HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/24/2022 07:57:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Surabaya - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak pemerintah segera mengantisipasi kemacetan saat mudik lebaran.


Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan petugas untuk menyiapkan skenario jika terjadi kemacetan panjang pada jalur-jalur mudik utama.


"Sebab tahun ini prediksi pemudik mencapai 85 juta orang maka kita bisa bayangkan seperti apa padatnya arus lalu lintas," tutur LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, Minggu (24/4/2022).


LaNyalla juga mengimbau agar dilakukan tindakan terukur dan aturan yang wajar kepada masyarakat yang banyak menggelar pasar kaget.


Terlebih pedagang yang menggelar pasar kaget di jalanan daerah. Karena bisa menjadi pemicu kemacetan parah.


"Mereka hanya memanfaatkan momentum keramaian untuk mendapatkan keuntungan. Namun harus diingat juga keselamatan dan

ketertiban dalam perjalanan," ujarnya.


LaNyalla juga mengingatkan aparat polisi untuk menertibkan parkir liar di sekitaran

jalanan yang membentuk pasar kaget atau dadakan agar tidak menambah keparahan kemacetan.


Kepada masyarakat, LaNyalla mengingatkan agar mematuhi aturan yang telah dikeluarkan.


"Saya mengingatkan warga agar mematuhi aturan. Terutama pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi

jangan sampai mengendarai kendaraan sambil memainkan HP. Jangan juga menahan kantuk bahkan memaksakan mengendarai mobil atau motor dalam kondisi kurang fit," ujarnya.


Menurutnya, perilaku seperti itu dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas karena tidak konsentrasi.


"Apalagi jika mengendarai kendaraan sambil live di media sosial ini sangat

membahayakan," ujarnya.



BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/23/2022 04:59:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Surabaya - K1N || Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng per Kamis (28/4) mendatang, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 


Namun menurut LaNyalla, kebijakan tersebut hanya terapi kejut dan bersifat karitatif (menyenangkan rakyat), tetapi belum menyentuh persoalan yang fundamental. Demikian dikatakan LaNyalla di sela reses di Jawa Timur, Sabtu (23/4/2022). 


“Presiden sepertinya sengaja memberi terapi kejut saja kepada semua pihak. Baik para pengusaha, maupun para pembantunya yang terkait soal itu. Tetapi saya yakin segera dibuka kembali. Karena total jumlah produksi tidak bisa diserap di dalam negeri,” urai LaNyalla.


Karena itu, dirinya mengatakan bahwa bukan itu jurusnya. Sebab jurus yang dibutuhkan terkait dengan keberanian kita mengubah arah kebijakan perekonomian nasional yang sudah telanjur menyerahkan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar. 


“Jurus yang paling jitu adalah dengan kesadaran kita sebagai bangsa untuk melakukan koreksi fundamental arah kebijakan perekonomian nasional kita dalam perspektif negara kesejahteraan, sesuai amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Bukan ayat 4 hasil Amandemen,” tandas Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur itu. 


Dikatakan LaNyalla, terhadap semua hajat hidup orang banyak, terutama yang menyangkut sumber daya alam, negara harus hadir dalam lima afirmatif. Yaitu; kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Sehingga tidak bisa diberikan begitu saja ke swasta, apalagi asing. Lalu negara terima bea ekspor dan royalti. 


“Apalagi dalam perkebunan sawit, dana dari pungutan ekspor yang dikumpulkan di BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), penggunaannya ditentukan oleh Komite Pengarah, yang pimpin Menko Perekonomian, yang melibatkan empat pengusaha Sawit besar, terutama terkait program BioDiesel,” imbuhnya.


Dari triliunan dana yang terkumpul, 80 persen digelontorkan kepada sekitar 10 perusahaan besar Kelapa Sawit untuk subsidi program BioDiesel. Sisanya 5 persen untuk peremajaan sawit rakyat. (*)



BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/22/2022 04:39:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Surabaya - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak pemerintah meningkatkan pergerakan ekonomi. Dengan cara itu, LaNyalla berharap kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. 


Hal tersebut disampaikan LaNyalla menyusul maraknya permasalahan sosial di masyarakat yang dipicu masalah kemiskinan akibat ekonomi. 


"Kemiskinan itu menjadi pemicu terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Oleh sebab itu, saya minta pemerintah bersikap, salah satunya dengan memaksimalkan pergerakan roda perekonomian," ujar LaNyalla saat reses si Jawa Timur, Jumat (22/4/2022). 


Senator asal Jawa Timur itu mencontohkan sejumlah kasus.  Di antaranya kasus bunuh diri dengan cara menggantung diri atau menenggak racun. 


"Ada juga penganiayaan terhadap anak dan istri yang beberapa hari belakangan terjadi dan diberitakan berbagai media. Pelaku yang mengalami tekanan

psikologis akibat himpitan ekonomi dan kesulitan," ujarnya. 


Menurut LaNyalla, seharusnya kondisi ini menjadi warning bagi pemerintah. 


"Bahwa kemiskinan menjadi pemicu kekerasan, kejahatan, penganiayaan, bunuh diri serta kejahatan lainnya," katanya. 


LaNyalla juga menyebut kasus seorang ibu yang mengajak anak-anaknya

ikut bunuh diri karena kemiskinan yang

menjerat. 


"Atau korban pinjol yang gantung diri karena terlilit utang, atau kasus-kasus lainnya yang dipicu dari masalah ekonomi tidak dapat dianggap masalah kecil," ujarnya. 


Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, ketidakmampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor. 


"Selain kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, ada juga peran sebagian kelompok kecil yang memiliki uang besar yang mengendalikan sirkulasi uang, menguasai dan mempermainkan harga pasar bahkan monopoli komoditi kebutuhan masyarakat," katanya. 


Sedangkan pengusaha kecil dan masyarakat miskin hanya menjadi objek dari permainan. 


"Pemerintah terkesan membiarkan semua itu terjadi hingga menjadi penguasaan yang besar terhadap yang kecil," katanya. 


LaNyalla menambahkan, kondisi seperti ini sulit bagi orang kecil untuk

melakukan pergerakan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bahkan sekedar makan saja menjadi masalah besar. 


"Maka tak heran hal itu memicu rasa frustasi yang berujung dengan langkah bunuh diri. Ini mengerikan jika keadaan terus menerus dan dibiarkan terjadi," ujarnya.


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/19/2022 03:00:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)



Surabaya - K1N || Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dalam  sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki.


Hal itu disampaikan ketika memberi sambutan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Selasa (19/4/2022).


Oleh karena itu, menurut LaNyalla, Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa ini mutlak dan wajib dikembalikan. 


"Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere," kata LaNyalla.


Sebagai Ketua DPD RI, lanjut LaNyalla, dirinya sudah keliling ke 34 Provinsi dan 300 lebih Kabupaten/Kota. Persoalan mereka sama, yaitu masih lebarnya gap atau kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dirasakan masih jauh dari keadilan sosial.


Kegelisahan stakeholder di daerah, menurutnya, sangat wajar. Apalagi Sumber Daya Alam itu ada di hadapan mereka. Tetapi tidak jarang, mereka harus tergusur dan menjadi penonton ketika perusahaan-perusahaan besar mulai menguras Sumber Daya Alam tersebut. 


"Kesimpulan saya persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Karena persoalan ini adalah persoalan fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan negara. Yaitu persoalan yang ada di HULU, bukan di HILIR," papar dia.


"Persoalan ini juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif. Karena memang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut oleh negara ini," sambungnya. 


Dijelaskan LaNyalla, pola pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut bangsa ini, terutama sejak Amandemen Konstitusi 1999 hingga 2002 semakin menjauh dari amanat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. "Negara tidak lagi berpihak kepada pemilik kedaulatan hakiki, yaitu rakyat. Negara ini justru memperkaya segelintir orang," ucapnya.


Faktanya hasil penelitian Lembaga internasional OXFAM mengatakan harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002, jumlah milyuner di Indonesia meningkat 20 kali lipat. Sementara ratusan juta penduduk Indonesia tetap berada dalam kemiskinan. 


Padahal bangsa ini mendapat anugerah dan rahmat dari Allah SWT, dengan limpahan kekayaan Sumber Daya Alam. Mulai dari Sumber Daya Tambang Mineral hingga Minyak dan Gas. Bahkan kekayaan biodiversitas hutan, pertanian, perkebunan, perikanan serta kelautan. 




"Mengapa ini terjadi? Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih bangsa ini dalam mengelolanya," papar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.


Sebenarnya, ditegaskan LaNyalla, orientasi perekonomian bangsa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2 dan 3 sudah sangat jelas. Bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.


"Tetapi hari ini kita menyaksikan konsepsi pengelolaan Sumber Daya Alam dijalankan dengan pola pemberian hak konsesi Tambang dan Lahan Hutan kepada swasta dan asing. Negara hanya mendapat uang Royalti dan Bea Pajak Ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri," katanya lagi.


Lanjut LaNyalla, dalam catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah sebesar 2.299 triliun rupiah. Jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa membayar lunas seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun.


Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai 950 triliun rupiah, maka jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa gratiskan biaya Pendidikan dan memberi gaji Guru Honorer yang layak. "Itu baru dari dua komoditi, Batubara dan Sawit. Belum puluhan yang lain," tegasnya.


Sementara itu Indonesia merupakan produsen Tembaga ke-9 terbesar di dunia. Urutan pertama produsen Nikel terbesar di dunia. Urutan ke-13 produsen Bauksit di dunia. Urutan ke-2 produksi Timah di dunia. Urutan ke-6 produksi Emas di dunia. Urutan ke-16 produksi Perak di dunia. Urutan ke-11 produksi Gas Alam di dunia. Urutan ke-4 produsen Batubara di dunia. Urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO Sawit. Urutan ke-8 penghasil kertas di dunia. Urutan ke-22 penghasil minyak di dunia. Urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya. 

 

"Tapi berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari Sektor Mineral dan Batubara. Dari tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, dana yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor itu setiap tahunnya tidak pernah mencapai 50 Triliun Rupiah," tukas dia.


Itu adalah angka yang disumbang dari sumber daya alam Mineral dan Batubara, sudah termasuk Emas, Perak, Nikel, Tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi Batubara saja, secara nasional mencapai angka 2.299 triliun rupiah.


"Jadi kembali kepada kita. Mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya Oligarki. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan," bebernya.


Saat ini, menurut LaNyalla, tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh Oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran. Atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.


"Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, kita akan terus menerus dalam kondisi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan utang luar negeri. Lalu rakyat disuap dengan BLT-BLT. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan," tuturnya.


Hadir dalam Musrenbang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta Wakil Gubernur, Emil Dardak, Anggota DPD RI Asal Jawa Timur, Adilla Azis dan Ahmad Nawardi, jajaran Forkopimda Jatim, Pejabat Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas  dan peserta Musrenbang.



BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *