurunan kesehatan bahkan kecerdasan. Artinya kualitas hidup akan menurun," tukasnya.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
www.lanyallacenter.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *