HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/20/2022 05:21:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 Oleh : Zainal Bintang

Jakarta - K1N || Akhir – akhir ini silang sengkarut asap kegaduhan politik berkobar, akibat tabrakan aneka macam kasus hot yang asimetris. Sebutlah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga priode; unjuk rasa mahasiswa penentang di depan gedung MPR DPR (11/04/22) dan penganiayaan Ade Armando, yang ada dan tiada diantara dua pertentangan itu.

Ketiga isu asimetris itu berkelindan merebut dan menguasai hampir semua ruang publik. Direproduksi dengan aneka macam versi. Penuh bumbu sensasi. Dengan aroma artifisial kemanusiaan dan peradaban. Melalui berbagai transmisi media. Terutama media sosial (medsos).

Belum reda semua itu merata ke atas permukaan bumi. Dunia politik kembali gaduh. Empat orang pelaku mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung. Ramai diberitakan di jaringan multi media (19/04/22) dan diekspose di televisi Siang malam 24 jam.

Pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnhu Whardana ditangkap bersama tiga orang manajer perusahaan besar perkebunan kelapa sawit high class dunia.

Masing–masing, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup dan Pierre Togar Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Semuanya langsung diborgol. Langsung berbaju oranye. langsung ditahan.

Mafia? Apakah merekalah yang disebut – sebut dalam banyak pemberitaan sebagai mafia minyak goreng? Ternyata tidak juga. Ada pejabat yang menyebut mereka mafia. Ada  yang membantah, tidak ada mafia minyak goreng.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng.

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga diimpor ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kemendag terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan. Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng.

“Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/03/22). Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Muhammad Luthfi dan Rachmat Gobel berlatar belakang sama: pengusaha. Sama – sama petinggi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Gobel pernah menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tapi, hanya bertugas setahun, kena reshuffle. Tanpa kejelasan, apa sebabnya. Diganti Thomas Lembong.

Masuk akal kalau Gobel tahu persis, ada tidaknya permainan tidak sehat dalam distribusi minyak goreng. Termasuk dalam bisnis lain sebagai sebagai turunannya.

Mungkin karena dia pernah lama studi di Jepang. Boleh jadi mengetahui praktik sejenis mafia di negeri Sakura yang disebut Yakuza itu, beda dengan yang ada di dunia minyak goreng.
Luthfi masuk ke kabinet periode kedua rezim Jokowi. Menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle.

Dilantik 23 Desember 2020 lalu. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), 14 September 2020 – 23 Desember 2020.

Sebelumnya pernah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era SBY. Lalu di priode pertama Jokowi dia jadi Duta Besar di Jepang
Menilik identitas dan latar belakang kehidupan empat tersangka itu , memang “berbeda – beda”, namun tampaknya “tetap satu jua”.

Sama–sama penjahat ekonomi dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Sama–sama punya akses ke pusat kekuasaan. Memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “white collar crime” sejati.

Jika menelisik nama–nama tersangka, publik sepertinya memperoleh cahaya penuntun untuk menyebutnya “kejahatan dan pejahat itu” punya korelasi dengan pusat kekuasaan. Serentak, industri rumahan yang bernama medsos – medsos ramai–ramai urun rembuk.

Merespons dan mereproduksi catatan hitam atau jejak digital para tersangka yang terhubung Istana. Publik, seolah mendapat “wangsit” mendorong Presiden Jokowi yang dikenal populis itu, mau bertindak tegas.

Memberantas komunitas “sampah” perusak kesehatan bangsa itu. Yang terang benderang. Yang ada di sekitarnya. Jokowi selama ini dikenal mahir mengelola isu kerakyatan. Penggemar blusukan. Jurus pemantik simpati rakyat kecil. Yang akrab dengan derita. Ke sanalah, Jokowi diminta berlabuh.

Atas nama penderitaan rakyat kecil, maka dia wajib hukumnya bertindak cepat. Melangkah tegas. Bergerak lugas  memberantas mafia minyak goreng itu bersama geng-nya. Sampai ke akar – akarnya.

Apapun istilahnya, pemilik suara terbanyak – publik itu – bersepakat mengatakan, kasus mafia minyak goreng yang digoreng oleh pejabat resmi, berkomplot dengan perusahaan perkebunan besar milik konglomerat besar alias oligarki.

Sesungguhnya, momentum ini, merupakan pintu masuk (entry point) bagi presiden Jokowi untuk menancapkan legacy atau warisan berharga. Menoreh sejarahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menumpas habis – habisan, mereka yang telah membuat rakyat kecil menderita.

Antri berhari – hari untuk satu liter minyak goreng. Bahkan ada yang meninggal dunia.
Saatnya Jokowi tampil memimpin perlawanan menumpas kekuatan oligarki di negeri ini. Yang banyak diyakini bercokol di Istana.

Di pusat kekuasaan itulah sesungguhnya problema besar bangsa besar ini. Harus dijawab Jokowi: Menumbangkan imperialisme dan kolonialisme ekonomi, yang menghisap darah bangsa ini.

Apabila Jokowi mau menindak mafia minyak goreng, yang diback up kekuatan oligarki, bersama agen – agennya, yang banyak disebut - sebut bercokol di Istana, dipastikan dia akan meraih dukungan suara terbanyak (electoral vote) masyarakat akar rumput.

Tanpa kampanye. Tanpa tim sukses. Tanpa buzzer. Tanpa Influencer. Tanpa intrik. Tanpa represi. Tanpa baliho. Cuma tentu saja ada berita “buruknya”: terjadi pengangguran massal para buzzer Istana.

Mereka akan kehilangan jabatan bergengsi. Kehilangan sumber nafkah, yang sesungguhnya dibalik itu , malah banyak melukai hati orang lain. Mereka yang tidak sejalan. Orang yang tidak berdosa.

Langkah kuda Jokowi yang berani dinanti. Itulah yang sebenar – benanya yang patut disebut “revolusi mental”. Bukan yang lain. Yang remeh temeh dan complicated..

Dapatkah atau maukah Jokowi menghibahkan sisa pemerintahannya yang dua tahun lagi:  mengerahkan keberaniannya. Bermutasi menjadi “Gundala” alias “Putera Petir”, untuk membongkar komplotan penjahat kemanusiaan. Yang sudah terang – terangan ada di sekeliling Istana. Yang bernama Oligarki dan antek – anteknya.

Merekalah mungkin Brutus itu. Atau anak asuh Sang Brutus?
Wallahu A’lam Bishawab!!

Penulis, wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.-

thumbnail

By On 4/19/2022 10:22:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta - K1N || Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional – APTIKNAS, Soegiharto Santoso mendukung penuh penegasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Hal itu disampaikan Hoky sapaan akrab Ketua Umum APTIKNAS, saat menghadiri kegiatan Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” pada 17-18 April 2022 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta.

“Ini jelas menunjukan pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan kegiatan affirmative ini didorong dan didukung untuk kita laksanakan. Dimana produk-produk UMKM telah didaftarkan kedalam e-Katalog LKPP,” ungkap Hoky.

Pernyataan Hoky tersebut sejalan dengan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang secara tegas mengatakan pihaknya mendorong BUMN, rumah tangga, serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal itu menurut Menkominfo menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

Keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri telah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP.

Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah saat ini semakin siap menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Hal ini, kata Teten, didukung teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital.

Dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP. 






Showcase dan Business Matching Tahap 2 memberi peluang pameran produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, IT dan Digital serta 17 subsektor industri kreatif lain.

Turut memeriahkan pameran ini dari anggota APTIKNAS yang ternyata mampu menampilkan karya rancangan chip set buatan anak bangsa yang dipaparkan di depan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Anggota APTIKNAS tersebut adalah PT Putra Teknologi Solusindo (PT PTS), perusahan di bidang Software Development yang telah menerapkan teknologi terbaru dalam membantu customer menjalankan operasional bisnisnya, seperti fitur online webbase, cloudbase dan semua modul telah terintegrasi dari end to end untuk keseluruhan modulnya.

Pada tahun 2022 ini PT PTS sedang mengerjakan proyek smart city di salah satu provinsi, dan sedang menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) di candi Borobodur. Selain itu telah mengerjakan implementasi internet masuk desa di salah satu kecamatan di Jawa Timur dan beberapa proyek lainnya.

Selain dari itu PT PTS mempunyai impian dan rencana dalam penerapan teknologi chip untuk pembuatan processor nusantara 1, bahwa ide ini tercipta karena sebagai bangsa yang besar belum mempunyai processor sendiri sebagai produk 100% buatan anak bangsa. Harapannya pemerintah dalam hal ini Kemenkopukm dan Kominfo dapat mendukung rencana ini sehingga Indonesia bisa mempunyai produk teknologi tinggi dan dengan TKDN 100% buatan dalam negeri.

red

thumbnail

By On 4/19/2022 03:00:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)



Surabaya - K1N || Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan dalam  sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki.


Hal itu disampaikan ketika memberi sambutan dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Selasa (19/4/2022).


Oleh karena itu, menurut LaNyalla, Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah ditinggalkan oleh bangsa ini mutlak dan wajib dikembalikan. 


"Kita harus berani bangkit dan melakukan koreksi. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere," kata LaNyalla.


Sebagai Ketua DPD RI, lanjut LaNyalla, dirinya sudah keliling ke 34 Provinsi dan 300 lebih Kabupaten/Kota. Persoalan mereka sama, yaitu masih lebarnya gap atau kesenjangan kemiskinan dan persoalan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dirasakan masih jauh dari keadilan sosial.


Kegelisahan stakeholder di daerah, menurutnya, sangat wajar. Apalagi Sumber Daya Alam itu ada di hadapan mereka. Tetapi tidak jarang, mereka harus tergusur dan menjadi penonton ketika perusahaan-perusahaan besar mulai menguras Sumber Daya Alam tersebut. 


"Kesimpulan saya persoalan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Karena persoalan ini adalah persoalan fundamental yang berkaitan dengan arah kebijakan negara. Yaitu persoalan yang ada di HULU, bukan di HILIR," papar dia.


"Persoalan ini juga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif. Karena memang berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut oleh negara ini," sambungnya. 


Dijelaskan LaNyalla, pola pengelolaan Sumber Daya Alam yang dianut bangsa ini, terutama sejak Amandemen Konstitusi 1999 hingga 2002 semakin menjauh dari amanat dan cita-cita luhur para pendiri bangsa. "Negara tidak lagi berpihak kepada pemilik kedaulatan hakiki, yaitu rakyat. Negara ini justru memperkaya segelintir orang," ucapnya.


Faktanya hasil penelitian Lembaga internasional OXFAM mengatakan harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002, jumlah milyuner di Indonesia meningkat 20 kali lipat. Sementara ratusan juta penduduk Indonesia tetap berada dalam kemiskinan. 


Padahal bangsa ini mendapat anugerah dan rahmat dari Allah SWT, dengan limpahan kekayaan Sumber Daya Alam. Mulai dari Sumber Daya Tambang Mineral hingga Minyak dan Gas. Bahkan kekayaan biodiversitas hutan, pertanian, perkebunan, perikanan serta kelautan. 




"Mengapa ini terjadi? Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih bangsa ini dalam mengelolanya," papar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.


Sebenarnya, ditegaskan LaNyalla, orientasi perekonomian bangsa sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, 2 dan 3 sudah sangat jelas. Bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.


"Tetapi hari ini kita menyaksikan konsepsi pengelolaan Sumber Daya Alam dijalankan dengan pola pemberian hak konsesi Tambang dan Lahan Hutan kepada swasta dan asing. Negara hanya mendapat uang Royalti dan Bea Pajak Ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri," katanya lagi.


Lanjut LaNyalla, dalam catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah sebesar 2.299 triliun rupiah. Jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa membayar lunas seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun.


Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai 950 triliun rupiah, maka jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa gratiskan biaya Pendidikan dan memberi gaji Guru Honorer yang layak. "Itu baru dari dua komoditi, Batubara dan Sawit. Belum puluhan yang lain," tegasnya.


Sementara itu Indonesia merupakan produsen Tembaga ke-9 terbesar di dunia. Urutan pertama produsen Nikel terbesar di dunia. Urutan ke-13 produsen Bauksit di dunia. Urutan ke-2 produksi Timah di dunia. Urutan ke-6 produksi Emas di dunia. Urutan ke-16 produksi Perak di dunia. Urutan ke-11 produksi Gas Alam di dunia. Urutan ke-4 produsen Batubara di dunia. Urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO Sawit. Urutan ke-8 penghasil kertas di dunia. Urutan ke-22 penghasil minyak di dunia. Urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya. 

 

"Tapi berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari Sektor Mineral dan Batubara. Dari tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, dana yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor itu setiap tahunnya tidak pernah mencapai 50 Triliun Rupiah," tukas dia.


Itu adalah angka yang disumbang dari sumber daya alam Mineral dan Batubara, sudah termasuk Emas, Perak, Nikel, Tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi Batubara saja, secara nasional mencapai angka 2.299 triliun rupiah.


"Jadi kembali kepada kita. Mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya Oligarki. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka. Lingkaran setan ini harus kita potong dan kita akhiri. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh Oligarki yang menempel dan berlindung di balik kekuasaan," bebernya.


Saat ini, menurut LaNyalla, tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau memelihara dan dipelihara oleh Oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran. Atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.


"Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, kita akan terus menerus dalam kondisi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan utang luar negeri. Lalu rakyat disuap dengan BLT-BLT. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan," tuturnya.


Hadir dalam Musrenbang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, beserta Wakil Gubernur, Emil Dardak, Anggota DPD RI Asal Jawa Timur, Adilla Azis dan Ahmad Nawardi, jajaran Forkopimda Jatim, Pejabat Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas  dan peserta Musrenbang.



BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/19/2022 03:19:00 AM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh politik dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.




Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.(*)


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/18/2022 04:45:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Malang - K1N || Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Anggota Pemuda Pancasila (PP)  juga Srikandi Kecamatan Sumber Manjing Wetan (SUMAWE) Beserta  Komunitas hijet  Sumawe (KHS)  Membagikan Takjil  kepada  warga dan Para Pengendara Yang  Melintas di Depan  Rumah  Makan  pak  Nanang Depan  Sekolah Dasar  01 Sumber Manjing Wetan.  Minggu (17/April/2022) sore.




Nampak Pemandangan yang  Mengundang Banyak mata ingin melihat Mobil antik Hijet  dan  Semangat Puluhan anggota PAC Pemuda Pancasila dan srikandinya  Sumawe , baik yang laki-laki maupun  perempuan  sibuk saling bekerja sama membagikan  takjil  di Depan  Rumah  Makan  pak  Nanang, Kecamatan Sumber Manjing Wetan  Kabupaten  Malang.




Dalam suasana berkah Ramadhan ini kami menggelar  kegiatan  sosial dengan  membagikan  takjil kepada warga sebagai bentuk rasa perduli kami kepada warga yang menunaikan ibadah puasa juga supaya masyarakat tau bahwa kami  Pemuda Pancasila dan Komunitas hijet  Sumawe ada bukan untuk diri kami sendri tapi kami ada untuk masyarakat khususnya warga kecamatan Sumawe, .,” kata Muhammad Rohim, Ketua PAC PP dan KHS  Kecamatan Sumawe, kepada media usai kegiatan.



kami  bersyukur  kegiatan  ini bisa berjalan dengan baik dan disambut baik oleh masyarakat sekitar, bahkan kami  rencanakan  secara  rutin akan di laksnakan  setiap tahun.





Alhamdulillah  1000   paket  takjil  bisa ter bagikan  sampai habis.setelah pembagian  takjil selesai, anggota PP dan KHS bergabung untuk buka bersama dan sekaligus mempererat  tali  silaturahmi   antar dua organisasi yang sama - sama saya pimpin ini,  ucap nya



Menurut salah satu warga kegiatan  positif  seperti  ini  bagi  saya sangat bagus untuk selalu di lakukan, karna kegiatan  seperti ini yang bisa bersentuhan  langsung dengan  masyarakat  bawah  tanpa syarat artinya tak perlu tunjukin  identitas to,  dan  juga  dengan adanya giat sosial  seperti ini, kami merasa meraka pemuda pancasila itu ada,  dan  memang  hadir untuk kami masyarakat bawah.,,  kata  mustofa warga Sumawe.



Sedangkan Ketua PAC PP dan KHS  beharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ke depan, organisasi Pemuda Pancasila Sumawe khususnya PAC Kecamatan Sumawe semakin semangat menjalankan kegiatan-kegiatan lain. dan Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah dan di ridhoi oleh Allah SWT," tandasnya.


Reporter : Khairul A

thumbnail

By On 4/17/2022 09:42:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta - K1N ||  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh politik dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.




Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.(*)


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/16/2022 09:17:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para kader Pemuda Pancasila untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani mengembalikan kebijakan perekonomian nasional kepada Sistem Ekonomi Pancasila.

"Konsep kedaulatan ekonomi bangsa ini memang harus dibangun dari Hulu. Tidak bisa dilakukan dengan cara karitatif atau kuratif di Hilir saja. Karena itu kita harus mampu mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani melakukan koreksi kebijakan perekonomian nasional. Dengan mengembalikan kepada Sistem Ekonomi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan negara ini," ujar LaNyalla saat memberi sambutan secara virtual dalam Festival Spirit Ramadan 2 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (16/4/2022).

Acara dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Merekatkan Persatuan di Bulan Suci”
dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, Bupati Maros, Chaidir Syam, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Diza Rasyid Ali, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Alridho Ramadhan dan para Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Maros.

Menurut LaNyalla, negara ini dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan. Dimana untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, para pendiri bangsa merancang dan merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila.

"Sayangnya pemikiran luhur tersebut belum pernah secara murni dan konsekuen diterapkan baik di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi hingga hari ini," papar dia.

Bahkan pada Orde Reformasi, yang ditandai dengan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, Sistem Ekonomi Pancasila telah ditinggalkan. Berubah menjadi negara kapitalistik, yang menyerahkan sistem produksi dan distribusi ekonomi kepada mekanisme pasar.

"Padahal Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945, bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain," papar dia.

Di dalam Pasal 33, ucap LaNyalla, tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah kendali negara dengan kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

"Sehingga kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara," tukas Ketua MPW PP Jatim itu.
 
Karenanya, LaNyalla dan DPD RI mulai mewacanakan pentingnya konsep 4 P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yakni keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama di dalam Badan Usaha Milik Bersama.

Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau atas sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, menurut LaNyalla, keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis.

"Konsep keterlibatan People dalam 4 P benar-benar memberi ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ini adalah konsep keadilan dan kesejahteraan. Dimana rakyat sebagai pemilik Sumber Daya Alam di negeri ini harus merasakan dan mendapat akses ekonomi langsung. Inilah konsepsi asli dari Ekonomi Pancasila, yang digagas oleh para pendiri bangsa," bebernya.

Lantas dimana peran Pemuda Pancasila? Sebagai organisasi masyarakat, katanya, Pemuda Pancasila telah dilengkapi dengan lembaga-lembaga otonom yang bisa mengambil peran tersebut. Seperti Koperasi Pemuda Pancasila, Badan Usaha Pemuda Pancasila, juga Lembaga Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila.

"Lembaga-Lembaga otonom tersebut harus mengambil peran untuk secara serius mengorganisir diri, dalam mengakses peran ekonomi secara bersama. Bangun komunikasi yang harmonis dengan semua stakeholder di daerah. Baik dengan pemerintahan, elemen masyarakat maupun dunia usaha. Sehingga Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang mampu membangun kemandirian ekonomi," ucapnya.

Ditambahkannya Pemuda Pancasila harus menjadi ormas yang konsisten mengawal cita-cita luhur para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara ini. Termasuk, tujuan lahirnya negara ini, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang bisa dicapai melalui Konsep Ekonomi yang mensejahterakan rakyat.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/16/2022 06:35:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Malang-K1N  ll  Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat bersama Waka Polres Malang Kompol Rizky Tri Putra didampingi Kabag SDM Polres Malang Kompol Ahmad Sueb beserta dihadiri pengawas Internal maupun Eksternal menggelar kegiatan Sidang dan Pengumuman Hasil Rikmin Awal Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II T.A. 2022 pada Panbanrim Polres Malang di Gedung Sanika Satyawada, Mapolres Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (16/04/2022). 


"Dalam proses Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II T.A. 2022 ini, sedari awal mengedepankan BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) dilatarbelakangi untuk melakukan proses seleksi dengan mengedepankan nilai transparansi, yang diharapkan nantinya dapat memperoleh hasil Personil Polri yang berkualitas," ujar Ferli Hidayat. 


Kegiatan dibuka dengan penadatangan pakta Integritas oleh Kapolres Malang, Wakapolres Malang, Kabag SDM Polres Malang, Pengawas Internal maupun Eksternal serta beberapa perwakilan Casis dari para peserta Sidang Rikmin Awal Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II T.A. 2022 pada Panbanrim Polres Malang. 


"Saya selaku Ketua Panbanrim mengucapkan terimakasih serta apresiasi kepada stakeholder pembantu Polri dalam rangka Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II T.A. 2022 ini. Juga kepada pengawas Internal maupun Eksternal, sehingga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar," jelasnya 


Diketahui sebelumnya, animo masyarakat nampak sangat tinggi atas dibukanya Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II T.A. 2022 ini, hal itu nampak pada Polres Malang sendiri yang menerima sebanyak 452 pendaftar secara online. Sedangkan sampai saat ini sebanyak 266 Casis yang telah resmi terdaftar melakukan verifikasi. 





"Saya berharap, untuk tidak mudah percaya dengan iming-iming dari pihak oknum tidak bertanggung jawab, yang berupaya, berusaha, menjanjikan, dapat membantu meloloskan rekan dalam menjadi Anggota Polri. Saya tegaskan dan ingatkan, diri anda sendirilah yang mampu menjadikan anda seorang Polri. Jadi jangan mudah percaya dan tergoda," harapnya. 


Nampak pula dalam pelaksanaan pendaftaran ulang serta verifikasi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II T.A. 2022 berjalan dengan tertib dan lancar, baik pendaftar maupun Panitia sendiri telah mematuhi serta menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat pada diri masing-masing guna mencegah penyebaran Covid-19. 


Dalam penutup sambutannya, Ferli mengucapkan selamat kepada rekan yang sudah sampai tahapan ini. Jangan lupa bahwa yang rekan lalui baru tahapan awal, banyak rangkaian tes menunggu kalian esok Hari. Kalo memang berniat menjadi Anggota Polri mari laksanakan seluruh tes dengan sungguh sungguh. 


"Saya harap rekan-rekan lebih serius lagi, untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Ikuti tahapan dengan sebaik-baiknya, agar mendapatkan apa yang rekan sekalian cita-citakan," pungkasnya. (z-humasresmalang)


Reporter : Aziz Fathoni

thumbnail

By On 4/16/2022 09:00:00 AM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Ormas Hidayatullah, Jumat (15/4/2022), di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah  kawasan Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur. 


LaNyalla hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman beserta jajaran staf lainnya.


Dari Pengurus Pusat Hidayatullah, hadir Ketua Dewan Pertimbangan Hidayatullah Hamim Thohari, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq. Pertemuan juga dihadiri Dewan Murrabi Pusat Hidayatullah, Dewan Mudzakarah Hidayatullah, Pengurus DPP Hidayatullah, Pengurus Organisasi Pendukung Tingkat Pusat Hidayatullah dan Pengurus Amal Usaha Tingkat Pusat Hidayatullah.


Saat berdialog, LaNyalla memaparkan situasi nasional dan internasional terkini. Salah satunya mengenai bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Hari Melawan Islamophobia yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Maret lalu.


LaNyalla juga menyampaikan jika DPD RI memiliki kewenangan yang berbeda dengan DPR RI.


DPD RI itu hanya pengawasan dan menerima aspirasi. Sementara DPR RI memiliki kewenangan budgeting dan membentuk serta memutuskan UU," kata LaNyalla.


Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sejauh ini, katanya, dalam pandangannya DPR RI tidak maksimal memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah. 


"Yang terjadi justru partai berkoalisi dengan pemerintah. Maka, kami DPD RI mengambil peran pengawasan terhadap roda pemerintahan," ujar LaNyalla.


Sebagai wakil rakyat, LaNyalla menegaskan jika saat menjabat, dia disumpah atas nama Allah SWT, untuk menjalankan konstitusi dengan benar. Dimana salah satu tujuan negara ini menurut konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum. 


“Artinya saya wajib mewakafkan diri saya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan situasi hari ini, rakyat makin banyak yang tidak sejahtera akibat dampak pandemi dan krisis ekonomi. Itulah mengapa saya melakukan koreksi atas sistem pengelolaan SDA negara ini,” tukasnya. 


LaNyalla, menambahkan, konsep pengelolaan SDA mutlak dikembalikan ke sistem ekonomi Pancasila, yang sesuai dengan konsepsi Islam. Dimana SDA adalah public good, bukan commercial good. Yang terjadi sekarang, yang menikmati oligarki. Rakyat tetap kere. 


"Kalau kita memikirkan diri sendiri, kita tinggal menikmati saja perpanjangan tiga periode ini. Tapi kita tak mau seperti itu. Sama saja kami ini memperkaya oligarki dan membuat rakyat kita tambah kere," kata LaNyalla.


Di sisi lain, LaNyalla juga menyinggung soal Hari Anti Islamophobia yang baru saja ditetapkan oleh PBB. Ia meminta pengurus Hidayatullah memassifkan informasi tersebut agar dapat menjadi peringatan yang bermakna bagi masyarakat Muslim dunia.


Sementara Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menyayangkan Hari Anti Islamophobia tak disambut dengan gegap gempita oleh umat Muslim Indonesia.  


"Saya kira perlu ada desakan kepada Legislatif untuk diratifikasi!menjdi regulasi, meskipun tidak semua kesepakatan internasional itu mutlak diratifikasi," tegas Sefdin. 


Ia juga menyinggung polarisasi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu imbas dari Presidential Threshold 20 persen dan semakin meruncing sejak Pemilu 2014.


Presidential Threshold 20 persen tak membuka ruang bagi putera dan puteri terbaik bangsa untuk berkontestasi dalam pemilu.




"Dan hal itu yang menyumbang polarisasi yang sampai hari ini dipelihara. Kita merasakan polarisasi itu sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya sejak Pemilu 2014. Sebelumnya, kita tak pernah merasakan hal itu. Presidential Threshold ini adalah kunci masalah polarisasi bangsa ini. Ini juga menjadi concern Ketua DPD RI," papar Sefdin.


Selanjutnya, dalam hal pengelolaan SDA, Sefdin memaparkan jika menurut catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, hasil produksi batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah menjadi Rp2.299 triliun.


Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas. Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa menggratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak.


"Kalau dikelola negara sebesar 55 persen, lalu sebesar 35 persen kotraktor yang mengerjakan dan 10 persen untuk masyarakat di sekitar situ, 7 tahun kita bisa bayar utang Rp7 ribu triliun. Itu hanya dari batubara saja, belum lainnya," ujarnya.


Sementara saat ini, dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari sektor mineral dan batubara sejak tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp50 triliun. 


Hanya di tahun 2021 kemarin, saat harga batubara dan sejumlah komoditi mineral mengalami kenaikan drastis, sehingga tembus Rp75 triliun.


Sementara itu, Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq menjelaskan organisasinya sudah sejak 20 tahun lalu menjelma menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hdidayatullah, Nashirul Haq melanjutkan, memiliki target pada tahun 2025 tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Indonesja. 


"Tahun 2025 kami menarget sudah ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami memiliki jaringan pesantren yang cukup banyak. Jadi, kami ini merupakan ormas yang menggabungkan antara NU dan Muhammdiyah. Muhammadiyah terpusat dengan pendidikan, NU dengan pesantrennya. Hidayatullah seperti itu. Kulturnya pesantren, formalnya sekolah," papar dia.


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/15/2022 07:25:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi yang luar biasa untuk seni kaligrafi. Menurutnya, seni kaligrafi adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. 


Hal itu disampaikan LaNyalla saat Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional “The Power of Qur’an”, di Jakarta Islamic Center, Jumat (15/4/2022). 


Kegiatan yang berlangsung hingga 22 April 2022, dihadiri Senator DKI Jakarta, Fahira Idris, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Kepala Pusat Pengkajian Islam Jakarta KH. M. Subki, Ketua Panitia Pameran Muhammad Arif Syukur, serta sejumlah Kaligrafer. 


"Seni kaligrafi Arab sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Karenanya Indonesia harus berperan untuk mensosialisasikan kepada 

khalayak, betapa seni kaligrafi Islam mampu beradaptasi dengan 

perubahan," ujarnya. 


Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, seni kaligrafi Islam yang bersifat universal harusnya mampu 

menjadi pijakan dalam mengembangkan syiar dakwah yang lebih produktif. Dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, dan terbesar di dunia, seharusnya mampu memberi warna dalam perubahan. 


"Tidak itu saja, Jakarta Islamic Centre harus menjadi simpul dalam penguatan seniman kaligrafi dunia. Sehingga seni kaligrafi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia," katanya. 




LaNyalla menambahkan, hampir setiap rumah kaum muslimin di Indonesia ada hiasan kaligrafi. Begitu pula di dalam masjid, musholla dan tempat lainnya. 


"Kondisi itu tentu saja menggembirakan, tapi harus ditingkatkan pada tempat-tempat yang lebih luas dan bisa diakses oleh khalayak, antara lain Gedung Istana, Gedung Dewan, kantor gubernur, kantor walikota, kantor bupati, di hotel, kafe-kafe dan ruang-ruang publik lainnya," harapnya. 


Menurut LaNyalla, Jakarta Islamic Center telah mengambil peran untuk membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap seni kaligrafi tersebut. 


"Saya apresiasi Jakarta Islamic Center yang mendukung pameran yang diikuti 26 Negara dan sekitar 70 seniman kaligrafi 

Indonesia. Pameran ini seolah menjadi Oase masyarakat, setelah dua tahun terkungkung dalam Pandemi Covid- 19," katanya. 


Apresiasi juga diberikan LaNyalla kepada Ketua Panitia, Arif Syukur, yang telah menginisiasi pameran yang cukup besar ini. 


"Terima kasih kepada para kaligrafer di Indonesia dan dunia yang telah 

berkontribusi dalam Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional ini. Teruslah berkarya agar dunia menjadi Indah. Seni kaligrafi islam bukan saja 

bermuatan dunia, tapi juga akhirat," katanya. 


LaNyalla berharap kegiatan ini terus tumbuh dan menjadi pencerahan bagi siapapun yang menyaksikan.(*) 


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/14/2022 10:59:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 

Jakarta - K1N || Banyak nelayan kesulitan melaut akibat kelangkaan solar yang terjadi sebulan belakangan. Kondisi itu mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, pemerintah harus segera memberi solusi dengan memastikan pasokan solar untuk nelayan. Makanya LaNyalla mendukung rencana pemerintah untuk membangun SPBU khusus nelayan (SPBUN).

"Saya kira ide untuk membangun SPBU khusus nelayan merupakan solusi tepat. Karena nelayan akan memiliki pasokan khusus dan tidak perlu kesulitan mengantre solar di pom bensin umum," ujar LaNyalla, Kamis (14/4/2022).

"Nelayan tidak usah bersaing dengan motor dan mobil di darat. Jadi lebih efektif dan efisien," sambungnya.

Ditambahkan LaNyalla, kelangkaan solar menimbulkan efek domino bagi nelayan. Mulai dari sulitnya melaut, mengingat solar adalah kebutuhan pokok nelayan. Kondisi itu kemudian berdampak pada pendapatan para nelayan dan juga ekonomi keluarganya.

"Kalau mereka tidak dapat melaut mencari ikan artinya mereka tidak ada mata pencaharian. Jika dibiarkan akan terjadi ancaman kemiskinan pada kelompok nelayan dan masyarakat pesisir," papar dia.

Di sisi lain, faktanya kini di pasar-pasar tradisional ikan
sudah mulai langka akibat nelayan tidak dapat
memberikan pasokan yang cukup. Akibatnya harga juga melambung.

"Pemerintah harus segera merespon masalah ini dengan cepat. Kekurangan pasokan ikan ke pasar bukan hanya berdampak pada kenaikan harga tetapi
juga tidak tercukupinya kebutuhan pangan dan
kebutuhan protein. Ini akan berdampak pada
penurunan kesehatan bahkan kecerdasan. Artinya kualitas hidup akan menurun," tukasnya.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/14/2022 10:55:00 PM

 Oleh: Lalu Niqman Zahir
(Mahasiswa Program Doktor IPDN Jakarta)


 

Jakarta - K1N || Beberapa hari ini kita masih tersedot perhatian kita oleh aksi mahasiswa BEM SI di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI 11 April 2022. Paling tidak ada dua berita penting yang menarik perhatian adalah kericuhan yang pada aksi tersebut dan peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap pegiat media sosial dosen UI Ade Armando. Ade Armando yang menjadi korban kekerasan babak belur dan ditelanjangi dengan menyisakan celana dalam dan sungguh beruntung peristiwa kekerasan tersebut tidak berujung pada kematian. Berita tentang Ade Armando ini terkesan lebih menawan dan menyita perhatian masyarakat. Ade Armando sangat dikenal dengan beberapa tanggapan kontroversialnya seperti misalnya tentang LGBT yang tidak menjadi perbuatan terlarang dalam agama, tentang membaca Al’quran dengan langgam jawa, minang, blues atau hip hop, pernyataannya tentang haji yang tidak wajib dan umrah adalah pemborosan serta shalat lima waktu tak ada dalam Al’quran. Bahkan Ade Armando yang telah menjadi tersangka kasus dugaan menistakan agama pada tahun 2017 silam, tiba tiba saja hadir dan tampil ditengah tengah mahasiswa mendukung tuntutan mahasiswa. Namun naas bagi Ade tampil didepan mahasiswa justru berakhir dengan penganiayaan. Entah siapa yang memulai, tapi tampilnya Ade ditengah tengah demo mahasiswa juga menjadi pertanyaan.

Peristiwa yang menimpa Ade Armando adalah salah satu contoh dari peristiwa yang dikenal dengan nama “main hakim sendiri” (atau eigenrechting dalam Bahasa Belanda) yaitu tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Adapun perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, seperti dengan melakukan intimidasi, pengeroyokan, kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, penyiksaan, pembakaran, hingga menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia. Maka pelaku main hakim sendiri secara tidak langsung sudah melakukan tindak kejahatan. Sedangkan yang berwenang menindak pelaku kejahatan adalah penegak hukum, yaitu polisi, pengadilan dan kejaksaan.

Dalam kehidupan kita sehari hari peristiwa eigenrechting bisa dilakukan oleh masyarakat, pemerintah. maupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Dalam peristiwa eigenrechting  seperti yang dialami Ade Armando atau peristiwa peristiwa eigenrechting lainnya menurut Prof. Suteki (2022) bisa terjadi karena adanya 4 (Empat)  faktor yaitu:

1.    Pengalaman masa lalu pelaku terkait pengalaman pidana yang dialami atau tindak pidana tertentu yang menimpanya, akan tetapi ia merasa penyelesaian perkaranya tidak dilakukan secara adil oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

2.    Aparat penegak hukum kerap kali berbuat diskriminatif sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum.

3.    Situasi dan kondisi insitu, yakni situasi dan kondisi yang terjadi pada saat peristiwa eigenrechting itu terjadi dan mendorong psikologi massa mudah terbakar.

4.    Kurangnya kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat.

Dalam kasus Ade Armando sudah memenuhi semua faktor yang dapat menjadi trigger atas terjadinya peristiwa eigenrechting tersebut. Namun demikian faktor utama  yang menjadi trigger adalah faktor kedua yaitu adanya ketidak puasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum atas  penanganan kasus  hukum Ade Armando yang secara defacto saat ini menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama sejak tahun  2017 namun sampai saat ini belum  jelas tindak lanjutnya.
Setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan terkait peristiwa main hakim sendiri atau eigenrechting yaitu: pertama, eigenrechting adalah reaksi terhadap kejahatan yang dilakukan  masyarakat namun melampaui batasan batasan hukum yang diperkenankan dan hal ini adalah perbuatn ilegal. Kedua: kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang menjadi trigger dalam  kasus kasus main hakim sendiri.

Jika dilihat dalam kontek ilmu pemerintahan maka seluruh persoalan persoalan hukum dan kemasyarakatan yang terjadi ditengah tengah masyarakat adalah masuk dalam ranah pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan ciri-ciri dari negara hukum antara lain: 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 2) Adanya pembagian kekuasaan negara; 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dengan ciri-ciri tersebut maka dapat dipahami bahwa ide sentral dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak hak warga negara termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.




Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak bisa memberikan toleransi terhadap peristiwa eigenrechting baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum maka pembaharuan pemerintahan merupakan sesuatu hal yang natural dan sebuah keniscayaan. Pembaharuan pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, proses dan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pembaharuan mengandung arti mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Pemerintahan yang dimaksudkan adalah pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

Pembaharuan pemerintahan sebagai sebuah proses yang alamiah meliputi berbagai aspek seperti pembaharuan kelembagaan, pembaharuan proses dan pembaharuan nilai. Pembaharuan pemerintahan dari sisi kelembagaan dapat digambarkan dalam kontek bentuk institusinya. Sedangkan pembaharuan pemerintahan dari sisi proses mengandung makna adanya pembaharuan pemerintahan dari sisi bagaimana pemerintahan itu selenggarakan misalnya kita mengenal konsep Reinventing Government, Good Governance, Dynamic Governance, Collaborative Governance, Open Governance.

Pembaharuan pemerintahan dari sisi nilai mengandung makna bagaimana pemerintahan harus secara terus menerus melakukan pengembangan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga bagaimana menanamkan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti: akuntabilitas, tansparansi, resposnsifitas, efektif, efisien, inklusif, fair, aksesibilitas, partisipasi dan patuh terhadap hukum.
Oleh karena itu paling tidak ada dua hal yang harus dibenahi dalam rangka pembaharuan pemerintahan, khususnya dalam menempatkan Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai konstitusi yaitu:

1.    Pemerintah harus segera memperbaiki criminal justice system kita yang bisa dimulai dari perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah harus mendorong perbaikan peraturan perundang undangan tersebut secara saksama dan holistik terutama perbaikan terhadap KUHP dan KUHAP secepatnya.

2.    Pemerintah harus mendorong secara penuh upaya reformasi yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terutama Kepolisian RI sebagai lembaga terdepan dalam penegakan tindak pidana.

thumbnail

By On 4/14/2022 03:48:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Menyikapi situasi politik dalam negeri khususnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, DPD RI bersikap konsisten agar semua pihak taat terhadap konstitusi. 


“DPD RI mengapresiasi pernyataan Presiden tanggal 10 April 2022 bahwa Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR dan KPU yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, kami harapkan pemerintah dapat memberikan komitmen terbaik agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 berjalan lancar,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada Sidang Paripurna Ke-10 yang dibuka oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 dilaksanakan secara fisik, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/4/22).


Pada paripurna tersebut, DPD RI juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, memasuki ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dimana permintaan atas bahan pokok mengalami kenaikan.


“DPD RI terus mengawal harga dan pemenuhan ketersediaan bahan pokok di dalam negeri dan menjaga stabilitas harganya dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait, DPD RI bersama kementerian terkait juga mengawal dan berkoordinasi dalam mengawasi kelancaran arus mudik pada lebaran Tahun 2022 ini,” ungkap Nono Sampono memimpin sidang tersebut bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin.


Sidang Paripurna ini mengagendakan laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan, pengesahan Keputusan DPD RI dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022. Empat alat kelengkapan DPD RI yang melakukan pengambilan keputusan pada sidang paripurna kali ini adalah PPUU DPD RI, BAP DPD RI, BULD DPD RI dan Komite IV DPD RI.


Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI meminta persetujuan atas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.


“Selain sedang menyusun RUU tentang Pemerintahan Digital, PPUU juga meminta persetujuan dalam mengajukan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan masuk ke Prolegnas Prioritas,” ujar Wakil Ketua PPUU Angelius Wake Kako.


Sementara itu, BAP DPD RI telah menyusun laporan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Surabaya di atas tanah yang telah dihuni masyarakat Kota Surabaya yang memiliki Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo.


“Rekomendasi atas Permasalahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemerintah Kota Surabaya secara rinci kami sampaikan, dan melalui sidang paripurna yang mulia ini, BAP DPD RI berharap agar rekomendasi tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi Keputusan DPD RI,” terang Ketua BAP DPD RI Bambang Sutrisno dalam sidang tersebut.


Sementara itu, Wakil Ketua BULD DPD RI Husain Alting Sjah memaparkan rekomendasi BULD DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah, Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan sebagai Rekomendasi DPD RI yang akan disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI sesuai mekanisme.






“Draft rekomendasi yang telah disusun ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maksimal bagi daerah sebagai jembatan legislasi pusat-daerah,” jelas anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara.


Alat kelengkapan yang mengambil keputusan selanjutnya adalah Komite IV DPD RI, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV mengenai Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.


“Kami meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada BPS memberikan dukungan penguatan dan anggaran, juga mendorong K/L, Pemda yang menjalankan fungsi statistik dan memberikan insentif dan punishment dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI),” jelas Ketua Komite IV Sukiryanto.


Menutup sidang paripurna, Pimpinan DPD RI meminta kepada masing-masing anggota dapat memaksimalkan waktu dan kegiatan reses tersebut guna menyerap dan menghimpun seluruh aspirasi masyarakat dan daerah.


“Tidak lupa, kami sampaikan mohon maaf lahir batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah kepada seluruh Anggota DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT,” pungkas Nono Sampono. **


Redaksi

thumbnail

By On 4/14/2022 01:38:00 AM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
  

Jakarta - K1N || Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Gerakan ASpirasi Masyarakat dan Pedagang (GASMAP), mempermudah akses agar minyak goreng sampai ke pedagang dan bisa langsung diperjualbelikan kepada warga.

Hal itu dikatakan Ketua Umum KPP dan Penggagas Pendirian ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad saat berkunjung ke pasar Kamat Jati untuk mulai mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang pada Rabu (13/4).

"Saya berkunjung ke pasar Kramat Jati untuk distribusikan minyak goreng curah ke pedagang, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng curah. Kami dukung Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir agar ada salah satu BUMN yang dijadikan produsen terbesar, melebihi produsen swasta," kata Rosyid.

Rosyid Arsyad berharap ke depan BUMN Holding Pangan Id Food atau BUMN bidang Pangan seperti Perum Bulog, PTPN dan lain-lainnya, tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan. Bahkan harus bisa salah satu BUMN Bidang Pangan menjadi produsen pangan khususnya minyak goreng, terbesar dari produsen swasta.

"Selama ini produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta. Seharusnya dari hulu sampai hilir BUMN dan Pemerintah yang kendalikan, agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung naik tinggi harga minyak goreng," ujar dia.

Rosyid mengatakan, semua pihak pasti mendukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng. Negara Indonesia harus menang dan bebas dari Kartel atau Mafia Pangan dan BUMN Pangan harus kuasai Pangan dari hulu sampai hilir, dari produksi sampai penjualannya.

Dalam hal mengatasi masalah minyak goreng saat ini, lanjut Rosyid, yang prioritas harus berani dan tegas ke produsen minyak goreng curah. Cukup dari jajaran Kemendag dan Kemenperin bersama Satgas Pangan, TNI dan Polri memberikan surat pemberitahuan atau instruksi ke pabrik-pabrik produsen minyak goreng curah untuk mengeluarkan hasil produksinya.

"Dan segera mendistribusikan langsung ke pedagang tanpa ada kendala distribusinya. Harus cepat jangan sampai macet di jalur distribusi," imbuhnya.

Rosyid menyarankan, jika mau cepat pendistribusiannya harus potong jalur distribusinya, cukup dari produsen ke BUMN Pangan seperti anak perusahaan BUMN Holding Pangan RNI ID Food seperti Rajawali Nusindo dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) distribusi penjualan langsung ke pedagang atau agen-agen sembako yang mempunyai tangki untuk penjualan minyak goreng ke warga atau konsumen.

Atas permasalahan minyak goreng saat ini, kata Rosyid, sudah menjadi perhatian khusus Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan BUMN Pangan.

"Permasalahan minyak goreng saat ini, untuk ke depan harus ada penekanan yang tegas secara hukum. Yang bermain ekspor secara illegal minyak goreng dan apa ada kelebihan qouta ekspor, itu tupoksinya Kemendag. Selanjutnya di Badan Pangan Nasional terdapat komoditas minyak goreng yang menjadi tanggung jawab kerjanya dan BUMN Bidang Pangan harus segera membangun pabrik minyak goreng," tegas Rosyid.

Salah satu agen minyak goreng curah di pasar Kramat Jati, Haji Sidik menjelaskan sudah hampir 2 bulan lebih pihaknya tidak menerima suplai pasokan minyak goreng curah. Hal ini membuat drigen pedagang langganannya menumpuk.

"Sudah dua bulan ini menumpuk, syukur ini ada suplai lagi minyak goreng curah dari Komite Pedagang Pasar KPP bersama Gerakan Aspirasi Masyarakat dan Pedagang GASMAP, sehingga banyak membantu pedagang berjualan kembali minyak goreng dan pedagang olahan makanan bisa menggunakan lagi minyak goreng curah, dengan harga murah yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan kebutuhan minyak goreng curah di tempatnya, bisa mencapai 40 ton dalam sehari.

"Makanya kalau kemarin tiba-tiba menghilang minyak goreng sampai dua bulan ini, ya rugi sudah. Kagak jualan minyak goreng, jadi jualan yang ada saja," tutupnya.

Reporter : M Nur

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *