HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/08/2022 09:46:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).


Sigit mengungkapkan, dalam rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat. 


"Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Sehingga tentunya istilah kelangkaan ini, kemudian kita perlu melihat ada hal yang harus kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan," kata Sigit dalam konferensi pers.


Demi mempertahankan tren positif tersebut, Sigit menekankan bahwa saat ini dan kedepannya, pihaknya akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin ketersediaan dan mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. 


"Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil.  Stok sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan," ujar Sigit. 


Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan adanya fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu. 


Tak hanya itu, Sigit menyatakan, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga terkena dampak. 


"Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan namun sebenarnya masih di subsidi," ucap eks Kapolda Banten tersebut. 


Selain itu, Sigit menekankan, saat ini masih terjadi disparitas yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar industri, kurang lebih sebesar Rp12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. 


"Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi. Sehingga tentunya ini menambah beban Pemerintah dan ini juga akan menimbulkan permasalahan," tutur Sigit. 


Seharusnya, ditekankan Sigit, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM, pedagang kaki lima (PKL), dan yang lainnya. 


"Kemudian, ini digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi adalah kebutuhan industri justru menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang kita tertibkan," tegas Sigit.




Disisi lain, Sigit menyebut, kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Adapun keenam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu, yakni, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo. 


Terkait hal ini, Sigit menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut. 


"Kita sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," papar Sigit. 


"Terkait permasalahan. Apabila memang jaraknya jauh dan perlu pelayanan-pelayanan khusus maka dari Pertamina sudah mempersiapkan. Kalau memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 3/13/2022 02:15:00 PM




Penulis : Heintje G. Mandagi
Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketum DPP SPRI

 

KABAR SATU Nusantara-K1N || Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi “Law as a tool of crime” atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan.

Kepolisian Resort Lampung Timur boleh saja beralasan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan masyarakat memang wajib dilayani dan diproses sesuai ketentuan yang diatur.

Namun dalam kasus penangkapan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke atas laporan polisi terkait pengrusakan karangan bunga pemberian warga yang sudah menjadi milik Polres Lampung Timur langsung diproses secara ‘membabi-buta’. Tak ada surat pemanggilan kepada pelaku dan surat penetapan sebagai tersangka tiba-tiba Wilson Lalengke langsung ditangkap bak teroris saat hendak memperjuangkan keadilan terhadap wartawan di Markas Polda Lampung.
Wilson Lalengke kemudian diborgol dan diseret ke Mapolres dan diperlakukan oleh oknum petugas polisi seperti penjahat kelas berat. Sebagai rekan seprofesi, penulis miris dan sedih melihat perlakuan aparat negara yang digaji dari keringat rakyat dan memperlakukan tokoh pers dan alumni Lemhanas ini seperti penjahat dalam kasus sepeleh.

Kapolres Lampung Timur sesungguhnya bukan anggota polisi yang masih berpangkat rendahan.  Seharusnya paham bahwa pemberi karangan bunga ucapan selamat dalam bentuk apapun secara hukum sudah melepas hak kepemilikan atas barang yang diberikan kepada penerima. Itu sudah menjadi hukum positif yang berlaku di seluruh dunia. Jadi karangan bunga itu adalah milik Polres bukan lagi milik si pemberi.

Bahwa terjadi insiden penurunan papan karangan bunga milik Polres Lampung Timur di halaman Mapolres oleh Wilson Lalengke lebih disebabkan reaksi berlebihan yang diakibatkan isi dari ucapan selamat itu berisi pelecehan terhadap wartawan dan seakan ingin membenturkan watawan dengan institusi Polres Lamptim dalam penanganan perkara Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com Muhammad Indra.
Terlepas dari kejadian itu, Polres Lamptim seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilayangkan orang yang mengaku pemilik papan karangan bunga yang sejatinya sudah menjadi milik Polres Lamptim.

Penulis ingin lebih menarik jauh ke belakang terkait apa sebetulnya yang diperjuangkan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke di Polres Lamptim. Wilson sedang tidak membela pengusaha kaya tapi sedang memperjuangkan hak azasi anggotanya yang dikriminalisasi.

Wilson yang saya kenal bukan sekali ini membela kepentingan wartawan yang terzalimi, tapi warga umum sekalipun tak luput dari perhatiannya. Bahkan seorang ibu anggota Bhayangkara, isteri perwira polisi di Polda Sulut yang menjadi korban kriminalisasi turut pula dibelanya mati-matian. Karena Wison menentang keras praktek legalisasi hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi orang yang tak bersalah.

Akan halnya Anggota PPWI Muhammad Indra, Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com yang menjadi korban kriminalisasi ikut dibela Wilson tanpa pamrih. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Lampung untuk membela anggotanya yang dizalimi.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Wilson selaku Ketua DPN PPWI usai korban kriminalisasi pers Muhammad Indra ditahan penyidik Polres Lamptim, secara gamblang diungkapan kronologis kejadian penangkapan terhadap korban di rumahnya.

Sebelum ditangkap, Muhammad Indra diungkapkan sempat memberitakan peristiwa seorang isteri menggrebek suaminya lagi berselingkuh dengan wanita idaman lainnya. Pelaku perselingkuhan itu Bernama Rio yang disebut-sebut merupakan pimpinan organisasi masyarakat dan orang dekat Bupati di Lampung.

Pasca pemberitaan itu, Rio Bersama  keponakannya Noval yang juga berprofesi sebagai wartawan meminta Muhammad Indra melakukan pertemuan untuk membicarakan kasus perselingkuhan yang diberitakan di media ResolusiTV.com.

Pihak Rio meminta bantuan Noval agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan Muhammad Indra. Meskipun sibuk dengan kegiatan medianya, Indra akhirnya mengorbankan waktu dan kesibukannya untuk memenuhi permintaan Noval rekannya sesama wartawan untuk bertemu di Masjid Desa Sumbergede. 




Dalam suasana damai dan kekeluargaan Muhammad Indra bersedia menolong rekannya Noval agar berita tentang perselinguhan pamanya Rio dihapus dari halaman media ResolusiTV.com. Dan Noval pun memberikan uang kepada Muhammad Indra sebagai uang pengganti transport serta waktu yang diberikan untuk bertemu menyelesaikan persoalan nama baik pamannya dengan pendekatan sesama profesi.

Uang yang diterima Muhammad Indra tidak banyak karena hanya 3 juta rupiah sehingga tidak layak dikategorikan pemerasan. Itupun bukan permintaan Indra melainkan pemberian. Yang pasti uang itu tidak diterima korban kriminalisasi pers Muhammad Indra dari Rio sang pelapor.

Pertemuan itu rupanya bagian dari skenario untuk menjebak Muhamad Indra setelah menerima uang dari Noval. Rio yang secara langsung tidak memberikan uang kepada Muhammad Indra justeru menghianati kesepakatan dan pertemuan di Masjid dengan melaporkan Muhammad Indra dengan tuduhan pemerasan.

Dari peristiwa pertemuan itu sudah bisa dipastikan ada scenario yang dilakukan Rio Bersama Noval untuk menggunakan Hukum atau pasal pidana pemerasan terhadap Pimred ResolusiTV.com Muhammad Indra dengan bukti pemberian uang tersebut ke polisi.

Bagi penulis cukup sulit untuk tidak berprasangka bahwa oknum aparat Polres Lampung Timur tidak terlibat dalam skenario legalisasi law as a tool of crime yang diterapkan Rio untuk menjerat Muhammad Indra. Sepertinya tabiat Rio yang suka berhianat kepada isterinya ikut pula dipraktekan kepada Mumammad Indra dengan menghianati kesepakatan dan niat baiknya menolong untuk menghapus berita perselingkuhannya di media ResolusiTV.com agar nama baik Rio bisa tetap terjaga.

Bagaimana mungkin polisi memproses tuduhan pemerasan dengan uang yang hanya berjumlah 3 juta rupiah yang diterima tersangka. Serendah itukah parameter nilai uang pemerasan menurut Polres Lamptim? Polisi sangat jelas tidak memperlihatkan profesionalismenya ketika menangani perkara ini. Sejatinya wartawan yang dilaporkan dimintai keterangan dulu.

Motif atau mens rea dalam kasus ini pun gak ada sama sekali. Karena berita terkait kasus tersebut sudah dimuat di media ResolusiTV.com oleh Muhammad Indra. Dari mana polisi dan pelapor memiliki bukti ada pemerasan atau permintaan uang dari Muhammad Indra kepada pelapor dalam jumlah besar karena tujuan pemberitaan.

Faktanya berita sudah naik dan terpublikasi. Di mana letak pemerasannya lalu polisi bertindak fulgar dan menggerbek rumah tersangka dengan cara-cara yang kurang pas dan menggambarkan arogansi lembaga kepada rakyat yang menggajinya.

Operasi tangkap tangan kelihatan sekali sangat dipaksakan. Karena tersangka tidak pernah meminta uang kepada pelapor dan kejadian bukan di rumah tersangka melainkan di Masjid Desa Sumber Gede. Niat tersangka justeru sebaliknya adalah itikad baik menolong pelapor agar nama baiknya bisa terjaga dengan bersedia menghapus berita perselingkuhanya. Fakta ini pun disaksikan langsung isteri tersangka.

Akibat dari itu, wajar jika Wilson Lalengke selau Ketum DPN PPWI meradang karena anggotanya dikriminalisasi. Meskipun dalam proses pembelaan yang dilakukan Wilson Lalengke itu telah terjadi rentetan peristiwa yang menyebabkan dirinya ditangkap polisi.

Dengan fakta penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke ini, penulis menjadi semakin yakin ada pihak yang sukses menjadikan law as a tool of crime. Dan pihak oknum Polres Lamptim dan Kapolresnya harus ikut bertanggungjawab atas persoalan itu. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mencopot Kapolres Lampung Timur dan memberi sanksi kepada seluruh oknum penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke yang melanggar prosedur. Polisi harusnya menunjukan profesionalisme bukan arogansi.
Terlepas dari semua itu, Wilson Lalengke juga dikabarkan sudah meminta maaf kepada Polres karena sempat membentak petugas Polres dan merobohkan papan karangan bunga. Selain itu Wilson juga meminta maaf kepada tokoh adat Lampung karena karangan bunga dari keluarga adat yang dirobohkannya menyinggung keluarga adat setempat.
 *

thumbnail

By On 3/09/2022 10:33:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Menanggapi terkait aktivitas kejahatan siber yang saat ini sedang marak, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut menyampaikan pendapatnya. Fachrul meminta Pemerintah untuk memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Pemerintah harus lebih memperkuat BSSN terkait tingginya serangan kejahatan siber di Indonesia yang mencapai 1,6 miliar,” ungkap Fachrul Razi kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/3/22).Kejahatan siber


Ia menambahkan, penguatannya bukan hanya secara anggaran yang proporsional, melainkan penguatan kelembagaan. “Dalam waktu dekat ini, saya akan mengundang BSSN dalam rangka memaparkan secara detail adanya berbagai serangan siber,” ujar Ketua Komite I DPD RI.



Fachrul Razi menegaskan akan fokus pada penguatan BSSN sebagaimana tugas dan kewenangan yang telah diberikan. “BSSN berkewenangan untuk mewujudkan keamanan perlindungan dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.



Selain itu, BSSN berwenang melakukan pemetaan tren risiko dan ancaman yang berkembang di ranah siber seperti _web defacement, data breach, human operated Ransomware, dan advance persistent threat_ serta menelusuri potensi ancaman aktivitas kejahatan siber di _Deepweb_ dan _Darkweb._


Selanjutnya, Fachrul Razi juga menekankan kepada Pemerintah untuk melakukan ketahanan teknologi dan siber. “Kejahatan siber tidak bisa dibiarkan, siber merupakan bagian dari kedaulatan. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan kepada dunia memiliki siber yang lebih canggih dari negara-negara lain,” pungkasnya Sekjend DPN PPWI.


Hasan Basri

thumbnail

By On 2/26/2022 02:42:00 PM

 
Kompolnas RI cek kesiapan pengamanan Jepang perhelatan Race MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika NTB



KABAR SATU Nusantara (K1N)

Lombok Tengah-K1N || Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mengecek langsung persiapan pengamanan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tinjauan tersebut untuk memastikan perhelatan, MotoGP 2022 berjalan dengan aman dan lancar. 


“Kita dari Kompolnas melakukan survei atau pengecekan lokasi dalam rangka mengecek kesiapan rencana pengamanan MotoGP Mandalika, Maret nanti," kata Ketua Tim Kompolnas RI, Pudji Hartanto Iskandar kepada wartawan, Sabtu (26/02/2022).


Menurut Pudji, dari hasil pemaparan Polda NTB, pihaknya mendapatkan kepastian bahwa perhelatan event internasional tersebut akan berjalan aman dan damai. Ditambah lagi, kata Pudji, seluruh pihak di NTB sudah berkerjasama dan bersinergi dalam memastikan keberlangsungan MotoGP 2022.


"Sistem pengamanan sudah disiapkan dan pada saatnya Insya Allah akan aman, tentunya itu tidak terlepas dari sinergitas dengan pemangku kepentingan yang lain. Karena ini adalah kerjanya bangsa Indonesia maka perlu adanya sinergitas terhadap pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, termasuk dalam hal pengamanan," ujarnya.


Meski begitu, Pudji tetap mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk tetap mewaspadai dan mengantisipasi berbagai macam potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya event itu. 


Diantaranya, kata Pudji, munculnya isu calo tiket dan hotel yang jadi perbincangan, hal itu dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan kegaduhan. Dia ingin, sekecil apapun masalah itu, harus diatensi, agar perhelatan MotoGP berjalan lancar, pengunjung merasa nyaman datang ke Indonesia, terlebih ke NTB ini.


“Dari segi pengamanan, Polri sudah siap untuk mengamankan jalannya event," ucapnya. 


Hal lain yang perlu adanya tindak lanjut, menurut Pudji soal ketersediaan akomodasi, baik hotel ataupun transportasi, yang harus menjadi atensi bersama untuk diperhatikan. Kemudian, soal pengaspalan ulang jalur lintasan yang harus selesai sesuai target.


“Tadi saya sudah mendapat laporan dari wakil presiden ITDC dimana beliau mengatakan lokasi yang saat ini sedang dibangun, dua hari sebelum event sudah siap, seperti pengaspalan, perbaikan dan sebagainya,” tuturnya.


Hal yang paling ditekankan oleh Pudji Hartanto adalah, bagaimana supaya tidak timbul sedikitpun gejolak ditengah masyarakat. “Jangan sampai ada timbul gejolak dimasyarakat sekitar sini baik itu masalah lahan dan yang lainnya," imbuhnya.

Kompolnas RI didampingi langsung Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto untuk mengecek kesiapan pengamanan

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, menyampaikan, jajarannya akan memaksimalkan sosialisasi masyarakat maupun penonton Race MotoGP 2022


Dia berharap tidak ada masyarakat yang memanfaatkan keadaan dalam konteks ini dengan membuat kegaduhan, dan menimbulkan berita yang tidak bagus. 


"Saya berharap jangan ada ego sektoral, dari masing-masing stakeholder harus semua bersatu dan bersinergi agar bagaimana semua yang sudah ada ini selesai tepat waktu. Saya tekankan untuk mensosialisasikan bagaimana berjalannya event nanti, baik dari pintu masuk, kemudian antrian bahkan untuk penukaran tiket menjadi gelang, keamanan, penyekatan, itu menjadi hal yang perlu disosialisasikan," paparnya.


Kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto mengatakan, pihaknya bersama dengan Polres jajarannya akan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat maupun penonton MotoGP.


"Kami akan maksimalkan sosialisasi terkait rekayasa lalu lintas bagi penonton ke sirkuit, penggunaan drone, lokasi tukar tiket /gelang, lokasi parkir dan sebagainya guna masyarakat paham sebelum datang ke Sirkuit Mandalika, serta dari aspek pengamanan kami tambahkan personel polri dan peralatannya, lakukan pengawalan logistik motoGP, dan melakukan simulasi pengamanan perairan oleh Polairud Polda NTB bersama stakeholder kemaritiman," tutupnya.


Reporter : Tunjang.D/Hms

thumbnail

By On 1/29/2022 02:25:00 PM

Heintje Mandagi, Ketua Dewan Pers Indonesia


KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahin 1999 Tentang Pers. 

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor. 

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat 'jin buang anak' sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. 

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah 'kuntilanak' hingga 'genderuwo'. 

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut. 

"Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan," terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022). 

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik. 

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi. 

"Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput," ungkapnya. 

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya. 

"Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab," ujarnya. 

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 



"Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik," kata dia menyarankan. 

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian. 

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers. 

"Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah," pinta Gusti. 

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. 

Redaksi

thumbnail

By On 1/15/2022 08:08:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 


Jakarta-K1N || Pendaftaran Pelatihan multimedia dan video jurnalistik tahun 2022 untuk wartawan, staf humas kantor pemerintahan dan swasta, perangkat desa serta kelurahan sudah dibuka sejak akhir Desember 2021 lalu. 


Pemateri pada pelatihan ini terdiri dari 11 wartawan senior berpengalaman di bidangnya. Diantaranya Jimmy H. Wibowo eks Kameramen senior RCTI, Hernando dari RCTI, Jimmy Chandra dari CNN Indonesia, Umar Bahanan dari Rajawali TV, Chaidar Sulaiman dari Global TV, Harwin Brams eks wartawan senior RCTI, Yaskur Jamhur eks wartawan RCTI dan ANTV, Tri Aji Nugroho dari TV One, dan Heintje Mandagie eks Pemimpin Redaksi TV 5D dan Wapimred Pacific TV. 


Dua orang pembicara tamu yang juga memiliki segudang pengalaman di bidang broadcasting turut pula dihadirkan. Keduanya yaitu Maikel Chandra, eks presenter berita senior dari RCTI dan kini aktif di Rajawali TV dan Mega Novelia. 


Maikel Chandra akan memberi materi tentang public speaking dan tekhnik wawancara. 


Sementara Mega Novelia, eks wartawan dan presenter di sejumlah televise nasional, seperti RCTI, MNC TV, Metro TV, SCTV, Global TV, Kompas TV, dan JAK TV akan memberikan materi tentang presenting dan public speaking. 


Kedua pembicara tamu juga akan memaparkan materi khusus mengenai teknik menyampaikan laporan langsung di lapangan. 


Khusus bagi peserta yang berasal dari perangkat desa dan staf humas akan dilatih kiat melayani atau menghadapi wartawan. 


Pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada perangkat desa se-Indonesia untuk memperoleh tambahan pengetahuan dasar teknik pengambilan gambar dengan menggunakan kamera handphone ataupun kamera professional sesuai standar jurnalis televisi. 


Sekaligus juga dilatih tentang cara mengedit video menjadi berita melalui aplikasi di hand phone masing-masing. 


Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan pada 01 s/d 04 Februari 2022 di Hotel Whiz Prime Jakarta. Sedangkan penyelenggara yakni  PT Cahaya Pariwara Semesta bekerja sama DPP SPRI. 


Bagi perangkat desa dan kelurahan pelatihan ini akan sangat bermanfaat. Peserta nantinya bisa memproduksi berita berbasis video yang mampu mengangkat dan menggambarkan potensi sumber daya pedesaan atau kelurahan di berbagai sektor. 


“Sehingga potensi wisata, komoditas pertanian dan peternakan, kerajinan, dan kuliner bisa terpublikasi dalam format video di media sosial, TV Online dan Youtube hingga ke seluruh Indonesia, bahkan manca negara,” ungkap Hernando, Ketua Panitia yang sehari-hari berprofesi sebagai wartawan senior yang masih aktif bekerja di salah satu TV nasional terbesar di Indonesia. 


Sedangkan untuk staff humas pemerintahan dan swasta, pelatihan ini akan sangat berguna. Peserta akan dilatih memproduksi berita sesuai kebutuhan instansi dalam rangka sosialisasi program kegiatan atau promosi. 


Calon peserta pelatihan akan dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk penginapan hotel, sertifikat, ATK, kaos peserta, dan konsumsi selama pelatihan sampai checkout tanggal 4 Februari 2021. 


Melaui pelatihan ini, para peserta diharapkan akan mampu mengelola website atau konten berita di media online seperti Youtube dan media online. Selain itu peserta dapat menjadi tenaga terlatih di bidang multimedia, untuk mengoperasikan perangkat dalam rangka mengekspose berbagai aktifitas. 


Mengingat tempat terbatas, yang berminat dapat segera mendaftarakan diri melalui link berikut ini :    

https://forms.gle/FMYkgtx2oH5e4Nk36 


Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 20 Januari 2022 dan penyelesaian adminsitrasi paling lambat tanggal 25 Januari 2022.

***

thumbnail

By On 1/13/2022 08:02:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Lombok Tengag-K1N || Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembentukan induk perusahaan _(holding)_ pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dalam bidang pariwisata dan pendukung. Presiden menyebut, pembentukan _holding_ tersebut akan menjadi titik balik untuk melakukan transformasi ekosistem pariwisata yang lebih baik. 


“Kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran InJourney Holding Pariwisata dan Pendukung di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis, 13 Januari 2022. 


Selain itu, dengan adanya _holding_ tersebut, Kepala Negara meyakini pengelolaan pariwisata Indonesia akan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 


“Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, _event_, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan ritel-ritel suvenir dari para pengrajin kita yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik,” lanjut Presiden.


Selanjutnya, Kepala Negara menekankan bahwa berbagai kendala yang dapat menghambat kemajuan sektor pariwisata harus segera diselesaikan, salah satunya dalam hal tata kelola perusahaan BUMN di bidang pariwisata.


“Masalah konektivitas segera selesaikan, masalah hambatan infrastruktur di mana titik-titik yang memerlukan suntikan infrastruktur segera diselesaikan. Begitu juga hambatan lainnya termasuk dalam hal tata kelola dan manajemen BUMN-BUMN pariwisata agar ini tidak menggerus kesempatan kita untuk melompat maju,” tutur Kepala Negara.


Presiden mengatakan bahwa penataan dan konsolidasi BUMN pariwisata merupakan salah satu hal penting. Menurutnya, BUMN dalam sektor tersebut memiliki banyak anak perusahaan yang seharusnya dapat terintegrasi satu sama lain.


"Kalau ini nanti kita konsolidasikan dan _holding_, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain karena memang sudah jalan sendiri-sendiri,” ucap Presiden.





Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa pembentukan _holding_ ini harus menjadikan _holding_ BUMN pariwisata dan pendukung menjadi lebih gesit, lincah, dan profesional. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci dari manajemen tata kelola yang lebih efisien dan sederhana. 


“Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru,” tambahnya. 


Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria.


Redaksi

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *