HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/27/2022 05:23:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan rapat koordinasi pengamanan Idulfitri di Ruang Pola, Lantai 2 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu (27/4). Kegiatan yang dilakukan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkompimko) Jakarta Utara ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Jakarta Utara

"Rapat koordinasi pimpinan ini membahas pengamanan malam Hari Raya Idulfitri, pelaksanaan takbiran dan salat Idulfitri," kata Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Juaini.






Juaini menambahkan para camat dan lurah untuk meningkatkan pengendalian keamanan dan ketertiban.
"Untuk menghimbau kepada warga masyarakat yang akan melaksanakan mudik supaya melapor kepada Ketua RT dan menitipkan rumahnya kepada tetangganya. Mematikan aliran listrik supaya tidak menimbulkan konseleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran," ucapnya.

Juaini juga mengajak masyarakat Jakarta Utara untuk saling memberikan rasa aman pada waktu pelaksaaan malam takbiran dan salat Idulfitri.
"Ikut bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan malam takbiran dan salat Idulfitri di Jakarta International Stadium (JIS). Semua warga boleh hadir, terlebih warga Jakarta Utara, silahkan mengajak keluarga, tetangga, atau saudara-saudaranya merayakan bersama hari kemenangan setelah sebulan berpuasa di stadion kebanggaan kita semua," tuturnya.



Reporter : Beni Gaista

thumbnail

By On 4/27/2022 05:09:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 

 Jakarta - K1N || Jakarta Internasional Stadium (JIS) dirancang khusus minim kapasitas parkir sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat terhadap penggunaan moda transportasi umum.

Untuk itu, enam kantong parkir disediakan di luar area stadion saat penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1443 Hijriah mendatang.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, Harlem Simanjuntak menyebut enam kantong parkir di luar JIS seperti Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Prof Sulianti Saroso dengan kapasitas 50 unit mobil dan 150 unit motor, Universitas 17 Agustus (Untag) dengan kapasitas 80 unit mobil dan 200 unit sepeda motor, Graha YKI dengan kapasitas 20 unit mobil dan 50 unit sepeda motor, Hotel Arcici Sunter dengan kapasitas 50 unit mobil dan 100 unit sepeda motor, Ruko Sunter Nirwana dengan kapasitas 50 unit mobil dan 150 unit sepeda motor.

Termasuk kantong parkir di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara yang mampu menampung ratusan mobil dan unit sepeda motor.

"Area parkir di JIS hanya tersedia 1.305 SRP (Satuan Ruang Parkir), jadi kami sediakan kantong-kantong parkir di luar JIS," kata Harlem Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (26/4).

Mempermudah jamaah menuju dan kembali dari JIS, dipastikannya sejumlah unit bus sekolah pengumpan atau feeder disediakan pada setiap kantong parkir.

Kecuali pada kantong parkir Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara yang disediakan sepuluh unit bus TransJakarta dengan kapasitas penumpang besar.

"Baik bus sekolah feeder maupun bus TransJakarta akan siap mengantar jamaah menuju JIS sejak pukul 04.00 WIB di setiap kantong parkir yang telah kami tentukan," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman menambahkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung seperti mimbar dan tempat salat khatib tengah disiapkan sesuai dengan titik kiblat yang telah ditentukan oleh tim Biro Pendidikan dan Mental Spritual Provinsi DKI Jakarta.

Termasuk toilet umum portabel dan fasilitas berwudhu yang berkolaborasi dengan PT. AETRA dan PT. PALYJA.

"Jamaah tidak perlu khawatir terhadap kapasitas salat jamaah salat I'd nanti. Setidaknya dari 8.000 jamaah yang kami rencanakan, nyatanya kapasitas di sini bisa lebih dari itu, angkanya mencapai 14.000 jamaah," tutupnya.

Reporter : Beni Gaista

thumbnail

By On 4/26/2022 03:19:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Setelah dua kali surat konfirmasi dilayangkan namun pengacara kondang Otto Hasibuan tetap bungkam. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Soegiharto Santoso akhirnya kembali melayangkan surat ketiga pada Senin (25/4/2022). 


Surat ketiga Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso kepada Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants itu berisi konfirmasi tentang dugaan pemalsuan surat gugatan perkara nomor: 633/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.Sel. 


Hoky sapaan akrab Ketum APKOMINDO mengatakan, dokumen surat gugatan itu diduga palsu karena tidak sesuai dengan fakta peristiwa Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 dan tidak sesuai dengan akta notaris tentang peristiwa Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015, serta tidak ada dokumen permintaan tertulis 2/3 dari jumlah DPD APKOMINDO yang sah untuk penyelenggaraan Munaslub sesuai AD/ART. 


Bahwa, menurut Hoky, sesungguhnya Rudi Rusdiah adalah Ketua Umum yang terpilih pada Munaslub tanggal 02 Februari 2015 tersebut. “Rudi sendiri telah memberikan kesaksian pada persidangan bahwa dirinya lah yang terpilih sebagai Ketua Umum bukan Rudy Dermawan Muliadi seperti yang tertera dalam gugatan yang dimenangkan oleh pihak Klien Otto Hasibuan,” ungkapnya. 


Hoky juga meminta Otto Hasibuan harus mampu menunjukan bukti foto dan dokumen tentang peristiwa Munaslub yang memperlihatkan Rudy Dermawan Muliadi terpilih sebagai Ketua Umum, Faaz Ismail sebagai Sekretaris Jenderal, dan Adnan sebagai Bendahara Umum terpilih. 


Karena bukti yang dimaksud di atas tidak pernah bisa diperlihatkan, dan fakta hukumnya memang tidak pernah ada, maka Hoky mengaku telah membuat Laporan Polisi No. LP/B/5725/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 15 November 2021, di mana proses perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kini masih dalam proses penyelidikan. 


Hoky menambahkan sebelumnya dirinya sejak tahun 2018 lalu telah membuat Laporan Polisi No. LP/5364/X/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 5 Oktober 2018, tentang perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahaan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang ditangani oleh Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. 




“Ia benar, saya telah membuat laporan tersebut, namun telah 4 tahun masih dalam proses penyelidikan, sedangkan saya saat dikriminalisasi oleh kelompok Klien Bang Otto di Bareskrim Polri dengan laporan Polisi No. LP/392/IV/2016/Bareskrim, tanggal 14 April 2016, hanya dalam waktu 4 bulan sudah menjadi Tersangka dan pada tanggal 24 November 2016 telah tahap 2 dan langsung ditahan selama 43 hari, namun setelah proses sidang dinyatakan tidak bersalah oleh PN Bantul dan upaya kasasi JPU telah ditolak oleh MA,” beber Hoky. 


Hoky juga menambahkan, tanpa visum dan tanpa alat bukti yang cukup dirinya dijadikan Tersangka dengan Pasal 351 KUHP atas laporan Polisi lainnya oleh kelompok Klien dari Otto Hasibuan dengan laporan No. LP/109/V/2017/SPKT di Polres Bantul. Pihaknya terpaksa melakukan praperadilan di PN Bantul. “Anehnya pasal diganti menjadi 352 KUHP dengan alasan penyidik salah menerapkan pasal,” tukas Hoky. 


Tentu saja semua itu, menurutnya, merupakan bukti bahwa Klien Otto Hasibuan selalu berupaya melakukan rekayasa hukum, namun seluruhnya gagal. Bahkan Ir. Faaz saat ini telah mendekam di Lapas Wirogunan Yogyakarta sejak tanggal 07 April 2022 akibat terbukti menghina dan mencemarkan nama baik Hoky melalui FB Apkomindo. 


“Target saya tetap mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan,” tandas Hoky yang juga menjabat Pemimpin Redaksi media online Biskom, Ketua OKK DPP SPRI, dan Dewan Pengarah LSP Indonesia.  


Hoky tetap meyakini hukum dan keadilan akan tetap dapat ditegakan di NKRI, untuk itu dirinya menyerahkan penyelidikan terkait laporan tahun 2018 tentang ITE dan laporan tahun 2021 tentang dugaan pemalsuan data surat gugatan tersebut kepada pihak penyidik. "Apakah Bang Otto Hasibuan hanya sebagai saksi atau dianggap ikut terlibat di dalamnya itu penyidik yang berhak menungkapnya,” pungkasnya.


Redaksi

thumbnail

By On 4/25/2022 03:19:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Sekretariat Jenderal DPD RI luncurkan Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP) untuk percepatan rencana strategis pembentukan manajemen sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional kompeten dan berintegritas.


Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menyampaikan apresiasi atas sosialisasi aplikasi SIMANTAP dan Manajemen Talenta yang digagas oleh Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK), karena itu merupakan upaya dalam peningkatan dan pembenahan manajemen SDM di lingkungan Setjen DPD RI. 


“Hal ini krusial karena ada standar dan tolak ukur tertentu terhadap mengelola manajemen talenta SDM ini sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Indikator ukuran ini akan menjadi prasyarat dalam mutasi, promosi bahkan demosi terhadap SDM di lingkungan Setjen DPD RI,” ucap Sesjen DPD RI Rahman Hadi saat membuka kegiatan tersebut didampingi Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (25/4/22).


Pada peluncuran aplikasi itu, Kepala Biro OKK Fitriani memaparkan bahwa dalam rangka pembenahan sumber daya manusia dan peningkatan nilai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Setjen DPD RI, Biro OKK memperbaiki dan menggagas sosialisasi manajemen Talenta ini untuk mendapatkan calon pejabat sesuai kompetensi masing-masing agar lebih objektif dalam promosi jabatan sesuai sistem merit. 





“Dengan adanya aplikasi ini semua pegawai akan ada peta kompetensi dan peta karir jabatan pegawai, yang dinilai bukan hanya kompetensi dan kinerja, dengan aplikasi ini kita berusaha mendesain tidak hanya kemampuan teknis tapi juga penilaian sampai ke etika dan moral,” jelasnya.


Biro OKK melanjutkan bahwa manajemen talenta untuk kebutuhan proses promosi dan mutasi yang lebih holistik transparan, memetakan dengan tepat potensi setiap pegawai untuk pengembangan karir, dan meningkatkan pencapaian tujuan strategis serta peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja di lingkungan Setjen DPD RI.


“Selain itu salah satu upaya peningkatan manajemen SDM ini dengan menerbitkan Persesjen DPD RI No 12 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS Setjen DPD RI, dan adanya talent mapping untuk pengukuran potensial dan kinerja pegawai,” lanjutnya.


Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty menambahkan, bahwa talent mapping melalui SIMANTAP ini diharapkan dapat menghasilkan penilaian kinerja potensi yang baik sesuai kebutuhan Setjen DPD RI.


“Melalui aplikasi ini nantinya akan memudahkan dalam promosi dan mutasi jabatan bahkan reward and punishment pegawai, setiap tahapan dan rekomendasi yang dibutuhkan harus diikuti semua pegawai di lingkungan Setjen DPD RI,” pungkasnya.


Redaksi

thumbnail

By On 4/21/2022 05:22:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Keterangan saksi Bambang Sadono yang dihadirkan Dewan Pers pada sidang lanjutan perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/4/2022) mengundang pertanyaan kuasa hukum pemohon dan majelis hakim. 


Bambang Sadono menyatakan Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi, termasuk memfasilitasi organisasi pers untuk membuat regulasi. Dan saksi juga mengatakan Dewan Pers merupakan lembaga negara. 


Pada sidang kali ini, saksi lainnya yang dihadirkan Dewan Pers Maria Dian Andriana menerangkan panjang lebar tentang sejarah lahirnya kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dia juga menjelaskan tentang mekanisme Uji Kompetensi Wartawan di Dewan Pers dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Anwar Usman.  


Kuasa Hukum Pemohon, Vincent Suriadinata, SH., MH. mempertanyakan keterangan saksi Dewan Pers, Bambang Sadono. 


“Ini dalam satu kalimat yang Bapak Bambang Sadono sampaikan terdapat contradictio in terminis, pertentangan. Di satu sisi bapak mengatakan Dewan Pers mempunyai kewenangan membuat regulasi, di satu sisi lagi mengatakan memfasilitasi. Kalau kita bandingkan dengan keterengan pemerintah, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator. Kemudian di Keterangan Dewan Pers (sebelumnya), memfasilitasi adalah mendiskusikan, membahas secara simultan, kemudian memformalkan hasil akhir. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Bambang, kewenangan Dewan Pers ini membuat regulasi, memfasilitasi atau kedua-duanya? Supaya ini tidak timbul ketidakjelasan. Kalau dari kalimat yang bapak sampaikan itu keduanya, padahal itu dua hal yang berbeda,” papar Vincent mempertanyakan. 


Sementara majelis hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH, MH meminta klarifikasi mengenai keterangan saksi bahwa Dewan Pers adalah Lembaga Negara. "Dewan Pers itu lembaga negara diatur di mana itu, karena dalam pasal 15 itu yang ada adalah Dewan Pers yang independen. Apakah di memori fantulikting atau di mana itu? Itu diklarifikasi ya," kata Hakim Enny. 


Atas pertanyaan tersebut, Saksi Bambang Sadono menerangkan bahwa Dewan Pers adalah lembaga yang dibentuk Undang-Undang dan berwenang membuat regulasi. 


“Mungkin karena ini pertama kali sejak reformasi, Undang-Undang pertama yang dibuat tahun 1999 mungkin bentuknya tidak sejelas Undang-Undang berikutnya, seperti KPU, KPK, dan lembaga lainnya. Tentu untuk melaksanakan tugasnya itu Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Karena tidak mungkin menjalankan tugasnya kalau tidak membuat regulasi,” jawab Bambang. 


Keterangan saksi ini bertentangan dengan keterangan Presiden RI yang disampaikan pada sidang sebelumnya bahwa Dewan Pers hanya berfungsi sebagai fasilitator bukan regulator. Terjadi dua tafsir yang berbeda dari keterangan saksi Dewan Pers Bambang Sadono dan keterangan Presiden mengenai fungsi dan kewenangan Dewan Pers terkait regulasi atau peraturan di bidang pers. 


Pada sidang kali ini, Hence Mandagi selaku pihak pemohon yang diberi kesempatan bertanya kepada saksi, mempertanyakan kepeada saksi tentang mengapa ada organisasi perusahaan pers yakni Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ATVSI yang anggotanya hanya 7 perusahaan pers tapi dijadikan konstituen Dewan Pers yang tidak sesuai ketentuan yang diatur Peraturan Dewan Pers sendiri tentang standar organisasi perusahaan pers yang seharusnya 200 anggota perusahaan pers. 


Mandagi juga bertanya mengenai sistem pemilihan Anggota Dewan Pers. "Sepengetahuan Saksi, Apakah benar selama ini anggota Dewan Pers memiliki hak suara dan bahkan ikut memilih Anggota Dewan Pers? padahal dalam UU Pers disebutkan anggota dewan pers dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers," 





Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh saksi Bambang dan Maria yang dihadirkan Dewan Pers. 

 

Menariknya, pemohon lainnya Soegiharto Santoso yang ikut mengajukan pertanyaan mengejar keterangan saksi Maria terkait pelaksanaan UKW. 


Soegiharto mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan UKW dan standar kompetensi di Dewan Pers yang tidak teregistrasi di Kemenaker. 


"Sepengetahuan Saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi kepada lembaga swasta atau organisasi pers dan media sebagai Pelaksana Sertifikasi Profesi?

Sebab hal tersebut merupakan kewenangan BNSP melalui LSP yang landasan hukum nya jelas hingga ada 10," beber Soegiharto sembari membacakan 3 contoh landasan hukumnya yaitu : Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 


"Jadi Sepengetahuan para Saksi, apa landasan hukum Dewan Pers sebagai fasilitator memberi lisensi tersebut? Sebab kami justru memiliki LSP yang terlisensi di BNSP," pungkasnya. 


Pertanyaan Mandagi dan Soegiharto tersebut tidak bisa dijawab oleh kedua saksi. Saksi Maria yang sebelumnya bicara tentang UKW, tidak bisa menjelaskan secara detail dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan UKW. 


Dihubungi usai sidang, Vincent menjelaskan bahwa keterangan saksi Dewan Pers semakin meyakinkan Pemohon bahwasanya ada ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers. 


“Saksi Bambang Sadono dengan tegas menyatakan Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi, padahal jelas di dalam UU Pers fungsi Dewan Pers hanya memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan," urai pengacara lulusan S2 Universitas Indonesia ini yakin. 


Terlebih, menurutnya, saksi Bambang menyatakan dirinya saat itu menjadi Panitia Kerja UU Pers. "Jadi pak Bambang tahu persis proses pembentukan UU Pers. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers dan juga bertentangan dengan keterangan pemerintah yang menyatakan Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator," terang Vincent yang juga adalah seorang asesor BNSP. 


Vincent berharap keterangan saksi dari Dewan Pers ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara ini. 


Sidang lanjutan perkara uji materi Pasal 15 Ayat 2 Huruf f dan Ayat 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Dewan Pers dan PWI dan ahli dari PWI selaku pihak terkait. 


Redaksi

thumbnail

By On 4/20/2022 09:04:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)


 Jakarta - K1N || Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dalam rangka mengecek kesiapan pelaksanaan pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022.

"Baru saja kita melaksanakan kunjungan untuk mengecek bagaimana kesiapan dari moda transportasi kereta api di Stasiun Pasar Senen dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya terkait kesiapan dalam menghadapi arus mudik," kata Sigit usai meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2022).

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mensosialisasikan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan mudik lebih awal atau sebelum tanggal prediksi puncak arus mudik yakni 28 April.

"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden bahwa, beliau mengimbau agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan cuti lebih awal untuk menghindari prediksi puncak arus mudik diantara tanggal 28, 29, 30 April 2022," ujar Sigit.

Lebih dalam terkait hal itu, mantan Kabareskrim Polri ini juga berharap kepada perusahaan swasta untuk bisa mengatur waktu pelaksanaan cuti bagi karyawannya. Mengingat, kata Sigit, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan peraturan cuti secara fleksibel.

"Sehingga harapan kita cuti bisa diberikan jauh-jauh hari. Misalkan mulai dari H-8. Sehingga semuanya tidak menumpuk di H-3, H-2, dan H-1," ujar eks Kapolda Banten ini.

Pengaturan cuti tersebut, menurut Sigit juga untuk mengurai potensi kemacetan kendaraan masyarakat yang mudik melalui jalur darat. Pasalnya, dari data yang ada saat ini diperkirakan terdapat 23 juta kendaraan pribadi roda empat dan 17 kendaraan roda dua yang akan melaksanakan mudik.

"Tentunya saran kita bagaimana kemudian seluruh instansi utamanya di sektor swasta untuk bisa mengatur. Sehingga di mudik kali ini bisa berjalan baik tidak terjadi kemacetan," ucap Sigit.

Demi mencegah potensi kemacetan, Sigit menyebut, jajaran kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif, jalur arteri, jalur selatan yang bisa dilintasi para pemudik sebagai alternatif serta telah disiapkan pos pengamanan dan pelayanan yang sama dengan jalur utama. 






Selain itu, Sigit juga menyebut, mudik dengan menggunakan moda transportasi Kereta Api juga bisa mencegah terjadinya potensi kemacetan di jalur darat. Dari hasil kunjungan langsungnya, Sigit memaparkan bahwa, PT. KAI telah menyiapkan 20 ribu kursi tambahan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan mudik.

"Dari PT. KAI siap untuk menambah kapasitas tempat duduk mencapai 20 ribu per hari. Sehingga bisa melayani masyarakat yang akan mudik dengan total 50 ribu. Tentunya ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang akan mudik. Karena disiapkan juga kereta api khusus untuk mengangkut kendaraan roda dua. Sehingga masyarakat yang akan mudik bisa sekaligus membawa motornya masuk ke kereta khusus kemudian masyarakat yang akan mudik bisa naik kereta yang disiapkan untuk penumpang. Jadi ini adalah alternatif yang tentunya telah disiapkan," papar Sigit.

Tak lupa, Sigit menekankan soal disiapkannya gerai-gerai vaksinasi di setiap tempat yang akan dipadati oleh para pemudik seperti, rest area jalan tol, terminal, stasiun, bandar udara hingga pelabuhan. Sehingga, masyarakat yang mudik akan mendapatkan layanan vaksinasi booster untuk menambah imunitas.

"Sehingga masyarakat yang belum melaksanakan booster bisa kita layani booster," tutur Sigit.

Dengan adanya upaya dari pemerintah, alternatif moda transportasi dan strategi tersebut, Sigit berharap pelaksanaan arus mudik tahun ini berjalan aman dan tetap mengedepankan faktor kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

"Mungkin beberapa hal tersebut tentunya bisa jadi pilihan dan juga bisa membantu masyarakat untuk mengurangi prediksi arus mudik yang akan terjadi di tanggal 28, 29, dan 30 April 2022," tutup Sigit.

Reporter : M Nur

thumbnail

By On 4/20/2022 05:21:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 Oleh : Zainal Bintang

Jakarta - K1N || Akhir – akhir ini silang sengkarut asap kegaduhan politik berkobar, akibat tabrakan aneka macam kasus hot yang asimetris. Sebutlah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga priode; unjuk rasa mahasiswa penentang di depan gedung MPR DPR (11/04/22) dan penganiayaan Ade Armando, yang ada dan tiada diantara dua pertentangan itu.

Ketiga isu asimetris itu berkelindan merebut dan menguasai hampir semua ruang publik. Direproduksi dengan aneka macam versi. Penuh bumbu sensasi. Dengan aroma artifisial kemanusiaan dan peradaban. Melalui berbagai transmisi media. Terutama media sosial (medsos).

Belum reda semua itu merata ke atas permukaan bumi. Dunia politik kembali gaduh. Empat orang pelaku mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung. Ramai diberitakan di jaringan multi media (19/04/22) dan diekspose di televisi Siang malam 24 jam.

Pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnhu Whardana ditangkap bersama tiga orang manajer perusahaan besar perkebunan kelapa sawit high class dunia.

Masing–masing, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup dan Pierre Togar Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Semuanya langsung diborgol. Langsung berbaju oranye. langsung ditahan.

Mafia? Apakah merekalah yang disebut – sebut dalam banyak pemberitaan sebagai mafia minyak goreng? Ternyata tidak juga. Ada pejabat yang menyebut mereka mafia. Ada  yang membantah, tidak ada mafia minyak goreng.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng.

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga diimpor ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kemendag terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan. Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng.

“Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/03/22). Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Muhammad Luthfi dan Rachmat Gobel berlatar belakang sama: pengusaha. Sama – sama petinggi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Gobel pernah menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tapi, hanya bertugas setahun, kena reshuffle. Tanpa kejelasan, apa sebabnya. Diganti Thomas Lembong.

Masuk akal kalau Gobel tahu persis, ada tidaknya permainan tidak sehat dalam distribusi minyak goreng. Termasuk dalam bisnis lain sebagai sebagai turunannya.

Mungkin karena dia pernah lama studi di Jepang. Boleh jadi mengetahui praktik sejenis mafia di negeri Sakura yang disebut Yakuza itu, beda dengan yang ada di dunia minyak goreng.
Luthfi masuk ke kabinet periode kedua rezim Jokowi. Menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle.

Dilantik 23 Desember 2020 lalu. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), 14 September 2020 – 23 Desember 2020.

Sebelumnya pernah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era SBY. Lalu di priode pertama Jokowi dia jadi Duta Besar di Jepang
Menilik identitas dan latar belakang kehidupan empat tersangka itu , memang “berbeda – beda”, namun tampaknya “tetap satu jua”.

Sama–sama penjahat ekonomi dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Sama–sama punya akses ke pusat kekuasaan. Memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “white collar crime” sejati.

Jika menelisik nama–nama tersangka, publik sepertinya memperoleh cahaya penuntun untuk menyebutnya “kejahatan dan pejahat itu” punya korelasi dengan pusat kekuasaan. Serentak, industri rumahan yang bernama medsos – medsos ramai–ramai urun rembuk.

Merespons dan mereproduksi catatan hitam atau jejak digital para tersangka yang terhubung Istana. Publik, seolah mendapat “wangsit” mendorong Presiden Jokowi yang dikenal populis itu, mau bertindak tegas.

Memberantas komunitas “sampah” perusak kesehatan bangsa itu. Yang terang benderang. Yang ada di sekitarnya. Jokowi selama ini dikenal mahir mengelola isu kerakyatan. Penggemar blusukan. Jurus pemantik simpati rakyat kecil. Yang akrab dengan derita. Ke sanalah, Jokowi diminta berlabuh.

Atas nama penderitaan rakyat kecil, maka dia wajib hukumnya bertindak cepat. Melangkah tegas. Bergerak lugas  memberantas mafia minyak goreng itu bersama geng-nya. Sampai ke akar – akarnya.

Apapun istilahnya, pemilik suara terbanyak – publik itu – bersepakat mengatakan, kasus mafia minyak goreng yang digoreng oleh pejabat resmi, berkomplot dengan perusahaan perkebunan besar milik konglomerat besar alias oligarki.

Sesungguhnya, momentum ini, merupakan pintu masuk (entry point) bagi presiden Jokowi untuk menancapkan legacy atau warisan berharga. Menoreh sejarahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menumpas habis – habisan, mereka yang telah membuat rakyat kecil menderita.

Antri berhari – hari untuk satu liter minyak goreng. Bahkan ada yang meninggal dunia.
Saatnya Jokowi tampil memimpin perlawanan menumpas kekuatan oligarki di negeri ini. Yang banyak diyakini bercokol di Istana.

Di pusat kekuasaan itulah sesungguhnya problema besar bangsa besar ini. Harus dijawab Jokowi: Menumbangkan imperialisme dan kolonialisme ekonomi, yang menghisap darah bangsa ini.

Apabila Jokowi mau menindak mafia minyak goreng, yang diback up kekuatan oligarki, bersama agen – agennya, yang banyak disebut - sebut bercokol di Istana, dipastikan dia akan meraih dukungan suara terbanyak (electoral vote) masyarakat akar rumput.

Tanpa kampanye. Tanpa tim sukses. Tanpa buzzer. Tanpa Influencer. Tanpa intrik. Tanpa represi. Tanpa baliho. Cuma tentu saja ada berita “buruknya”: terjadi pengangguran massal para buzzer Istana.

Mereka akan kehilangan jabatan bergengsi. Kehilangan sumber nafkah, yang sesungguhnya dibalik itu , malah banyak melukai hati orang lain. Mereka yang tidak sejalan. Orang yang tidak berdosa.

Langkah kuda Jokowi yang berani dinanti. Itulah yang sebenar – benanya yang patut disebut “revolusi mental”. Bukan yang lain. Yang remeh temeh dan complicated..

Dapatkah atau maukah Jokowi menghibahkan sisa pemerintahannya yang dua tahun lagi:  mengerahkan keberaniannya. Bermutasi menjadi “Gundala” alias “Putera Petir”, untuk membongkar komplotan penjahat kemanusiaan. Yang sudah terang – terangan ada di sekeliling Istana. Yang bernama Oligarki dan antek – anteknya.

Merekalah mungkin Brutus itu. Atau anak asuh Sang Brutus?
Wallahu A’lam Bishawab!!

Penulis, wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.-

thumbnail

By On 4/19/2022 10:22:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta - K1N || Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional – APTIKNAS, Soegiharto Santoso mendukung penuh penegasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Hal itu disampaikan Hoky sapaan akrab Ketua Umum APTIKNAS, saat menghadiri kegiatan Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” pada 17-18 April 2022 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta.

“Ini jelas menunjukan pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan kegiatan affirmative ini didorong dan didukung untuk kita laksanakan. Dimana produk-produk UMKM telah didaftarkan kedalam e-Katalog LKPP,” ungkap Hoky.

Pernyataan Hoky tersebut sejalan dengan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang secara tegas mengatakan pihaknya mendorong BUMN, rumah tangga, serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal itu menurut Menkominfo menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

Keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri telah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP.

Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah saat ini semakin siap menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Hal ini, kata Teten, didukung teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital.

Dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP. 






Showcase dan Business Matching Tahap 2 memberi peluang pameran produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, IT dan Digital serta 17 subsektor industri kreatif lain.

Turut memeriahkan pameran ini dari anggota APTIKNAS yang ternyata mampu menampilkan karya rancangan chip set buatan anak bangsa yang dipaparkan di depan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Anggota APTIKNAS tersebut adalah PT Putra Teknologi Solusindo (PT PTS), perusahan di bidang Software Development yang telah menerapkan teknologi terbaru dalam membantu customer menjalankan operasional bisnisnya, seperti fitur online webbase, cloudbase dan semua modul telah terintegrasi dari end to end untuk keseluruhan modulnya.

Pada tahun 2022 ini PT PTS sedang mengerjakan proyek smart city di salah satu provinsi, dan sedang menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) di candi Borobodur. Selain itu telah mengerjakan implementasi internet masuk desa di salah satu kecamatan di Jawa Timur dan beberapa proyek lainnya.

Selain dari itu PT PTS mempunyai impian dan rencana dalam penerapan teknologi chip untuk pembuatan processor nusantara 1, bahwa ide ini tercipta karena sebagai bangsa yang besar belum mempunyai processor sendiri sebagai produk 100% buatan anak bangsa. Harapannya pemerintah dalam hal ini Kemenkopukm dan Kominfo dapat mendukung rencana ini sehingga Indonesia bisa mempunyai produk teknologi tinggi dan dengan TKDN 100% buatan dalam negeri.

red

thumbnail

By On 4/19/2022 03:19:00 AM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh politik dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.




Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.(*)


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/17/2022 09:42:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta - K1N ||  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan tokoh politik dan pengamat ekonomi, Rizal Ramli di Kediaman Ketua DPD RI, di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Kedua tokoh membahas sejumlah hal terkait situasi kebangsaan.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir.

Rizal Ramli mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla yang dengan kerelaan hati berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keselamatan mahasiswa saat aksi damai 11 April 2022.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak LaNyalla yang telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk menjamin keamanan mahasiswa," kata Rizal Ramli.

Rizal juga membahas Presidential Threshold 20 persen. Menurutnya, Indonesia saat ini bukan menganut sistem presidensil, melainkan parlementer.

"Karena begitu Presiden terpilih, lantas memainkan politik dagang sapi dengan partai-partai politik," kata Rizal.

Rizal menyontohkan Perancis yang menerapkan sistem presidential. Menurutnya, di Perancis hal yang pertama dilakukan dalam pemilunya adalah memilih Presiden terlebih dahulu.

"Setelah itu, tiga bulan setelah pemilihan Presiden baru memilih DPR dan DPD,” paparnya.

Dalam situasi seperti itu, ketika figur dari partai tertentu memenangkan kontestasi pemilihan Presiden, maka semua pihak yang memiliki hasrat politik akan bergabung ke partai pemenang pemilu Presiden.

"Orang-orang yang hebat dan berpengaruh akan bergabung. Dia tak perlu dagang sapi lagi dengan partai lain. Maka lebih kuat posisinya, karena untuk membentuk pemerintahan tak perlu konsultasi dengan partai politik," jelas Rizal.

Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah sistem presidensil dibuat kuat dengan politik dagang sapi.

"Caranya melalui bagi-bagi kursi, jabatan, illegal immunity dan lain-lain. Praktik politik dagang sapi itu haram sebetulnya," papar Rizal.

Jika merujuk kepada Belanda yang mempraktikkan politik dagang sapi, hal itu dilakukan bukan dengan iming-iming tertentu, tetapi mengedepankan negosiasi program.

"Setelah program, baru pilih orang. Kalau di Indonesia, mental kita rusak. Disogok lewat jabatan politik dagang sapinya, bukan adu program," ujar Rizal.




Maka, kata dia, solusi memperbaiki bangsa ini sekaligus memperkuat praktik presidensil adalah kembali ke UUD 1945. "Maka sistem presidensil akan kuat," kata dia.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika sudah menjadi kewajiban moralnya sebagai Ketua Lembaga Tinggi Negara untuk melindungi mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasi rakyat.

"Itu kewajiban moral kita untuk menjaga adik-adik mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Kita harus berpikir dan bertindak sebagai negarawan," kata LaNyalla.

Mengenai sistem presidensil, LaNyalla sependapat dengan Rizal Ramli. Oleh karena itu, ia selalu menggaungkan agar kita kembali kepada UUD 1945.

"Saya sependapat dengan pernyataan Mas Rizal Ramli bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Kita juga harus memperkuat posisi pemerintahan dan MPR/DPR/DPD RI sesuai dengan tupoksinya," kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menyatakan, isi dari konstitusi hasil Amandemen sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Karena pasal-pasal yang ada sudah tidak sejalan dengan naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Menurutnya, Indonesia telah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan beralih ke sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik.

"Pancasila kini terasing dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial," papar LaNyalla.(*)


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/16/2022 09:17:00 PM

 

KABAR SATU Nusantara (K1N)

 

 Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para kader Pemuda Pancasila untuk mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani mengembalikan kebijakan perekonomian nasional kepada Sistem Ekonomi Pancasila.

"Konsep kedaulatan ekonomi bangsa ini memang harus dibangun dari Hulu. Tidak bisa dilakukan dengan cara karitatif atau kuratif di Hilir saja. Karena itu kita harus mampu mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang berani melakukan koreksi kebijakan perekonomian nasional. Dengan mengembalikan kepada Sistem Ekonomi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan negara ini," ujar LaNyalla saat memberi sambutan secara virtual dalam Festival Spirit Ramadan 2 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (16/4/2022).

Acara dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Merekatkan Persatuan di Bulan Suci”
dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, Bupati Maros, Chaidir Syam, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Diza Rasyid Ali, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Maros, Alridho Ramadhan dan para Kader Pemuda Pancasila Kabupaten Maros.

Menurut LaNyalla, negara ini dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan. Dimana untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, para pendiri bangsa merancang dan merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila.

"Sayangnya pemikiran luhur tersebut belum pernah secara murni dan konsekuen diterapkan baik di era Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi hingga hari ini," papar dia.

Bahkan pada Orde Reformasi, yang ditandai dengan Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002, Sistem Ekonomi Pancasila telah ditinggalkan. Berubah menjadi negara kapitalistik, yang menyerahkan sistem produksi dan distribusi ekonomi kepada mekanisme pasar.

"Padahal Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), UUD 1945, bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain," papar dia.

Di dalam Pasal 33, ucap LaNyalla, tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah kendali negara dengan kepemilikan anggota-anggota masyarakat.

"Sehingga kemakmuran masyarakat yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang per orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara," tukas Ketua MPW PP Jatim itu.
 
Karenanya, LaNyalla dan DPD RI mulai mewacanakan pentingnya konsep 4 P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yakni keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama di dalam Badan Usaha Milik Bersama.

Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau atas sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, menurut LaNyalla, keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis.

"Konsep keterlibatan People dalam 4 P benar-benar memberi ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah. Ini adalah konsep keadilan dan kesejahteraan. Dimana rakyat sebagai pemilik Sumber Daya Alam di negeri ini harus merasakan dan mendapat akses ekonomi langsung. Inilah konsepsi asli dari Ekonomi Pancasila, yang digagas oleh para pendiri bangsa," bebernya.

Lantas dimana peran Pemuda Pancasila? Sebagai organisasi masyarakat, katanya, Pemuda Pancasila telah dilengkapi dengan lembaga-lembaga otonom yang bisa mengambil peran tersebut. Seperti Koperasi Pemuda Pancasila, Badan Usaha Pemuda Pancasila, juga Lembaga Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila.

"Lembaga-Lembaga otonom tersebut harus mengambil peran untuk secara serius mengorganisir diri, dalam mengakses peran ekonomi secara bersama. Bangun komunikasi yang harmonis dengan semua stakeholder di daerah. Baik dengan pemerintahan, elemen masyarakat maupun dunia usaha. Sehingga Pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas yang mampu membangun kemandirian ekonomi," ucapnya.

Ditambahkannya Pemuda Pancasila harus menjadi ormas yang konsisten mengawal cita-cita luhur para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai falsafah negara ini. Termasuk, tujuan lahirnya negara ini, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum yang bisa dicapai melalui Konsep Ekonomi yang mensejahterakan rakyat.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/16/2022 09:00:00 AM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Ormas Hidayatullah, Jumat (15/4/2022), di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah  kawasan Cipinang Cimpedak, Jakarta Timur. 


LaNyalla hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman beserta jajaran staf lainnya.


Dari Pengurus Pusat Hidayatullah, hadir Ketua Dewan Pertimbangan Hidayatullah Hamim Thohari, Ketua Umum DPP Hidayatullah Nashirul Haq. Pertemuan juga dihadiri Dewan Murrabi Pusat Hidayatullah, Dewan Mudzakarah Hidayatullah, Pengurus DPP Hidayatullah, Pengurus Organisasi Pendukung Tingkat Pusat Hidayatullah dan Pengurus Amal Usaha Tingkat Pusat Hidayatullah.


Saat berdialog, LaNyalla memaparkan situasi nasional dan internasional terkini. Salah satunya mengenai bagaimana pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Hari Melawan Islamophobia yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Maret lalu.


LaNyalla juga menyampaikan jika DPD RI memiliki kewenangan yang berbeda dengan DPR RI.


DPD RI itu hanya pengawasan dan menerima aspirasi. Sementara DPR RI memiliki kewenangan budgeting dan membentuk serta memutuskan UU," kata LaNyalla.


Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sejauh ini, katanya, dalam pandangannya DPR RI tidak maksimal memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah. 


"Yang terjadi justru partai berkoalisi dengan pemerintah. Maka, kami DPD RI mengambil peran pengawasan terhadap roda pemerintahan," ujar LaNyalla.


Sebagai wakil rakyat, LaNyalla menegaskan jika saat menjabat, dia disumpah atas nama Allah SWT, untuk menjalankan konstitusi dengan benar. Dimana salah satu tujuan negara ini menurut konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum. 


“Artinya saya wajib mewakafkan diri saya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan situasi hari ini, rakyat makin banyak yang tidak sejahtera akibat dampak pandemi dan krisis ekonomi. Itulah mengapa saya melakukan koreksi atas sistem pengelolaan SDA negara ini,” tukasnya. 


LaNyalla, menambahkan, konsep pengelolaan SDA mutlak dikembalikan ke sistem ekonomi Pancasila, yang sesuai dengan konsepsi Islam. Dimana SDA adalah public good, bukan commercial good. Yang terjadi sekarang, yang menikmati oligarki. Rakyat tetap kere. 


"Kalau kita memikirkan diri sendiri, kita tinggal menikmati saja perpanjangan tiga periode ini. Tapi kita tak mau seperti itu. Sama saja kami ini memperkaya oligarki dan membuat rakyat kita tambah kere," kata LaNyalla.


Di sisi lain, LaNyalla juga menyinggung soal Hari Anti Islamophobia yang baru saja ditetapkan oleh PBB. Ia meminta pengurus Hidayatullah memassifkan informasi tersebut agar dapat menjadi peringatan yang bermakna bagi masyarakat Muslim dunia.


Sementara Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menyayangkan Hari Anti Islamophobia tak disambut dengan gegap gempita oleh umat Muslim Indonesia.  


"Saya kira perlu ada desakan kepada Legislatif untuk diratifikasi!menjdi regulasi, meskipun tidak semua kesepakatan internasional itu mutlak diratifikasi," tegas Sefdin. 


Ia juga menyinggung polarisasi yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal itu imbas dari Presidential Threshold 20 persen dan semakin meruncing sejak Pemilu 2014.


Presidential Threshold 20 persen tak membuka ruang bagi putera dan puteri terbaik bangsa untuk berkontestasi dalam pemilu.




"Dan hal itu yang menyumbang polarisasi yang sampai hari ini dipelihara. Kita merasakan polarisasi itu sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya sejak Pemilu 2014. Sebelumnya, kita tak pernah merasakan hal itu. Presidential Threshold ini adalah kunci masalah polarisasi bangsa ini. Ini juga menjadi concern Ketua DPD RI," papar Sefdin.


Selanjutnya, dalam hal pengelolaan SDA, Sefdin memaparkan jika menurut catatan Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, hasil produksi batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai 158,6 miliar dolar atau dalam rupiah menjadi Rp2.299 triliun.


Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas. Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, pemerintah bisa menggratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak.


"Kalau dikelola negara sebesar 55 persen, lalu sebesar 35 persen kotraktor yang mengerjakan dan 10 persen untuk masyarakat di sekitar situ, 7 tahun kita bisa bayar utang Rp7 ribu triliun. Itu hanya dari batubara saja, belum lainnya," ujarnya.


Sementara saat ini, dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari sektor mineral dan batubara sejak tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp50 triliun. 


Hanya di tahun 2021 kemarin, saat harga batubara dan sejumlah komoditi mineral mengalami kenaikan drastis, sehingga tembus Rp75 triliun.


Sementara itu, Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq menjelaskan organisasinya sudah sejak 20 tahun lalu menjelma menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hdidayatullah, Nashirul Haq melanjutkan, memiliki target pada tahun 2025 tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Indonesja. 


"Tahun 2025 kami menarget sudah ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami memiliki jaringan pesantren yang cukup banyak. Jadi, kami ini merupakan ormas yang menggabungkan antara NU dan Muhammdiyah. Muhammadiyah terpusat dengan pendidikan, NU dengan pesantrennya. Hidayatullah seperti itu. Kulturnya pesantren, formalnya sekolah," papar dia.


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/15/2022 07:25:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta - K1N || Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi yang luar biasa untuk seni kaligrafi. Menurutnya, seni kaligrafi adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. 


Hal itu disampaikan LaNyalla saat Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional “The Power of Qur’an”, di Jakarta Islamic Center, Jumat (15/4/2022). 


Kegiatan yang berlangsung hingga 22 April 2022, dihadiri Senator DKI Jakarta, Fahira Idris, Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Kepala Pusat Pengkajian Islam Jakarta KH. M. Subki, Ketua Panitia Pameran Muhammad Arif Syukur, serta sejumlah Kaligrafer. 


"Seni kaligrafi Arab sudah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Karenanya Indonesia harus berperan untuk mensosialisasikan kepada 

khalayak, betapa seni kaligrafi Islam mampu beradaptasi dengan 

perubahan," ujarnya. 


Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, seni kaligrafi Islam yang bersifat universal harusnya mampu 

menjadi pijakan dalam mengembangkan syiar dakwah yang lebih produktif. Dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, dan terbesar di dunia, seharusnya mampu memberi warna dalam perubahan. 


"Tidak itu saja, Jakarta Islamic Centre harus menjadi simpul dalam penguatan seniman kaligrafi dunia. Sehingga seni kaligrafi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia," katanya. 




LaNyalla menambahkan, hampir setiap rumah kaum muslimin di Indonesia ada hiasan kaligrafi. Begitu pula di dalam masjid, musholla dan tempat lainnya. 


"Kondisi itu tentu saja menggembirakan, tapi harus ditingkatkan pada tempat-tempat yang lebih luas dan bisa diakses oleh khalayak, antara lain Gedung Istana, Gedung Dewan, kantor gubernur, kantor walikota, kantor bupati, di hotel, kafe-kafe dan ruang-ruang publik lainnya," harapnya. 


Menurut LaNyalla, Jakarta Islamic Center telah mengambil peran untuk membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat terhadap seni kaligrafi tersebut. 


"Saya apresiasi Jakarta Islamic Center yang mendukung pameran yang diikuti 26 Negara dan sekitar 70 seniman kaligrafi 

Indonesia. Pameran ini seolah menjadi Oase masyarakat, setelah dua tahun terkungkung dalam Pandemi Covid- 19," katanya. 


Apresiasi juga diberikan LaNyalla kepada Ketua Panitia, Arif Syukur, yang telah menginisiasi pameran yang cukup besar ini. 


"Terima kasih kepada para kaligrafer di Indonesia dan dunia yang telah 

berkontribusi dalam Pameran Kaligrafi Kontemporer Internasional ini. Teruslah berkarya agar dunia menjadi Indah. Seni kaligrafi islam bukan saja 

bermuatan dunia, tapi juga akhirat," katanya. 


LaNyalla berharap kegiatan ini terus tumbuh dan menjadi pencerahan bagi siapapun yang menyaksikan.(*) 


BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA

www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/14/2022 10:59:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

 

Jakarta - K1N || Banyak nelayan kesulitan melaut akibat kelangkaan solar yang terjadi sebulan belakangan. Kondisi itu mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, pemerintah harus segera memberi solusi dengan memastikan pasokan solar untuk nelayan. Makanya LaNyalla mendukung rencana pemerintah untuk membangun SPBU khusus nelayan (SPBUN).

"Saya kira ide untuk membangun SPBU khusus nelayan merupakan solusi tepat. Karena nelayan akan memiliki pasokan khusus dan tidak perlu kesulitan mengantre solar di pom bensin umum," ujar LaNyalla, Kamis (14/4/2022).

"Nelayan tidak usah bersaing dengan motor dan mobil di darat. Jadi lebih efektif dan efisien," sambungnya.

Ditambahkan LaNyalla, kelangkaan solar menimbulkan efek domino bagi nelayan. Mulai dari sulitnya melaut, mengingat solar adalah kebutuhan pokok nelayan. Kondisi itu kemudian berdampak pada pendapatan para nelayan dan juga ekonomi keluarganya.

"Kalau mereka tidak dapat melaut mencari ikan artinya mereka tidak ada mata pencaharian. Jika dibiarkan akan terjadi ancaman kemiskinan pada kelompok nelayan dan masyarakat pesisir," papar dia.

Di sisi lain, faktanya kini di pasar-pasar tradisional ikan
sudah mulai langka akibat nelayan tidak dapat
memberikan pasokan yang cukup. Akibatnya harga juga melambung.

"Pemerintah harus segera merespon masalah ini dengan cepat. Kekurangan pasokan ikan ke pasar bukan hanya berdampak pada kenaikan harga tetapi
juga tidak tercukupinya kebutuhan pangan dan
kebutuhan protein. Ini akan berdampak pada
penurunan kesehatan bahkan kecerdasan. Artinya kualitas hidup akan menurun," tukasnya.(*)

BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA
www.lanyallacenter.id

thumbnail

By On 4/14/2022 10:55:00 PM

 Oleh: Lalu Niqman Zahir
(Mahasiswa Program Doktor IPDN Jakarta)


 

Jakarta - K1N || Beberapa hari ini kita masih tersedot perhatian kita oleh aksi mahasiswa BEM SI di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI 11 April 2022. Paling tidak ada dua berita penting yang menarik perhatian adalah kericuhan yang pada aksi tersebut dan peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap pegiat media sosial dosen UI Ade Armando. Ade Armando yang menjadi korban kekerasan babak belur dan ditelanjangi dengan menyisakan celana dalam dan sungguh beruntung peristiwa kekerasan tersebut tidak berujung pada kematian. Berita tentang Ade Armando ini terkesan lebih menawan dan menyita perhatian masyarakat. Ade Armando sangat dikenal dengan beberapa tanggapan kontroversialnya seperti misalnya tentang LGBT yang tidak menjadi perbuatan terlarang dalam agama, tentang membaca Al’quran dengan langgam jawa, minang, blues atau hip hop, pernyataannya tentang haji yang tidak wajib dan umrah adalah pemborosan serta shalat lima waktu tak ada dalam Al’quran. Bahkan Ade Armando yang telah menjadi tersangka kasus dugaan menistakan agama pada tahun 2017 silam, tiba tiba saja hadir dan tampil ditengah tengah mahasiswa mendukung tuntutan mahasiswa. Namun naas bagi Ade tampil didepan mahasiswa justru berakhir dengan penganiayaan. Entah siapa yang memulai, tapi tampilnya Ade ditengah tengah demo mahasiswa juga menjadi pertanyaan.

Peristiwa yang menimpa Ade Armando adalah salah satu contoh dari peristiwa yang dikenal dengan nama “main hakim sendiri” (atau eigenrechting dalam Bahasa Belanda) yaitu tindakan sewenang-wenang untuk menghukum atau menghakimi suatu pihak tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Adapun perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, seperti dengan melakukan intimidasi, pengeroyokan, kekerasan fisik, mulai dari pemukulan, penyiksaan, pembakaran, hingga menyebabkan pelaku kejahatan meninggal dunia. Maka pelaku main hakim sendiri secara tidak langsung sudah melakukan tindak kejahatan. Sedangkan yang berwenang menindak pelaku kejahatan adalah penegak hukum, yaitu polisi, pengadilan dan kejaksaan.

Dalam kehidupan kita sehari hari peristiwa eigenrechting bisa dilakukan oleh masyarakat, pemerintah. maupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Dalam peristiwa eigenrechting  seperti yang dialami Ade Armando atau peristiwa peristiwa eigenrechting lainnya menurut Prof. Suteki (2022) bisa terjadi karena adanya 4 (Empat)  faktor yaitu:

1.    Pengalaman masa lalu pelaku terkait pengalaman pidana yang dialami atau tindak pidana tertentu yang menimpanya, akan tetapi ia merasa penyelesaian perkaranya tidak dilakukan secara adil oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

2.    Aparat penegak hukum kerap kali berbuat diskriminatif sehingga menimbulkan rasa tidak puas bahkan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum.

3.    Situasi dan kondisi insitu, yakni situasi dan kondisi yang terjadi pada saat peristiwa eigenrechting itu terjadi dan mendorong psikologi massa mudah terbakar.

4.    Kurangnya kontrol yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat.

Dalam kasus Ade Armando sudah memenuhi semua faktor yang dapat menjadi trigger atas terjadinya peristiwa eigenrechting tersebut. Namun demikian faktor utama  yang menjadi trigger adalah faktor kedua yaitu adanya ketidak puasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum atas  penanganan kasus  hukum Ade Armando yang secara defacto saat ini menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama sejak tahun  2017 namun sampai saat ini belum  jelas tindak lanjutnya.
Setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan terkait peristiwa main hakim sendiri atau eigenrechting yaitu: pertama, eigenrechting adalah reaksi terhadap kejahatan yang dilakukan  masyarakat namun melampaui batasan batasan hukum yang diperkenankan dan hal ini adalah perbuatn ilegal. Kedua: kepercayaan masyarakat terhadap pranata hukum yang menjadi trigger dalam  kasus kasus main hakim sendiri.

Jika dilihat dalam kontek ilmu pemerintahan maka seluruh persoalan persoalan hukum dan kemasyarakatan yang terjadi ditengah tengah masyarakat adalah masuk dalam ranah pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan ciri-ciri dari negara hukum antara lain: 1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; 2) Adanya pembagian kekuasaan negara; 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Dengan ciri-ciri tersebut maka dapat dipahami bahwa ide sentral dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak hak warga negara termasuk pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.




Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tidak bisa memberikan toleransi terhadap peristiwa eigenrechting baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah atau aparat penegak hukum. Oleh karena itu untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum maka pembaharuan pemerintahan merupakan sesuatu hal yang natural dan sebuah keniscayaan. Pembaharuan pemerintahan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, proses dan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pembaharuan mengandung arti mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Pemerintahan yang dimaksudkan adalah pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

Pembaharuan pemerintahan sebagai sebuah proses yang alamiah meliputi berbagai aspek seperti pembaharuan kelembagaan, pembaharuan proses dan pembaharuan nilai. Pembaharuan pemerintahan dari sisi kelembagaan dapat digambarkan dalam kontek bentuk institusinya. Sedangkan pembaharuan pemerintahan dari sisi proses mengandung makna adanya pembaharuan pemerintahan dari sisi bagaimana pemerintahan itu selenggarakan misalnya kita mengenal konsep Reinventing Government, Good Governance, Dynamic Governance, Collaborative Governance, Open Governance.

Pembaharuan pemerintahan dari sisi nilai mengandung makna bagaimana pemerintahan harus secara terus menerus melakukan pengembangan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga bagaimana menanamkan nilai nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti: akuntabilitas, tansparansi, resposnsifitas, efektif, efisien, inklusif, fair, aksesibilitas, partisipasi dan patuh terhadap hukum.
Oleh karena itu paling tidak ada dua hal yang harus dibenahi dalam rangka pembaharuan pemerintahan, khususnya dalam menempatkan Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai konstitusi yaitu:

1.    Pemerintah harus segera memperbaiki criminal justice system kita yang bisa dimulai dari perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pemerintah harus mendorong perbaikan peraturan perundang undangan tersebut secara saksama dan holistik terutama perbaikan terhadap KUHP dan KUHAP secepatnya.

2.    Pemerintah harus mendorong secara penuh upaya reformasi yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terutama Kepolisian RI sebagai lembaga terdepan dalam penegakan tindak pidana.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *