HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 1/29/2022 03:04:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Malang-K1N || Radio bukan diragukan lagi melkonkan kedudukan signifikan 'dalam mengkomunikasikan masalah akan mustami. Salah satu stasiun yang disimpan oleh Negara Republik Indonesia (RI) adalah Radio Republik Indonesia (RRI).


Radio Republik Indonesia adalah stasiun radio yang menggunakan lokasi esensial, karena pada kenyataannya RRI masih merupakan satu-satunya jaringan nasional yang dapat mencapai bukan sebagian besar wilayah Indonesia. Saat ini RRI masih menggunakan email akan mengirim berita, namun hal ini bukan efisien karena berita dari wartawan harus diunduh terlebih dahulu.


Penggunaan email juga sangat bukan efisien waktu karena pengirimannya juga memakan waktu, sehingga pengaturan pesan yang digunakan harus diperbaiki. Selain itu, akan pengelolaan data masalah yang dikeluarkan sebagai gosip, cara tradisional/manual masih digunakan dan dicatat di buku besar, yang semakin meningkatkan inefisiensi gosip.


Penelitian ini menyajikan pengaturan berita manajemen berita yang merupakan solusi efisien akan manajemen berita yang dikembangkan dengan menggunakan metode prototyping dan Unified Modeling Language (UML). Hasil pengujian black box menunjukkan bahwa pengaturan berita manajemen informasi yang dikembangkan 100% layak.


Sistem informasi manajemen merupakan pengaturan berita yang dipergunakan buat menyajikan berita yg digunakan buat mendukung kegiatan manajemen dan  pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. sementara itu, sistem informasi manajemen (SIM) diasumsikan sebagai software pengaturan info  pada suatu organisasi buat mendukung isu yg diharapkan pada semua tingkatan manajemen.


Berdasarkan definisi pada atas, pengaturan info manajemen isu bisa didefinisikan sebagai  pengaturan isu yg bertanggung jawab akan mengumpulkan dan  mengelola data memakai aneka macam sumber daya milik organisasi redaksi (departemen informasi) buat menjadi  gosip yg berguna di seluruh taraf manajemen dan  rakyat.


Hasil pengujian black box memberikan bahwa sistem berita manajemen  yang dikembangkan memiliki kelayakan 100% akan diterapkan. Sistem isu manajemen ini dapat menolong wartawan dalam proses pemberitaan.


Penyampaian melalui pengaturan berita manajemen gosip berbasis web akan otomatis masuk ke page redaksi, dimana redaksi selanjutnya bisa mengeluarkan pemberitahuan persetujuan/ketidaksetujuan atas berita yang disampaikan oleh wartawan.


Selain itu, menggunakan adanya pengaturan gosip pengelolaan info berbasis web ini, penyiaran gosip bisa menolong reporter melaporkan, menghasilkan info, sebagai akibatnya gosip modern dan  terkini langsung tersampaikan pada warga.


Pengaturan ini juga memudahkan editor buat mengkategorikan gosip dan  mengedit isu, dan  mempublikasikan isu yang disampaikan sang wartawan buat segera dikirim, sehingga  menaikkan kelangsungan usaha.


Selain itu, pengaturan memudahkan staf dokumentasi buat mengelola data tematik yg akan dijadikan menjadi laporan peringkat, kontribusi  , dan  rencana  menggunakan menghitung jumlah peringkat berdasarkan cakupan yg disediakan pengaturan. Pengaturan secara otomatis menghitung serta menggunakan menghitung jumlah kontribusi   berita yang telah didesain oleh wartawan.


Staf dokumentasi bukan perlu lagi menghitung secara manual jumlah klasifikasi dan  jumlah kontribusi berita, dan  tentu saja mengurangi penggunaan registri yang semakin besar.


Ditulis oleh : Latifah Anggraeni & Inka Nava Sarizki.

Nim : 201910170311065 & 201910170311085

Sistem Informasi Manajemen,

Mahasiswi prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.


thumbnail

By On 11/28/2021 06:19:00 PM



Oleh : Heintje Mandagi / Ketua Dewan Pers Indonesia


KABAR SATU Nusantara (K1N)

Jakarta-K1N || Baru-baru ini ‘Kuburan’ Kemerdekaan Pers kembali terisi ‘jasad’ karya jurnalistik. Kali ini ‘batu nisan’ kemerdekaan pers  itu bertuliskan nama Muhammad Asrul, wartawan media online Berita.News yang divonis bersalah dengan hukuman pidana 3 bulan penjara akibat karya jurnlistik. ‘Roh’ kebebasan pers milik Asrul ini pada akhirnya menyatu dengan jasad Udin wartawan Bernas dan Muhammad Yusuf wartawan Kemajuan Rakyat. 


‘Kuburan’ kemerdekaan pers milik Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang belum juga kering, kini sudah terisi lagi ‘jasad’ kemerdekaan pers milik Asrul. Kasus kriminalisasi pers yang dialami keduanya itu seolah –olah menyatu dengan ratusan ‘Roh’ kebebasan pers milik wartawan di berbagai penjuru tanah air yang terkubur di ‘pekuburan’ umum Kemerdekaan Pers Indonesia yang dibangun penguasa tunggal bernama Dewan Pers. 


Berkaca dari kasus Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang memberitakan kasus korupsi Bupati Bengkalis, justeru dihadiahi PPR Dewan Pers yang menyatakan media Harian Berantas tidak terverifikasi Dewan Pers dan Torozidu belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Dan dengan entengnya Dewan Pers merekomendasi penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan di luar Undang-Undang Pers. 


Ujung-ujungnya Torozidu dipejara, meskipun kemudian dinyatakan bebas murni. Namun sang Bupati Bengkalis akhirnya terbukti korupsi dan ditangkap KPK, serta divonis bersalah dan dihukum penjara sesuai perbuatannya sebagaimana apa yang pernah ditulis Torozidu di Harian Berantas. Ini bukti tulisan berita Torozidu benar tapi diganjar PPR Dewan Pers melanggar kode etik. 


Di penghujung 2018 lalu, almarhum Muhamad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru pun mengalami nasib yang sama diproses hukum pidana di luar UU Pers setelah PPR Dewan Pers diterbitkan. Yusuf tewas dalam tahanan. Meregang nyawa dalam status sebagai tersangka akibat karya jurnalistiknya. Kasus serupa juga dialami ratusan wartawan di berbagai daerah.


Kasus di atas memang berbeda dengan apa yang dialami Muhammad Asrul. Dewan Pers melakukan pembelaan dan menyatakan kasus Asrul harus diproses menggunakan UU Pers. Namun, polisi dan jaksa tetap meneruskan kasus tersebut hingga ke pengadilan. Dewan Pers pun menghadirkan saksi ahli. Namun majelis hakim tetap memvonis Asrul bersalah dan dipidana 3 bulan penjara. 


Lantas apa yang dilakukan Dewan Pers pasca putusan vonis Asrul tersebut adalah membuat surat pernyataan keprihatinannya. Tidak ada langkah luar biasa untuk mengatasi persoalan serius terkuburnya kemerdekaan pers ini. Isi surat pernyataan Dewan Pers terkait kasus Asrul tidak ada menyebutkan perjuangan organisasi pers tempat Asrul bernaung. Seakan-akan semua hanya mengenai Dewan Pers. Polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat perkara Asrul ini seharusnya dilaporkan ke lembaganya masing-masing untuk diberi sanksi karena tidak profesional menangani perkara pers. 


Faktanya juga, organisasi pers tidak hadir di kasus Asrul. Padahal sebagai wartawan, Asrul wajib dilindungi oleh organisasi pers tempat dia bernaung. Hal itu karena organisasi pers tidak diberi ruang sedikitpun untuk mendampingi atau membela kepentingan Asrul di Dewan Pers. 


Ketika Asrul dilaporkan, Organisasi Pers tidak hadir. Dewan Pers yang maju sebagai pahlawan. Tapi sayangnya rekomendasi  Dewan Pers terlalu ‘banci’ dan maaf ‘abal-abal’ alias tak berkualitas. UU Pers sudah jelas Lex Specialis. Jadi, ketika wartawan dilaporkan, harus ada tindakan tegas memita kepolisian menghentikan penyidikan dan melimpahkan penanganan perkara pers ke Dewan Pers. 


Sebagaimana  lazimnya penanganan perkara dilimpahkan ke tingkatan yang sesuai dengan lokasi kejadian. Hal itu pun seharusnya berlaku di perkara pers. Karena kewenangan itu ada di Dewan Pers untuk menyelesaikan perkara pers, maka pihak kepolisian wajib melimpahkan berkas perkara ke Dewan Pers. 


Apapun alasan kepolsian untuk menerima aduan perkara pers dibalut UU ITE harus dihormati tapi perlu dikritisi. Karena Pers memiliki UU Pers yang melindungi kemerdekaan pers sebagai wujud perlindungan hakiki terhadap hak asazi manusia yang diakui dunia internasional. Tak heran Indonesia selalu berada di urutan menengah ke bawah dalam hal kebebasan pers internasional. 


Jika sekelas Dewan Pers tunduk kepada Kepolisian, padahal penanganan perkara pers adalah kewenangannya, maka apa gunanya Dewan Pers hadir sebagai lembaga independen jika tidak mampu bersikap menjalankan amanah UU Pers. 


MOU Dewan Pers dengan Polri sesungguhnya adalah bentuk pelecehan terhadap UU Pers. Pers seolah mengemis perlindungan hukum kepada polisi yang jelas-jelas hal itu adalah kewajiban Polri memberi jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. 


Organisasi pers yang menjadi induk pembinaan dan perlindungan pers sudah dirampas haknya oleh supremasi Dewan Pers. Setiap kasus perkara pers, tidak ada organisasi pers yang dihadirkan untuk melakukan pembelaan dan pembinaan, atau bahkan melewati tahapan sidang majelis kode etik di masing-masing organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung dan berlindung. 


Mediator ‘abal-abal’ yang dihadirkan Dewan Pers dalam menangani aduan pers pun hampir seluruhnya tidak bersertifikat resmi sebagai mediator. Padahal setiap mediator harus bersertifikat dan disahkan Pengadilan. Akibatnya, wartawan yang menjadi pihak teradu selalu berada pada posisi lemah dalam penanganan perkara pers. 


Seharusnya penyelesaian perkara pers bukan PPR Dewan Pers yang jadi hasil akhir. Namun harus berdasarkan kesepakatan antara pengadu dan teradu. Bukan keputusan penilaian Dewan Pers. Itulah fungsi mediator dalam penanganan perkara pers agar tidak ada kriminalisasi pers. 


Dewan Pers juga, faktanya,  tidak membuka akses bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan di seluruh Indonesia untuk menampung pengaduan. Dampaknya, warga masyarakat yang dirugikan pers terpaksa harus mengadu atau melapor ke Polisi. Dan ketika diproses pidana UU ITE dan pidana pencemaran nama baik, penyidik Polri dari seluruh Indonesia harus meminta PPR Dewan Pers di Jakarta yang anggotanya hanya berjumlah 9 orang saja. Tidak ada sikap Dewan Pers meminta pelimpahan penanganan perkara pers ke Dewan Pers agar tidak ada kriminalisasi. 


Sejatinya, pengadu dapat diberi keleluasaan untuk mendapatkan pelayanan hak jawab. Dan teradu yakni pimred media wajib menjalankan pemenuhan hak jawab teradu dan kewajiban koreksi. Peran mediator yang harus hadir di situ. Sayang sekali penyelesaian perkara ini hanya terhenti di PPR Dewan Pers. Dan kasus tetap berlanjut di kepolisian. UU Pers jadi memble atau tidak berfungsi. Peran organsiasi pers pun sama, yaitu tidak pernah diberi ruang. 


Organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung pun tidak pernah menyelesaikan perkara pers menggunakan tahapan sidang majelis kode etik dan pemberian sanksi. Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik menjadi tidak berlaku atau tidak berguna tanpa implementasi karena semua terpusat di Dewan Pers. Padahal yang paling paham tentang anggota wartawan pastinya adalah pimpinan organisasi pers. 


Atas kondisi di atas, sudah barang tentu kesimpulan akhir harus disematkan kepada Dewan Pers yaitu gagal total dan tidak berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang ditugaskan menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 


Tak heran Uji Materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan keluar dari kegagalan Dewan Pers. Harus ada keputusan dan penilaian objektif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat persoalan ini. 


Norma yang terkandung dalam UU Pers khususnya Pasal 15 Ayat (2) huruf f tentang fungsi Dewan Pers yang berbunyi “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan“ harus dimaknai menjadi : “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan juga tidak menghilangkan  fungsi dan kewenangan organisasi pers membuat peraturan pers untuk melindungi anggota wartawan dan perusahaan pers.


Buntut uji materi di MK, muncul reaksi berlebihan dari kelompok konstituen Dewan Pers. Ada pandangan hukum yang menyebtukan, uji materi UU Pers ini adalah kesesatan pikir dari pemohon dan jika dikabulkan akan menyebakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan peraturan-peraturan pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justeru bertentangan dengan kemerdekaan pers. 


Dewan Pers yang tak berdaya melawan kriminalisasi pers terhadap Asrul dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kriminalisasi pers terhadap media yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum UKW. 


Kelompok pers yang termarjinalkan juga sulit berkembang di berbagai daerah dengan stigma negatif media abal-abal dan wartawan abal-abal. Media Terverifikasi dan UKW menjadi jualan Dewan Pers untuk meraup untung dari bisnis UKW ilegal dan pengelompokan media terverifikasi. 


Segelintir pemilik media yang belum berbadan hukum dijadikan senjata pamungkas Dewan Pers untuk memotret puluhah ribu media online dengan stigma media abal-abal. Celakanya, pemerintah daerah ikut terbius dengan propaganda negatif Dewan Pers tersebut kemudian menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mewajibkan kerja sama perusahaan pers dengan pemerintah daerah harus terverifikasi Dewan Pers.


Kendati pada prateknya, media terverifikasi Dewan Pers tidak ada jaminan memiliki jumlah pembaca organik dan banyak, serta konten beritanya berkualitas. Buktinya, baik rating media dan perolehan pendapatan iklan komersil masih jauh dari kata mencukupi biaya operasional. Wartawan yang bekerja di media terverifikasi masih begitu banyak yang tidak digaji. Dewan Pers pura-pura tutup mata dan gak tau apa-apa. 


Padahal monopoli belanja iklan oleh konglomerat media sudah berlangsung selama belasan tahun di negeri ini. Media dan pers lokal termarjinalkan tanpa solusi dari Dewan Pers. Ratusan triliun rupiah belanja iklan pertahun hanya dinikmati segelintir konglomerat media nasional. 



Lebih para lagi, pendapatan media mainstream nasional berjumlah triliunan rupiah per tahun tapi wartawannya masih jauh dari kata sejahtera. Sialnya, organisasi pers konstituen Dewan Pers hanya organisasi AJI yang konsisten berteriak sendiri soal batas minimal gaji wartawan pemula berada diangka 9 juta rupiah perbulan. 


Meski angka tersebut masih terlalu sedikit dibanding taruhan independensi wartawan tergadaikan akibat nyambi terima amplop dari nara sumber. Seharusnya, gaji wartawan level reporter yang bekerja di media nasional peraih pendapatan triliunan rupiah wajib menggaji wartawannya di angka 15 juta rupiah. 


Belum lagi peraih belanja iklan nasional itu adalah media televisi nasional yakni di angka 80 persen. Lembaga riset Media Business Nielsen Indonesia mencatat, nilai belanja iklan tahun 2020 di Indonesia sebesar Rp.229 triliun di semua tipe media yang dimonitor, yakni TV, Cetak, Radio dan Digital. Dan Nielsen menyebutkan, media TV masih menjadi ruang beriklan yang paling dominan yakni di atas 70 persen dari Rp.229 triliun belanja iklan tahun 2020 lalu. 


Berkaca dari kondisi ini, perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 17 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan, “Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. 


Kemudian pada ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. Disebutkan,” Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. 


Pada UU Pers juga diatur tentang kesejahteraan wartawan pada Pasal 10 yakni: “ Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. 


Nah, kedua UU tersebut di atas sudah sangat jelas mengatur tentang pemberian kesejahteraan terhadap karyawan (termasuk wartawan pada UU Penyiaran) dan kepada wartawan dan karyawan pers (pada UU Pers). 


Lantas di mana kehadiran Dewan Pers dan organisasi konstituen Dewan Pers terkait perjuangan hak-hak wartawan dan karyawan pers di media mainsream nasional. Jangankan peberian saham atau pembagian laba, wartawan di media penyiaran swasta nasional saja masih ada wartawan yang tidak digaji tapi hanya dibayar berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan di siaran berita televisi. Koresponden atau kontributor TV nasional di daerah banyak yang mengalami nasib tidak digaji tapi hanya dibayar per berita tayang. 


Muncul pertanyaan besar, adakah Dewan Pers dan organisasi konstituen IJTI melaporkan pidana pemilik Lembaga Penyiaran Swasta Nasional yang melanggar ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. UU Penyiaran ? Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan bagian laba perusahaan dan jika melanggar kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.


Kemudian adakah Dewan Pers sebagai lembaga yang diakui negara memperjuangkan hak-hak wartawan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya dari pemilik perusahaan pers ?. 


Kondisi ini yang menjadi perhatian serius organisasi-organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers untuk membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen dalam rangka memperjuangkan hak-hak wartawan dan media tersebut yang terabaikan. 


Dewan Pers Indonesia sudah bertekad untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan pers lokal agar bisa mendapatkan porsi iklan komersil. Agar tidak ada lagi media lokal ‘mengemis’ iklan kerja sama dengan pemerintah daerah. 


Dan belanja iklan nasional yang mencapai ratusan trililun rupiah itu bisa terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Ke dapan nanti tidak boleh ada monopoli perusahaan agensi iklan yang hanya menyalurkan belanja iklan kepada media-media televisi nasional. 


Dewan Pers Indonesia saat ini sedang berjuang membina puluhan media online berbasis SEO Google agar bisa meraup untung dari belanja iklan di google yang cukup besar. Di tahun 2022 ada program Dewan Pers Indonesia melalui Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) membina lebih banyak lagi media berstandar SEO Google.  Targetnya 1000 media online di 2022 sudah terpasang SEO Google pro. 


Dengan cara ini tidak ada lagi pemerintah bekerja sama hanya dengan media terverifikasi Dewan Pers. Karena media yang terpasang SEO Google pro pasti akan lebih berkualitas dibanding media terverifikasi Dewan Pers karena rating dan jumlah pembacanya pasti organik dan jauh lebih banyak dari media yang terverifikasi Dewan Pers. 


Jika seluruh media online lokal terdampak dengan program pemasagan SEO Gogle premium ini maka diperkirakan belanja iklan akan terbagi ke seluruh Indonesia atau tidak lagi domonopoli oleh media nasional yang berada di Jakarta saja. Karena kualtas media sudah merata di seluruh Indonesia.


Mengingat legitimasi Dewan Pers Indonesia belum juga disahkan oleh Persiden RI Joko Widodo maka sangat diharapkan permohonan uji materi UU Pers, khususnya Pasal 15 Ayat (3) bisa dikabulkan majelis hakim MK. Permohonan itu menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Keputusan presiden bersifat administrasi sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers , perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres yang demokratis.” 


Penulis adalah Ketua Dewan Pers Indonesia, Ketua Umum DPP SPRI, dan Ketua LSP Pers Indonesia. ***

thumbnail

By On 11/22/2021 10:07:00 PM


Rizki Lestari H.A

KABAR SATU Nusantara (K1N)

Malang-K1N || Sektor pariwisata adalah sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah,maka dari itu program pengembangan  dan pendayagunaan desa sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.Secara luas sektor pariwisata di pandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari suatu rangkaian dari proses pembangunan. 

Banyak orang yang masih beranggapan bahwa  kehidupan dikota jauh lebih menjanjikan ,karena  lebih banyak terdapat lahan-lahan usaha sehingga mata pencaharian pun juga banyak. Jadi  itulah sebab masyarakat banyak beranggapan bahwa kehidupan dikota lebik baik. Oleh karena itu  banyak orang berbondong-bondong untuk melakukan urbanisasi  dan meningkatkan  jumlah  angka urbanis. 

Tingginya angka  urbanisasi disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia ,untuk itu perlu adanya usaha -usaha untuk menugurangi tingginya angka urbanisasi. Salah satunya yaitu  dengan cara memberdayakan desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru  dengan memanfaatkan potens-potensi desa yang ada , potensi  ini dapat berupa potensi budaya lokal, potensi alam maupun karakteristik dari masyarakat itu sendiri. 


Pembanguna sektor  wisata  dapat menyangkut aspek sosial dan budaya ekonomi serta  politik.Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat,memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ,mendorong pembangun daerah ,memperkenalkan dan memberdayagunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta dapat memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. 


Pembangunan sektor pariwista dapat dilakukan secara terus menerus,dimana  hal itu dapat mendorong masyarakat secara aktif dalam pembangunan demi tercapainya kesejahteraan yang di inginkan. 

Pembangunan sektor pariwista ini merupakan kegiatan  yang dapat menggali segala potensi pariwisita  yang meliputi  SDA dan SDM, apabila  keduanya digabungkan dan dikelola dengan baik maka dapat memberikan manfaat bagi  keduanya. Dan dapat dikatakan bahwa kegiatan pariwista merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. 

Pada saat ini  Pengembangan Desa wisata menjadi salah satu program pemerintah  RI yang  diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata serta dapat memicu pertumbuhan ekonomi.


Dalam pengembangannya selalu memiliki  potensi yang berbeda beda ,dari segi  keindahan alam, produk unggulan maupun kearifan  lokalnya.Hal ini juga dapat di jadikan sumber rantai pasok dan ekosistem pariwisata, sehingga desa memerlukan penguatan kualitas, kapasitas dan pemberdayaannya agar dapat  lebih berkembang dan memiliki daya saing yang baik. Selain itu juga  dapat menjadi sebagai produsen logistik,  diantaranya dapat dijadikan Desa Wisata, karena memiliki keunikan dari sisi keindahan alam , budaya, tradisi, dan lain-lain, yang dapat ditawarkan untuk tujuan wisata.


Dengan adanya desa wisata bisa menjadi kan salah satu  parwisata alternatif,apalagi pariwisata alternatif sekarang sudah menjadi tren di kalangan wisatawan. Konsepan dari wisata alternatif ini yaitu wisata yang lebih bersahabat dengan alam dan masyarakat lokal, hal ini jarang sekali di dapati saat  berwisata ke destinasi wista biasa.Hal ini menjadikan banyak tawaran paket-paket wisata yang mengedepankan alam, budaya ,tradisi dan  sesuatu yang unik dari Kawasan daerah tertentu  yang banyak diminati oleh wisatawan .

Terdapat 3 dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata yang bisa menjadi acuan dalam pengembangannya.


1. Terciptanya Lapangan Pekerjaan Baru

 

Dampak positif  dibidang ekonomi yang  dalam pengembangan desa wisata yang pertama yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baru didesa. Jika sebelumnya warga desa hanya mengandalkan pertanian, peternakan dan pekerjaan lain yang ada didesa.Maka dengan adanya transformasi desa biasa menjadi desa wisata ini dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru dari aktivitas wisata tersebut. 

Agar dampak positif  dari pengembangan desa wisata ini berjalan secara maksimal, maka perlu meningkatkan kapasitas SDM yang nantinya akan diserap.Pelatihan tersebut bisa dilakukan oleh dinas terkait atau swadaya warga desa itu sendiri.

Dari Peningkatan kualitas SDM ini juga bisa menjadi salah satu dampak positif yang membuat desa menjadi lebih berkembang. Ketika kegiatan wisata itu sudah berjalan dengan baik maka penyerapan tenaga kerja baru bisa merambah ke desa-desa sekitar .dengan itu maka manfaat yang dicapai dari pengembangan desa wisata tidak hanya dirasakan oleh desa asal saja tetapi juga dirasakan oleh desa-desa sekitar yang sebagaimana juga membantu kelancaran pengembangan.


2. Meningkatnya Penjualan Produk Lokal

 

Selanjutnya  yaitu Meningkatnya Penjualan produk lokal sehingga dapat meningkatkan perekonomiaan warga desa tersebut.Dalam prinsip pengembangan desa telah ditekankan bahwa  keutamaan penggunaan produk lokal desa sangatlah penting dalam pengembangan desa wisata demi kemajuan desa itu sendiri. 

Selain itu ,dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata ini juga diharapkan dapat memberikan  kemudahan dalam memperluas segmentasi pasar  pada produk lokal .hal ini pastinya membutuhkan dukungan dengan

Salah satau bentuk nyata dari dampak positif ekonomi pengembangan desa wisata yaitu  bisa menjadi salah satu cara promosi produk lokal desa kepada pengunjung wisata desa.Hal ini  dapat meningkatkan status desa wisata sehingga dapat memberikan menfaat timbal balik.

 

3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Desa


Selanjutnya dampak positif  ekonomi dari pengembangan desa wisata  yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur desa.Hal ini sangat penting ,karena baik bagi sebuah desa wisata agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung serta warga desa itu sendiri agar dapat merasakan kenyamanan dan manfaat yang diberikan oleh hadirnya desa wisata. 

Pembangunan infrastruktur dari dampak positif pengembangan desa wisata tersebut bisa dipilih  dari fasilitas umum seperti toilet umum  jalan ,lokasi jual beli oleh oleh, yang nantinya juga bisa dibuat sebagai rest area  yang di dalam rest area bisa dijadikan juga pasar  kecil untuk transaksi jual beli antar pengunjung dan warga sekitar . 

Maka dari itu mengapa sebaiknya desa wisata dikelola oleh SDM lokal atau warga desa sendiri agar tercipta kesejahteraan dari desa untuk desa.

Jadi itulah 3 dampak positif ekonomi pegembangan desa wisata yang dapt dirasakan oleh desa dan juga dapat dijadikan acuan untuk pengembangan desa wisata agar bisa memberikan manfaat yang positif  pada desa yang menjadi dasarnya .


Dan sebaiknya desa wisata dapat dikelola oleh SDM  lokal atau warga desa sendiri sehingga dampak positif desa wisita dapat dirasakan langsung oleh warga desa tersebut.

 

Ditulis oleh : Rizki Lestari H.A

Instalasi: Universitas Muhammadiyah Malang

Jurusan:Akuntansi

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

thumbnail

By On 11/18/2021 05:19:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)



Malang-K1N || Malang dikenal dengan banyak sekali wisata alam yang bisa dikunjungi,mulai dari dataran rendah pantai sampai dataran tinggi.


Salah satu wisata kebun teh yang ada di malang bagian utara yang sudah berdiri dari tahun 1912 ini. Kebun Teh Wonosari juga merupakan salah satu tujuan agrowisata yang ada di Malang dan dikelola oleh pemerintah setempat. 


Bahkan menjadi wisata agro teh yang paling populer di Jawa Timur  Terletak Bodean Putuk, Toyomarto, Kec. Singosari, Malang kebun teh berada di bawah kaki gunung arjuno yang menyuguhkan pemandangan indah bagi para pengunjung. Udara dan suasana yang sejuk dapat menenangkan pikiran para pengunjung dan karyawan kebuh teh wonosari.

 

Kebun teh wonosari yang dinilai sebagai salah satu wisata andalan Malang, juga menyediakan sejumlah fasilitas memadai seperti tempat parkir, kafe tea hous, lahan perkemahan, swalayan, paket outbound, mushola, toilet umum, hingga penginapan untuk pengunjung yang minta bermalam di Kebun Teh Wonosari.


Kebun teh wonosari buka mulali pukul 07.00 - 17.00 dengan harga tiket masuk sebesar 15.000 untuk weekday dan 20.000 untuk weekend. Kebun teh wonosari yang dinilai sangat berkembang dari tahun ke tahun juga memanfaatkan tenaga

masyarakat sekitar untuk mengerjakan pekerjaan mulai dari pemetik teh sampai pengelolaan yang ada disana.




Sikap pengelola Kebun Teh Wonosari dinilai dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang mulai diperhitungkan atau diperhatikan di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Indonesia juga termasuk negara yang dimana dalam bidang pariwisatanya mulai berkembang. Sektor pariwisata sendiri dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapadt memicu pertumbuhan ekonomi, dan dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya kota Malang.


Dikelolanya kebun teh wonosari dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Malang dan dapat membantu perekonomian di malang. Dengan begitu perekonomian di Malang sedikit terbantu setelah berkembangnya dengan baik salah satu sektor salah satu sektor pariwisata di Malang. 

Kebun teh wonosari yang memiliki luas sebesar 550 hektar ini mampu memproduksi 800 ton pada tahun 2019 dan ini juga sangat membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Selain tenaga kerja kebun teh wonosari juga menguntungkan sektor perdagangan yang dimana sangat menunjang aspek perdagangan teh di Malang.


Ditulis : Inka Nava Sarizky

Mahasiswa Unviersitas Muhamadiyah Malang

Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi

Semester V

thumbnail

By On 11/18/2021 02:03:00 PM

 

Latifah Anggraeni
Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang Semester V

KABAR SATU Nusantara (K1N)

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Penetapan sistem otonomi daerah ini, mendorong seluruh tingkatan pemerintah di daerah, baik pemerintah di tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tingkatan pemerintah di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi daerah. Dengan adanya sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Dalam proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat penting karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara merepresentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (Good Governance), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa”.

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelakasanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan  desa.Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintahan pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD) .

Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan pada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimalkan akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana miliyaran rupiah untuk kemajuan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparatur desa dapat berprilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (principal) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Asas pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi merupakan bentuk kesungguhan pemerintah desa untuk menunjukkan keseriusan tentang pengelolaan anggaran yang dilakukan, dan ditunjukkan secara terbuka agar masyarakat desa mampu menjadi pengawas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Jika semua kegiatan yang terlaksana dilakukan secara transparan maka perkembangan desa bisa dengan pesat terjadi karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah bisa bermanfaat secara maksimal terhadap sektor-sektor yang telah direncakan bersama oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun aparat desa bersama dengan masyarakat. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban dari suatu organisasi dalam hal ini pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dikerjakan secara akuntabel. Yang mana laporan tersebut haruslah terssusun secara rapi dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh orang yang membacanya dalam hal ini adalah pengawas dan tentunya masyarakat  Desa. Laporan yang disampaikan tentunya dari awal kegiatan hingga selesai yang tersusun secara akuntabel.***

 
Oleh : Latifah Anggraeni
Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang Semester V 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

thumbnail

By On 6/25/2021 10:14:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N ||Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Komitmen itu ditunjukkan dengan kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk LKPP tahun 2020.

Dalam sambutannya pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2020 dan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) II tahun 2020, serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2020, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Juni 2021, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja BPK di tengah situasi sulit akibat pandemi.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu. Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Presiden.

Presiden berpandangan bahwa WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Opini WTP ini merupakan yang kelima yang diraih pemerintah pusat berturut-turut sejak tahun 2016. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.

"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan harus terus diwaspadai. Situasi luar biasa yang dihadapi bangsa harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh semua pihak, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

"Sejak pandemi muncul di tahun 2020, kita sudah melakukan langkah-langkah extraordinary, termasuk dengan perubahan APBN kita. Refocusing dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," ungkapnya.




"Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan sharing the pain, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti burden sharing yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia," lanjutnya.

Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan.

"Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal II tahun 2020 yaitu minus 5,32 persen. Tapi kuartal berikutnya kita melewati rock bottom, ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di minus 0,74 persen," tandasnya.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya merinci opini terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yaitu 2 kementerian dan lembaga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 84 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Ketua BPK.



Jakarta, 25 Juni 2021

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


Reporter : M Nur
Sumber Website: https://www.presidenri.go.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *