HEADLINE NEWS

kabarsatunusantara. Diberdayakan oleh Blogger.

Text Widget

Mobile Logo

Mobile Logo
image

Pages

Full-Width Version

false
thumbnail

By On 4/08/2022 09:46:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/4/2022).


Sigit mengungkapkan, dalam rapat tersebut membahas soal isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi. Menurut Sigit, dari data yang ada ketersediaan atau stok solar bersubsidi sebenarnya dalam keadaan aman dan terjamin untuk masyarakat. 


"Jadi dari pengecekan tadi secara umum, kebutuhan bahan bakar minyak kita khususnya solar, semuanya dalam batas ketahanan yang terpenuhi. Sehingga tentunya istilah kelangkaan ini, kemudian kita perlu melihat ada hal yang harus kita dalami karena sebenarnya di satu sisi kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan," kata Sigit dalam konferensi pers.


Demi mempertahankan tren positif tersebut, Sigit menekankan bahwa saat ini dan kedepannya, pihaknya akan memastikan stok solar bersubsidi terjamin ketersediaan dan mengawal penyaluran serta penggunaannya tepat sasaran kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan. 


"Ini yang akan kita jaga. Sehingga kemudian di lapangan solar subsidi tetap tersedia dan solar industri dipenuhi dengan solar-solar yang memang dipersiapkan untuk industri. Sehingga keberadaan minyak, solar, BBM yang secara riil.  Stok sebenarnya tercukupi. Ini yang betul-betul kita jaga dan pertahankan," ujar Sigit. 


Mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan, dalam rapat tersebut memang ditemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan solar bersubsidi. Menurutnya, hal itu diakibatkan adanya fenomena kenaikan terhadap tren produktivitas komoditas industri jenis tertentu. 


Tak hanya itu, Sigit menyatakan, perang yang melanda Ukraina dan Rusia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya ketersediaan minyak dan gas di seluruh dunia, termasuk Indonesia juga terkena dampak. 


"Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN, masih ada di nomor dua terendah. Karena kita masih menahan harga. Sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar. Dan juga ada yang dinaikkan namun sebenarnya masih di subsidi," ucap eks Kapolda Banten tersebut. 


Selain itu, Sigit menekankan, saat ini masih terjadi disparitas yang tinggi antara solar bersubsidi dengan solar industri, kurang lebih sebesar Rp12.500. Dengan adanya gap tersebut, kata Sigit, penggunaan solar di lapangan terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. 


"Yang kemudian memanfaatkan disparitas harga ini untuk kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri. Mengambilnya dari SPBU subsidi. Sehingga tentunya ini menambah beban Pemerintah dan ini juga akan menimbulkan permasalahan," tutur Sigit. 


Seharusnya, ditekankan Sigit, BBM bersubsidi mutlak diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang sangat memerlukan, seperti moda transportasi umum, UMKM, pedagang kaki lima (PKL), dan yang lainnya. 


"Kemudian, ini digunakan untuk kebutuhan industri. Sehingga yang terjadi adalah kebutuhan industri justru menurun di tengah produktivitas yang meningkat untuk sektor perindustrian. Namun di satu sisi kebutuhan terhadap minyak yang seharusnya disubsidi meningkat. Jadi ini yang kita tertibkan," tegas Sigit.




Disisi lain, Sigit menyebut, kepolisian telah menetapkan 21 orang tersangka di enam wilayah Polda jajaran terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM. Adapun keenam Polda yang melakukan penyidikan terkait perkara itu, yakni, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo. 


Terkait hal ini, Sigit menegaskan, pihak kepolisian tidak akan ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak siapapun yang menyalahgunakan BBM bersubsidi tersebut. 


"Kita sudah menangkap kurang lebih 21 tersangka di enam wilayah. Dan ini akan terus kita lakukan. Sehingga kemudian distribusi atau peruntukan BBM bersubsidi ini betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi. Sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri," papar Sigit. 


"Terkait permasalahan. Apabila memang jaraknya jauh dan perlu pelayanan-pelayanan khusus maka dari Pertamina sudah mempersiapkan. Kalau memang diperlukan adanya tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.


Reporter : M Nur

thumbnail

By On 3/13/2022 02:15:00 PM




Penulis : Heintje G. Mandagi
Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketum DPP SPRI

 

KABAR SATU Nusantara-K1N || Judul di atas mungkin terkesan ekstrim. Tapi fakta yang terjadi sulit bagi penulis untuk tidak mengatakan bahwa dalam kasus penangkapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) telah terjadi legalisasi “Law as a tool of crime” atau perbuatan menjadikan hukum sebagai alat kejahatan.

Kepolisian Resort Lampung Timur boleh saja beralasan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan masyarakat memang wajib dilayani dan diproses sesuai ketentuan yang diatur.

Namun dalam kasus penangkapan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke atas laporan polisi terkait pengrusakan karangan bunga pemberian warga yang sudah menjadi milik Polres Lampung Timur langsung diproses secara ‘membabi-buta’. Tak ada surat pemanggilan kepada pelaku dan surat penetapan sebagai tersangka tiba-tiba Wilson Lalengke langsung ditangkap bak teroris saat hendak memperjuangkan keadilan terhadap wartawan di Markas Polda Lampung.
Wilson Lalengke kemudian diborgol dan diseret ke Mapolres dan diperlakukan oleh oknum petugas polisi seperti penjahat kelas berat. Sebagai rekan seprofesi, penulis miris dan sedih melihat perlakuan aparat negara yang digaji dari keringat rakyat dan memperlakukan tokoh pers dan alumni Lemhanas ini seperti penjahat dalam kasus sepeleh.

Kapolres Lampung Timur sesungguhnya bukan anggota polisi yang masih berpangkat rendahan.  Seharusnya paham bahwa pemberi karangan bunga ucapan selamat dalam bentuk apapun secara hukum sudah melepas hak kepemilikan atas barang yang diberikan kepada penerima. Itu sudah menjadi hukum positif yang berlaku di seluruh dunia. Jadi karangan bunga itu adalah milik Polres bukan lagi milik si pemberi.

Bahwa terjadi insiden penurunan papan karangan bunga milik Polres Lampung Timur di halaman Mapolres oleh Wilson Lalengke lebih disebabkan reaksi berlebihan yang diakibatkan isi dari ucapan selamat itu berisi pelecehan terhadap wartawan dan seakan ingin membenturkan watawan dengan institusi Polres Lamptim dalam penanganan perkara Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com Muhammad Indra.
Terlepas dari kejadian itu, Polres Lamptim seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilayangkan orang yang mengaku pemilik papan karangan bunga yang sejatinya sudah menjadi milik Polres Lamptim.

Penulis ingin lebih menarik jauh ke belakang terkait apa sebetulnya yang diperjuangkan Ketum DPN PPWI Wilson Lalengke di Polres Lamptim. Wilson sedang tidak membela pengusaha kaya tapi sedang memperjuangkan hak azasi anggotanya yang dikriminalisasi.

Wilson yang saya kenal bukan sekali ini membela kepentingan wartawan yang terzalimi, tapi warga umum sekalipun tak luput dari perhatiannya. Bahkan seorang ibu anggota Bhayangkara, isteri perwira polisi di Polda Sulut yang menjadi korban kriminalisasi turut pula dibelanya mati-matian. Karena Wison menentang keras praktek legalisasi hukum sebagai alat kejahatan untuk mengkriminalisasi orang yang tak bersalah.

Akan halnya Anggota PPWI Muhammad Indra, Pemimpin Redaksi ResolusiTV.com yang menjadi korban kriminalisasi ikut dibela Wilson tanpa pamrih. Jauh-jauh dari Jakarta terbang ke Lampung untuk membela anggotanya yang dizalimi.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Wilson selaku Ketua DPN PPWI usai korban kriminalisasi pers Muhammad Indra ditahan penyidik Polres Lamptim, secara gamblang diungkapan kronologis kejadian penangkapan terhadap korban di rumahnya.

Sebelum ditangkap, Muhammad Indra diungkapkan sempat memberitakan peristiwa seorang isteri menggrebek suaminya lagi berselingkuh dengan wanita idaman lainnya. Pelaku perselingkuhan itu Bernama Rio yang disebut-sebut merupakan pimpinan organisasi masyarakat dan orang dekat Bupati di Lampung.

Pasca pemberitaan itu, Rio Bersama  keponakannya Noval yang juga berprofesi sebagai wartawan meminta Muhammad Indra melakukan pertemuan untuk membicarakan kasus perselingkuhan yang diberitakan di media ResolusiTV.com.

Pihak Rio meminta bantuan Noval agar persoalan itu diselesaikan secara baik-baik dengan Muhammad Indra. Meskipun sibuk dengan kegiatan medianya, Indra akhirnya mengorbankan waktu dan kesibukannya untuk memenuhi permintaan Noval rekannya sesama wartawan untuk bertemu di Masjid Desa Sumbergede. 




Dalam suasana damai dan kekeluargaan Muhammad Indra bersedia menolong rekannya Noval agar berita tentang perselinguhan pamanya Rio dihapus dari halaman media ResolusiTV.com. Dan Noval pun memberikan uang kepada Muhammad Indra sebagai uang pengganti transport serta waktu yang diberikan untuk bertemu menyelesaikan persoalan nama baik pamannya dengan pendekatan sesama profesi.

Uang yang diterima Muhammad Indra tidak banyak karena hanya 3 juta rupiah sehingga tidak layak dikategorikan pemerasan. Itupun bukan permintaan Indra melainkan pemberian. Yang pasti uang itu tidak diterima korban kriminalisasi pers Muhammad Indra dari Rio sang pelapor.

Pertemuan itu rupanya bagian dari skenario untuk menjebak Muhamad Indra setelah menerima uang dari Noval. Rio yang secara langsung tidak memberikan uang kepada Muhammad Indra justeru menghianati kesepakatan dan pertemuan di Masjid dengan melaporkan Muhammad Indra dengan tuduhan pemerasan.

Dari peristiwa pertemuan itu sudah bisa dipastikan ada scenario yang dilakukan Rio Bersama Noval untuk menggunakan Hukum atau pasal pidana pemerasan terhadap Pimred ResolusiTV.com Muhammad Indra dengan bukti pemberian uang tersebut ke polisi.

Bagi penulis cukup sulit untuk tidak berprasangka bahwa oknum aparat Polres Lampung Timur tidak terlibat dalam skenario legalisasi law as a tool of crime yang diterapkan Rio untuk menjerat Muhammad Indra. Sepertinya tabiat Rio yang suka berhianat kepada isterinya ikut pula dipraktekan kepada Mumammad Indra dengan menghianati kesepakatan dan niat baiknya menolong untuk menghapus berita perselingkuhannya di media ResolusiTV.com agar nama baik Rio bisa tetap terjaga.

Bagaimana mungkin polisi memproses tuduhan pemerasan dengan uang yang hanya berjumlah 3 juta rupiah yang diterima tersangka. Serendah itukah parameter nilai uang pemerasan menurut Polres Lamptim? Polisi sangat jelas tidak memperlihatkan profesionalismenya ketika menangani perkara ini. Sejatinya wartawan yang dilaporkan dimintai keterangan dulu.

Motif atau mens rea dalam kasus ini pun gak ada sama sekali. Karena berita terkait kasus tersebut sudah dimuat di media ResolusiTV.com oleh Muhammad Indra. Dari mana polisi dan pelapor memiliki bukti ada pemerasan atau permintaan uang dari Muhammad Indra kepada pelapor dalam jumlah besar karena tujuan pemberitaan.

Faktanya berita sudah naik dan terpublikasi. Di mana letak pemerasannya lalu polisi bertindak fulgar dan menggerbek rumah tersangka dengan cara-cara yang kurang pas dan menggambarkan arogansi lembaga kepada rakyat yang menggajinya.

Operasi tangkap tangan kelihatan sekali sangat dipaksakan. Karena tersangka tidak pernah meminta uang kepada pelapor dan kejadian bukan di rumah tersangka melainkan di Masjid Desa Sumber Gede. Niat tersangka justeru sebaliknya adalah itikad baik menolong pelapor agar nama baiknya bisa terjaga dengan bersedia menghapus berita perselingkuhanya. Fakta ini pun disaksikan langsung isteri tersangka.

Akibat dari itu, wajar jika Wilson Lalengke selau Ketum DPN PPWI meradang karena anggotanya dikriminalisasi. Meskipun dalam proses pembelaan yang dilakukan Wilson Lalengke itu telah terjadi rentetan peristiwa yang menyebabkan dirinya ditangkap polisi.

Dengan fakta penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke ini, penulis menjadi semakin yakin ada pihak yang sukses menjadikan law as a tool of crime. Dan pihak oknum Polres Lamptim dan Kapolresnya harus ikut bertanggungjawab atas persoalan itu. Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo sebaiknya segera mencopot Kapolres Lampung Timur dan memberi sanksi kepada seluruh oknum penyidik yang melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke yang melanggar prosedur. Polisi harusnya menunjukan profesionalisme bukan arogansi.
Terlepas dari semua itu, Wilson Lalengke juga dikabarkan sudah meminta maaf kepada Polres karena sempat membentak petugas Polres dan merobohkan papan karangan bunga. Selain itu Wilson juga meminta maaf kepada tokoh adat Lampung karena karangan bunga dari keluarga adat yang dirobohkannya menyinggung keluarga adat setempat.
 *

thumbnail

By On 3/09/2022 10:33:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Menanggapi terkait aktivitas kejahatan siber yang saat ini sedang marak, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut menyampaikan pendapatnya. Fachrul meminta Pemerintah untuk memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Pemerintah harus lebih memperkuat BSSN terkait tingginya serangan kejahatan siber di Indonesia yang mencapai 1,6 miliar,” ungkap Fachrul Razi kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/3/22).Kejahatan siber


Ia menambahkan, penguatannya bukan hanya secara anggaran yang proporsional, melainkan penguatan kelembagaan. “Dalam waktu dekat ini, saya akan mengundang BSSN dalam rangka memaparkan secara detail adanya berbagai serangan siber,” ujar Ketua Komite I DPD RI.



Fachrul Razi menegaskan akan fokus pada penguatan BSSN sebagaimana tugas dan kewenangan yang telah diberikan. “BSSN berkewenangan untuk mewujudkan keamanan perlindungan dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.



Selain itu, BSSN berwenang melakukan pemetaan tren risiko dan ancaman yang berkembang di ranah siber seperti _web defacement, data breach, human operated Ransomware, dan advance persistent threat_ serta menelusuri potensi ancaman aktivitas kejahatan siber di _Deepweb_ dan _Darkweb._


Selanjutnya, Fachrul Razi juga menekankan kepada Pemerintah untuk melakukan ketahanan teknologi dan siber. “Kejahatan siber tidak bisa dibiarkan, siber merupakan bagian dari kedaulatan. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan kepada dunia memiliki siber yang lebih canggih dari negara-negara lain,” pungkasnya Sekjend DPN PPWI.


Hasan Basri

thumbnail

By On 2/26/2022 02:42:00 PM

 
Kompolnas RI cek kesiapan pengamanan Jepang perhelatan Race MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika NTB



KABAR SATU Nusantara (K1N)

Lombok Tengah-K1N || Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mengecek langsung persiapan pengamanan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tinjauan tersebut untuk memastikan perhelatan, MotoGP 2022 berjalan dengan aman dan lancar. 


“Kita dari Kompolnas melakukan survei atau pengecekan lokasi dalam rangka mengecek kesiapan rencana pengamanan MotoGP Mandalika, Maret nanti," kata Ketua Tim Kompolnas RI, Pudji Hartanto Iskandar kepada wartawan, Sabtu (26/02/2022).


Menurut Pudji, dari hasil pemaparan Polda NTB, pihaknya mendapatkan kepastian bahwa perhelatan event internasional tersebut akan berjalan aman dan damai. Ditambah lagi, kata Pudji, seluruh pihak di NTB sudah berkerjasama dan bersinergi dalam memastikan keberlangsungan MotoGP 2022.


"Sistem pengamanan sudah disiapkan dan pada saatnya Insya Allah akan aman, tentunya itu tidak terlepas dari sinergitas dengan pemangku kepentingan yang lain. Karena ini adalah kerjanya bangsa Indonesia maka perlu adanya sinergitas terhadap pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, termasuk dalam hal pengamanan," ujarnya.


Meski begitu, Pudji tetap mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk tetap mewaspadai dan mengantisipasi berbagai macam potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya event itu. 


Diantaranya, kata Pudji, munculnya isu calo tiket dan hotel yang jadi perbincangan, hal itu dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan kegaduhan. Dia ingin, sekecil apapun masalah itu, harus diatensi, agar perhelatan MotoGP berjalan lancar, pengunjung merasa nyaman datang ke Indonesia, terlebih ke NTB ini.


“Dari segi pengamanan, Polri sudah siap untuk mengamankan jalannya event," ucapnya. 


Hal lain yang perlu adanya tindak lanjut, menurut Pudji soal ketersediaan akomodasi, baik hotel ataupun transportasi, yang harus menjadi atensi bersama untuk diperhatikan. Kemudian, soal pengaspalan ulang jalur lintasan yang harus selesai sesuai target.


“Tadi saya sudah mendapat laporan dari wakil presiden ITDC dimana beliau mengatakan lokasi yang saat ini sedang dibangun, dua hari sebelum event sudah siap, seperti pengaspalan, perbaikan dan sebagainya,” tuturnya.


Hal yang paling ditekankan oleh Pudji Hartanto adalah, bagaimana supaya tidak timbul sedikitpun gejolak ditengah masyarakat. “Jangan sampai ada timbul gejolak dimasyarakat sekitar sini baik itu masalah lahan dan yang lainnya," imbuhnya.

Kompolnas RI didampingi langsung Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto untuk mengecek kesiapan pengamanan

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, menyampaikan, jajarannya akan memaksimalkan sosialisasi masyarakat maupun penonton Race MotoGP 2022


Dia berharap tidak ada masyarakat yang memanfaatkan keadaan dalam konteks ini dengan membuat kegaduhan, dan menimbulkan berita yang tidak bagus. 


"Saya berharap jangan ada ego sektoral, dari masing-masing stakeholder harus semua bersatu dan bersinergi agar bagaimana semua yang sudah ada ini selesai tepat waktu. Saya tekankan untuk mensosialisasikan bagaimana berjalannya event nanti, baik dari pintu masuk, kemudian antrian bahkan untuk penukaran tiket menjadi gelang, keamanan, penyekatan, itu menjadi hal yang perlu disosialisasikan," paparnya.


Kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto mengatakan, pihaknya bersama dengan Polres jajarannya akan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat maupun penonton MotoGP.


"Kami akan maksimalkan sosialisasi terkait rekayasa lalu lintas bagi penonton ke sirkuit, penggunaan drone, lokasi tukar tiket /gelang, lokasi parkir dan sebagainya guna masyarakat paham sebelum datang ke Sirkuit Mandalika, serta dari aspek pengamanan kami tambahkan personel polri dan peralatannya, lakukan pengawalan logistik motoGP, dan melakukan simulasi pengamanan perairan oleh Polairud Polda NTB bersama stakeholder kemaritiman," tutupnya.


Reporter : Tunjang.D/Hms

thumbnail

By On 1/29/2022 02:25:00 PM

Heintje Mandagi, Ketua Dewan Pers Indonesia


KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Ketua Dewan Pers Indonesia Hence Mandagi menolak keras permintaan kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahin 1999 Tentang Pers. 

Peristiwa hukum yang terjadi dan menyebabkan Edi Mulyadi dilaporkan ke polisi, menurut Mandagi, bukan karena masalah pemberitaan pers yang dipersoalkan pelapor. 

Namun lebih karena pernyataan Edi tentang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai macan yang jadi mengeong dan mengenai wilayah Kaltim sebagai tempat 'jin buang anak' sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. 

Edi juga mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah 'kuntilanak' hingga 'genderuwo'. 

Kata Mandagi, persoalan yang menjadi delik pers apabila media membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan nara sumber, lalu pemberitaannya merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut. 

"Persoalan Edi itu bukan sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. Melainkan gugatan pidana pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan," terang Mandagi yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia melalui siaran pers ke redaksi Sabtu (29/01/2022). 

Kuasa hukum Edi, menurutnya, jangan menjadikan UU Pers sebagai tameng untuk melindungi perbuatan Edi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan jurnalistik. 

Bahwa ada informasi Edi diundang di kegiatan itu sebagai wartawan senior dan menjadi nara sumber. Menurut Mandagi itu adalah hal yang sudah jelas tidak terkait pemberitaan atau kegiatan jurnalistik yang dijalankan Edi. 

"Kecuali di (Edi) diundang meliput, dan membuat berita seperti itu. Nah kejadiannya dia sebagai nara sumber yang berbicara sebagai kapasitas pribadi bukan sebagai wartawan peliput," ungkapnya. 

Dikatakan juga, perlindungan bagi wartawan menurut UU Pers berlaku jika terkait dengan peliputan dan pemberitaan yang dilalukan wartawan melalui proses mencari dan menulis berita, kemudian mempublikasikannya. 

"Peindungan terhadap Edi jika karena Edi salah menulis berita dan dikenakan pasal kewajiban koreksi dan hak jawab," ujarnya. 

Sebagai sesama wartawan, Mandagi berharap penyelesaian perkara Edi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 



"Edi punya hak untuk menyampaikan kritik dan pendapat yang dijamin UU dan hak Azasi Manusia. Namun jika pendapat dan kebebasan menyampaikan pendapat merugikan dan menyinggung banyak orang, sebaiknya minta maaf ke publik," kata dia menyarankan. 

Pada kesempatan terpisah, Wartawan Senior asal Kalimantan, Gusti Suryadarma juga menolak jika kuasa hukum Edi Mulyadi menjadikan UU Pers sebagai tameng hukum untuk melindungi kliennya dari jerat hukum UU ITE tentang ujaran kebencian. 

Gusti Suryadarma yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Mingguan ini menolak permintaan penyelesaian kasus Edi menggunakan UU Pers. 

"Ini namanya ngawur. Edi itu narasumber (saat berbicara) bukan (pihak) yang menyebarkan. Jangan bawa-bawa Pers lah," pinta Gusti. 

Sebagai informasi, kasus Edy Mulyadi ini mencuat setelah cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan beredar luas di media sosial. 

Redaksi

thumbnail

By On 1/15/2022 08:08:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 


Jakarta-K1N || Pendaftaran Pelatihan multimedia dan video jurnalistik tahun 2022 untuk wartawan, staf humas kantor pemerintahan dan swasta, perangkat desa serta kelurahan sudah dibuka sejak akhir Desember 2021 lalu. 


Pemateri pada pelatihan ini terdiri dari 11 wartawan senior berpengalaman di bidangnya. Diantaranya Jimmy H. Wibowo eks Kameramen senior RCTI, Hernando dari RCTI, Jimmy Chandra dari CNN Indonesia, Umar Bahanan dari Rajawali TV, Chaidar Sulaiman dari Global TV, Harwin Brams eks wartawan senior RCTI, Yaskur Jamhur eks wartawan RCTI dan ANTV, Tri Aji Nugroho dari TV One, dan Heintje Mandagie eks Pemimpin Redaksi TV 5D dan Wapimred Pacific TV. 


Dua orang pembicara tamu yang juga memiliki segudang pengalaman di bidang broadcasting turut pula dihadirkan. Keduanya yaitu Maikel Chandra, eks presenter berita senior dari RCTI dan kini aktif di Rajawali TV dan Mega Novelia. 


Maikel Chandra akan memberi materi tentang public speaking dan tekhnik wawancara. 


Sementara Mega Novelia, eks wartawan dan presenter di sejumlah televise nasional, seperti RCTI, MNC TV, Metro TV, SCTV, Global TV, Kompas TV, dan JAK TV akan memberikan materi tentang presenting dan public speaking. 


Kedua pembicara tamu juga akan memaparkan materi khusus mengenai teknik menyampaikan laporan langsung di lapangan. 


Khusus bagi peserta yang berasal dari perangkat desa dan staf humas akan dilatih kiat melayani atau menghadapi wartawan. 


Pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada perangkat desa se-Indonesia untuk memperoleh tambahan pengetahuan dasar teknik pengambilan gambar dengan menggunakan kamera handphone ataupun kamera professional sesuai standar jurnalis televisi. 


Sekaligus juga dilatih tentang cara mengedit video menjadi berita melalui aplikasi di hand phone masing-masing. 


Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan pada 01 s/d 04 Februari 2022 di Hotel Whiz Prime Jakarta. Sedangkan penyelenggara yakni  PT Cahaya Pariwara Semesta bekerja sama DPP SPRI. 


Bagi perangkat desa dan kelurahan pelatihan ini akan sangat bermanfaat. Peserta nantinya bisa memproduksi berita berbasis video yang mampu mengangkat dan menggambarkan potensi sumber daya pedesaan atau kelurahan di berbagai sektor. 


“Sehingga potensi wisata, komoditas pertanian dan peternakan, kerajinan, dan kuliner bisa terpublikasi dalam format video di media sosial, TV Online dan Youtube hingga ke seluruh Indonesia, bahkan manca negara,” ungkap Hernando, Ketua Panitia yang sehari-hari berprofesi sebagai wartawan senior yang masih aktif bekerja di salah satu TV nasional terbesar di Indonesia. 


Sedangkan untuk staff humas pemerintahan dan swasta, pelatihan ini akan sangat berguna. Peserta akan dilatih memproduksi berita sesuai kebutuhan instansi dalam rangka sosialisasi program kegiatan atau promosi. 


Calon peserta pelatihan akan dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk penginapan hotel, sertifikat, ATK, kaos peserta, dan konsumsi selama pelatihan sampai checkout tanggal 4 Februari 2021. 


Melaui pelatihan ini, para peserta diharapkan akan mampu mengelola website atau konten berita di media online seperti Youtube dan media online. Selain itu peserta dapat menjadi tenaga terlatih di bidang multimedia, untuk mengoperasikan perangkat dalam rangka mengekspose berbagai aktifitas. 


Mengingat tempat terbatas, yang berminat dapat segera mendaftarakan diri melalui link berikut ini :    

https://forms.gle/FMYkgtx2oH5e4Nk36 


Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 20 Januari 2022 dan penyelesaian adminsitrasi paling lambat tanggal 25 Januari 2022.

***

thumbnail

By On 1/13/2022 08:02:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Lombok Tengag-K1N || Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembentukan induk perusahaan _(holding)_ pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dalam bidang pariwisata dan pendukung. Presiden menyebut, pembentukan _holding_ tersebut akan menjadi titik balik untuk melakukan transformasi ekosistem pariwisata yang lebih baik. 


“Kita harus memanfaatkan ini sebagai titik balik untuk melakukan sebuah lompatan, momentum untuk melakukan penataan, momentum untuk melakukan transformasi, membangun sebuah ekosistem yang lebih kuat dan tangguh,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran InJourney Holding Pariwisata dan Pendukung di Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis, 13 Januari 2022. 


Selain itu, dengan adanya _holding_ tersebut, Kepala Negara meyakini pengelolaan pariwisata Indonesia akan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 


“Mulai penataan rute penerbangan, konten promosi, _event_, atraksi, kuliner, akomodasi, sampai ke penjualan ritel-ritel suvenir dari para pengrajin kita yang tentu saja juga sudah terseleksi dengan baik,” lanjut Presiden.


Selanjutnya, Kepala Negara menekankan bahwa berbagai kendala yang dapat menghambat kemajuan sektor pariwisata harus segera diselesaikan, salah satunya dalam hal tata kelola perusahaan BUMN di bidang pariwisata.


“Masalah konektivitas segera selesaikan, masalah hambatan infrastruktur di mana titik-titik yang memerlukan suntikan infrastruktur segera diselesaikan. Begitu juga hambatan lainnya termasuk dalam hal tata kelola dan manajemen BUMN-BUMN pariwisata agar ini tidak menggerus kesempatan kita untuk melompat maju,” tutur Kepala Negara.


Presiden mengatakan bahwa penataan dan konsolidasi BUMN pariwisata merupakan salah satu hal penting. Menurutnya, BUMN dalam sektor tersebut memiliki banyak anak perusahaan yang seharusnya dapat terintegrasi satu sama lain.


"Kalau ini nanti kita konsolidasikan dan _holding_, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Karena kecil, kecil, kecil, tadi berjalan sendiri tidak terintegrasi, tidak terhubung satu sama yang lain karena memang sudah jalan sendiri-sendiri,” ucap Presiden.





Pada kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa pembentukan _holding_ ini harus menjadikan _holding_ BUMN pariwisata dan pendukung menjadi lebih gesit, lincah, dan profesional. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci dari manajemen tata kelola yang lebih efisien dan sederhana. 


“Jangan sampai justru muncul keribetan-keribetan baru atau memindahkan persoalan-persoalan lama ke bentuk persoalan-persoalan baru,” tambahnya. 


Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, dan Direktur Utama InJourney Dony Oskaria.


Redaksi

thumbnail

By On 1/13/2022 06:05:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)



Lombok Tengah- K1N ||  Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan meninjau kesiapan fasilitas dan organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis, 13 Januari 2022.


“Saya juga cek di sirkuit utama kesiapan organisasi dalam menghadapi nanti MotoGP di Maret,” ucap Presiden dalam keterangannya seusai peninjauan.


Selain kesiapan di dalam area sirkuit, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa fasilitas transportasi dan akomodasi bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Mandalika sudah dalam kondisi siap.


“Kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, akomodasi seperti apa, kesiapan transportasi, hotel, pesawat, seperti apa semuanya. Kita tadi cek satu per satu, insyaallah semuanya dalam kondisi siap,” ujar Presiden.





Untuk diketahui, Sirkuit Internasional Mandalika memiliki total kapasitas penonton sebanyak 63.534 orang per hari, yang terdiri dari kategori Premiere Class, Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission. Pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Maret 2022.


Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat peninjauan adalah Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022 Hadi Tjahjanto, dan Vice President Director Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Cahyadi Wanda.



 

Redaksi

thumbnail

By On 12/30/2021 07:46:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N ||  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus melakukan percepatan penataan birokrasi (reformasi birokrasi) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini salah satunya dengan merampingkan struktur organisasi Kemendagri melalui penyetaran sejumlah jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Kamis, 30 Desember 2021


Seperti diketahui, reformasi birokrasi merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya. Presiden menginginkan agar struktur birokrasi pemerintahan dapat lebih ramping dan fleksibel.


“Sebagai konsekuensi atas pelaksanaan (salah satu) dari lima visi Bapak Presiden, di antaranya adalah mengenai reformasi birokrasi. Beliau ingin agar birokrasi pemerintahan kita menjadi lebih ramping dan lebih fleksibel, termasuk Kemendagri dan pemerintahan daerah,” terang Mendagri dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Rabu (29/12/2021).


Terbaru, untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini, Mendagri kembali melantik sebanyak 153 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Rabu (29/12/2021). Pelantikan pejabat fungsional tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penyetaraan dari jabatan administrator dan pengawas. Dalam kesempatan itu juga, Mendagri melantik 1 pejabat pimpinan tinggi madya di BNPP.


Dengan pelantikan terbaru yang dilakukan kemarin siang, artinya saat ini Kemendagri telah mengalihkan sebanyak 863 pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. Jumlah tersebut sesuai dengan target pengalihan jabatan yaitu sebanyak 876 pejabat atau 70,02 persen dari total 1.247 jabatan administrasi eselon III dan IV awal yang dimiliki Kemendagri. Adapun 13 orang yang tidak dilantik, karena yang bersangkutan mendapatkan promosi, mutasi, meninggal dunia, atau pensiun.


Di lain sisi, Mendagri meminta agar para pimpinan komponen di lingkungan Kemendagri dan BNPP dapat memanfaatkan keberadaan para pejabat fungsional. Ia mewanti-wanti, jangan sampai para pejabat fungsional ini menjadi beban organisasi karena tidak dimanfaatkan secara optimal.


Mendagri menceritakan pengalamannya dalam mengelola pejabat fungsional saat di institusi kepolisian. Menurutnya, efektif atau tidaknya pejabat fungsional sangat bergantung kepada pendayagunaan oleh pimpinan di komponennya masing-masing. 


“Secara psikologis pribadi juga mungkin kurang bagus dampaknya, tapi kalau difungsikan mereka mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk merampingkan organisasi yang lebih fleksibel strukturnya,” terang Mendagri.


Adapun upaya pemanfaatan itu dapat dilakukan dengan menggelar analisis dan evaluasi setiap bulan, serta memberikan tugas kepada pejabat fungsional. Misalnya, dengan mengerahkan para pejabat fungsional untuk terjun ke lapangan dalam membantu mengatasi berbagai persoalan.


“Saya perhatikan di Kemendagri ini kita memerlukan personel yang cukup untuk bermain lapangan,” ujar Mendagri.



Reporter: Casroni

thumbnail

By On 12/27/2021 07:16:00 PM

 
KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta-K1N || Setelah sukses menggelar pelatihan jurnalistik bagi wartawan dari berbagai daerah di penghujung tahun 2021, sejumlah wartawan senior di Jakarta kembali aktif dalam membangun pelatihan jurnalistik di tahun 2022. 


Kali ini para jurnalis senior menginisiasi pelatihan untuk bagi-bagi ilmu bukan hanya  dari kalangan wartawan, namun merambah  bagi profesi lainya. 


Pelatihan multimedia dan video jurnalistik ini akan mengakomodir profesi staf humas kantor pemerintahan dan swasta, perangkat desa serta kelurahan, termasuk mahasiswa. 


Ketua Panitia Pelaksana Hernando mengutarakan tentang rencana pelatihan jurnalistik tersebut melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Senin (27/12/2021) di Jakarta.  


Hernando menerangkan kegiatan tersebut dilakukan karena  tingginya animo permintaan masyarakat akan informasi berbasis audio visual. 


“Di samping untuk wartawan, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih staf bagian humas dan perangkat desa serta kelurahan agar mampu memproduksi berita dan informasi berbasis audio visual yang sangat dibutuhkan masyarakat luas,” ungkap Nando. 


Pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada perangkat desa se-Indonesia untuk memperoleh tambahan pengetahuan dasar teknik pengambilan gambar dengan menggunakan kamera handphone ataupun kamera professional sesuai standar jurnalis televisi. 


Rencananya kegiatan ini akan diselenggarakan pada 01 s/d 03 Februari 2022 di Hotel Whiz Prime Jakarta. Sedangkan penyelenggara yakni  PT Cahaya Pariwara Semesta bekerja sama DPP SPRI dan para wartawan profesional yang berpengalaman di berbagai media televisi nasional. 


Bagi perangkat desa dan kelurahan pelatihan ini akan sangat bermanfaat. Peserta nantinya bisa memproduksi berita berbasis video yang mampu mengangkat dan menggambarkan potensi sumber daya pedesaan atau kelurahan di berbagai sektor  


“Sehingga potensi wisata, komoditas pertanian dan peternakan, kerajinan, dan kuliner bisa terpublikasi dalam format video di media sosial, TV Online dan Youtube hingga ke seluruh Indonesia, bahkan manca negara,” ungkap Nando, wartawan senior yang masih aktif bekerja di salah satu TV nasional terbesar di Indonesia. 


Sedangkan untuk staff humas pemerintahan dan swasta, pelatihan ini akan sangat berguna. Peserta akan dilatih memproduksi berita sesuai kebutuhan instansi dalam rangka sosialisasi program kegiatan atau promosi. 


Calon peserta pelatihan akan dikenakan biaya sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk penginapan hotel, ATK, kaos peserta, dan konsumsi selama pelatihan sampai checkout tanggal 4 Februari 2021. 

Michael Chandra


Yaskur Jamhur

Mega Novelia


Melaui pelatihan ini, para peserta diharapkan akan mampu mengelola website atau konten berita di media online seperti Youtube dan lainnya. Selain itu peserta dapat menjadi tenaga terlatih di bidang multimedia, untuk mengoperasikan perangkat dalam rangka mengekspose berbagai aktifitas. 


Pemateri pada pelatihan kali ini terdiri dari 11 wartawan senior berpengalaman di bidangnya masing-masing. Diantaranya Jimmy H. Wibowo eks Kameramen senior RCTI, Hernando dari RCTI, Jimmy Chandra dari CNN Indonesia, Umar Bahanan dari Rajawali TV, Chaidar Sulaiman dari Global TV, Harwin Brams eks wartawan senior RCTI, Yaskur Jamhur eks wartawan RCTI dan ANTV, Tri Aji Nugroho dari TV One, dan Heintje Mandagie eks Pemimpin Redaksi TV 5D dan Wapimred Pacific TV. 


Pembicara tamu yakni Maikel Chandra adalah eks presenter berita senior dari RCTI dan kini aktif di Rajawali TV. Maikel Chandra akan memberi materi tentang public speaking dan tekhnik wawancara. Selain itu ada Mega Novelia, eks wartawan dan presenter di sejumlah televise nasional, diantaranya RCTI, MNC TV, Metro TV, SCTV, Global TV, Kompas TV, dan JAK TV. 


Kedua pembicara tamu juga akan berbicara khusus mengenai teknik menjadi presenter atau membuat laporan langsung di lapangan. Khusus bagi peserta yang berasal dari perangkat desa dan staf humas akan dilatih kiat melayani atau menghadapi wartawan. 


Sementara dunia digital khususnya audio visual akan menjadi skala prioritas di masa mendatang.***


Redaksi

thumbnail

By On 12/04/2021 08:22:00 AM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Jakarta -K1N ||Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi atas niat baik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memberikan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat. 

Jokowi menyatakan bahwa kegiatan festival atau lomba seni mural Piala Kapolri 2021 telah menciptakan iklim yang positif dalam proses demokrasi di Indonesia. Apalagi, dalam event itu, Polri mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyampaikan ekspresi berupa kritik bernada negatif maupun positif. 

"Ini kebebasan berpendapat tetapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu beda soal. Sehingga saya apresiasi, karena dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," kata Jokowi saat memberikan pengarahan di Apel Kasatwil Polri, Bali, Jumat (3/12/2021).

Bahkan, Jokowi mengaku, kerap mengaku mendapatkan kritikan dari masyarakat, diantaranya lewat mural. Namun hal itu, tidak dipermasalahkan oleh Jokowi. 

"Urusan mural aja ngapain sih. Saya mau di hina, dicaci, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut," ujar Jokowi. 

Sedikit kilas balik soal niat baik dari Kapolri yang menggagas Festival Mural 2021. Menurut Sigit, acara tersebut lahir ketika ramai permasalahan soal munculnya mural 'Jokowi 404: Not Found'. 

Lantaran menghormati kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana instruksi Presiden Jokowi, Sigit memutuskan untuk memberikan kesempatan atau ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya lewat mural. 

"Kami sebagai institusi Polri. Memegang teguh aturan yang ada arahan dari Bapak Presiden terkait kebebasan berkespresi. Sehingga tentunya, ini adalah bukti bahwa kami menghormati kebebasan berekspresi dan ide ini muncul dari diskusi-diskusi karena muncul peristiwa 404 Presiden Jokowi Not Found," ujar Sigit.

Dengan diselenggarakannya festival mural, Sigit memastikan bahwa, baik Pemerintah maupun Polri tidak anti-kritik dari masyarakat. Justru, kata eks Kapolda Banten itu, masukan yang ada akan dijadikan bahan evaluasi untuk yang lebih baik kedepannya. 

"Pemerintah dan polisi tidak anti-kritik. Kita memberikan kebebasan berekspresi sebagai penyaluran dari aspirasi dan persepsi masyarakat tentang Pemerintah dan Polri. Yang tentunya itu menjadi bagian evaluasi kami untuk bisa menjadi lebih baik," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit menyadari, kedepannya Polri masih harus melakukan pembenahan internal guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara. Sigit memastikan, pihaknya akan terus membuka ruang kepada warga, untuk memberikan kritik dan masukan untuk menciptakan kepolisian yang lebih baik, diharapkan dan dicintai masyarakat. 

Semangat anti-kritik, kata Sigit sudah digelorakan sejak dirinya mengusung konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) di internal Polri. Menurut Sigit, gagasan itu lahir karena semangat perubahan yang lebih baik untuk institusi Polri.

"Semangat awal mengusung konsep Presisi untuk mewujudkan Polisi yang tegas namun tetap humanis masih terus berjalan hingga saat ini. Dalam proses menuju lebih baik tentu ada dinamika yang berkembang. Karena itu, segala kritik dan masukan yang ada, akan dijadikan bahan evaluasi untuk Polri jauh lebih profesional dan baik lagi," tutup Sigit.

Reporter :  Tedy, Ys

thumbnail

By On 11/17/2021 03:13:00 AM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Selayar-K1N || Setelah sempat dicancel selama beberapa bulan terakhir, maskapai wings air kembali melayani penerbangan route Makassar-Selayar. 


Pesawat wings air mendarat mulus, di bandar udara H. Aroeppala Padang, Selayar, pada sekira pukul 14.10 wita, hari Selasa, (16/11) siang dengan mengangkut kurang lebih dua puluh tujuh orang penumpang yang diterbangkan langsung dari Bandar Udara International Hasanuddin, Makassar. 


Kepala Bandar Udara H. Aroeppala Padang, Ir. Syarifuddin, MM, mengutarakan, ini penerbangan pertama, pesawat wings air, setelah sempat beberapa bulan dicancel karena persoalan penumpang dan beratnya persyaratan yang harus dilalui calon penumpang saat akan terbang dari Selayar dan sebaliknya. 


Pada penerbangan kali pertama ini, pesawat wings air lepas landas dari bandar Udara H. Aroeppala Padang dengan menerbangkan tiga puluh tiga orang penumpang, terangnya di ujung saluran telefon, saat di konfirmasi wartawan, hari Selasa, (16/11) sore. 


Dalam kesempatan yang sama, Syarifuddin membantah rumor terkait dengan rencana mundurnya sejumlah perusahaan maskapai penerbangan dari Bandar Udara H. Aroeppala Padang, Selayar. 



Itu informasi sesat, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, tegasnya meluruskan informasi bernada hoaks tersebut. 


Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. Suardi, meminta bantuan support pemberitaan terkait dengan kembali terbangnya pesawat wings air di langit kota Tanadoang. 


"Dalam rangka untuk memperlancar dan mendukung operasional pesawat wings air, pemerintah kabupaten berencana akan mengratiskan pelayanan pemeriksaan swab antigen kepada setiap calon penumpang".


Hal tersebut didasarkan pada arahan dan petunjuk bupati Selayar, H. Muh. Basli Ali, Kunci Suardi. 

Reporter : Egy/Andi Fadly Dg. Biritta

thumbnail

By On 11/17/2021 02:59:00 AM

KABAR SATU Nusantara (K1N)


Rangkasbitung-K1N || Pangdam III/Slw Mayjen TNI Agus Subiyanto, S.E., M. Si., mendampingi sekaligus melakukan pengamanan VVIP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan akses Jalan Tol Serang-Panimbang, Seksi- I Serang-Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten.


Hadir pada acara peresmian, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Ketua Komisi 4 DPR RI, Dirjen Bina Marga, Dirjen Pemberdayaan Infrastruktur PUPR,  Dirut PT Wika, Dirut PT PP, Dirut BPJT dan Dirut PT Wika Serang Panimbang. 


Hal itu dibenarkan Kapendam III/Slw Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto, seusai kegiatan mendampingi Pangdam III/Slw di lokasi peresmian Gerbang Tol Rangkasbitung, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021).


Lanjut Kapendam, saat Presiden RI Joko Widodo dan rombongan tiba di lokasi peresmian, langsung menerima penjelasan Panel yang disampaikan oleh Menteri PUPR, Dirjen Bina Marga dan Dirut BPJT.  



Menurut Presiden Joko Widodo dalam sambutannya. Infrastruktur akan memperbaiki jaringan logistik, infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, dan hal yang terpenting kata Presiden, dengan dibangunnya jalan akan muncul pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan akan membangun peradaban.


Presiden Joko Widodo juga mengatakan, kemudahan konektivitas merupakan faktor penting mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Presiden yakin ini akan jadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Khususnya terutama di sekitar Jalan Tol Kabupaten Lebak dan Pandeglang.


Turut mendampingi Pangdam saat menyambut kedangan Presiden Joko Widodo di lapangan helipad Ona Rangkasbitung, Kapolda Banten, Gubernur Banten, Danrem 064/MY, PJU Kodam III/Slw, Bupati Lebak, Dandim  0603/Lebak, dan Kapolres Lebak, pungkas Kapendam. 


Reporter : M Nur

Sumber : Pendam III/Slw

thumbnail

By On 11/16/2021 07:42:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)



Lebak-K1N || Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Lebak pada Selasa (16/11).


Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Lebak dalam rangka peresmian jalan tol Serang – Panimbang Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.


Dalam kunjungannya ke wilayah hukum Polda Banten Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ir. Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Wika) Agung Budi Waskito serta dihadiri Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kajati Banten Reda Manthovani, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Tokoh Agama H. Embay dan Unsur Forkopimda Provinsi Banten.


Setibanya di Stadion Ona Rangkasbitung, Presiden langsung disambut oleh Kapolda Banten IJP Dr. Rudy Heriyanto, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto dan Gubernur Banten H. Wahidin Halim kemudian langsung menuju lokasi peresmian jalan tol Serang – Panimbang Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung.


Presiden kemudian melaksanakan peresmian jalan tol Serang – Panimbang Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung yang diawali dengan penandatanganan prasasti kemudian dilanjutkan dengan peninjauan.



Rudy Heriyanto ikut mendampingi peresmian jalan tol Serang – Panimbang Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung mengatakan bahwa Polda Banten telah mengerahkan personelnya untuk melakukan pengamanan kunjungan kerja orang nomor satu di Indonesia Presiden Joko Widodo ke wilayah hukum Polda Banten. “Ya, personel dari Polda dan Polres kami kerahkan untuk melakukan pengamanan secara ketat dalam menjamin keamanan dan kelancaran kunjungan kerja Bapak Presiden Joko Widodo dalam peresmian jalan tol Serang – Panimbang Seksi 1 Ruas Serang – Rangkasbitung,”


Pengamanan yang dilakukan oleh personel gabungan TNI-Polri dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo tersebar mulai dari lokasi Pintu Gerbang Stadion Ona Rangkasbitung tempat mendarat Presiden, lampu merah PM Lurus, Jalan Multatuli, dan Terminal Mandala yang rencananya akan dilewati oleh rombongan Presiden.


“Alhamdulillah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia sesuai dengan harapan kita bersama berjalan dengan aman dan lancar, lebih khusus kepada seluruh personel kami yang telah optimal dalam mengamankan jalannya kegiatan,” tutup Rudy Heriyanto.


Reporter : M Nur

 Sumber  : Bidhumas

thumbnail

By On 11/16/2021 06:47:00 PM

KABAR SATU Nusantara (K1N)
 

Jakarta-K1N || Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) beserta Menteri Dikbudristek, Menteri Kominfo, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perdagangan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Talenta Digital dan Digital Hub secara simbolis dalam Seremonial Pembukaan BLU (Badan Layanan Umum) Expo (16/11/21) di Jakarta dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Hal ini diakukan sebagai upaya akselerasi pembangunan dan pengembangan ekosistem melalui integrasi Sistem Informasi dalam rangka mendukung Transformasi Digital pemerintah. 


Kesepakatan tersebut juga dilakukan untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi kebijakan dan landasan untuk menyusun Perjanjian Kerja (PKS) akan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) di era digital. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor masyarakat untuk mendukung reformasi Struktural dan memulihkan Perekonomian Nasional. Maka, penandatanganan MoU ini pun dilakukan.


“Tujuan penandatangan MoU ini adalah agar BLU serta para Kementerian/Lembaga bersinergi. Dengan bersinergi, hasil pelayananannya akan jauh lebih baik dan lebih powerful untuk perekonomian Indonesia”, Ujar Sri Mulyani.


Agar dapat bersinergi, Sri Mulyani mengatakan bahwa berbagai BLU perlu dikelola secara baik, profesional dan transparan agar bisa menciptakan Sumber Daya Manusia SDM yang berkualitas dan memiliki skill manajemens serta leadership yang baik. Untuk memastikan hal tersebut, akan diakselerasikan pembangunan dan pengembangan ekosistem yang diintergrasikan dengan Sistem Informasi ketersediaan talenta digital dan data kebutuhan SDM. 


Dalam mewujudkan hal itu, diperlukan talenta dan SDM Indonesia di era digital yang berkualitas. Adapun dengan adanya MoU di bidang penyediaan Talenta Digital tersebut, SDM Indonesia akan dipersiapkan untuk menghadapi tuntutan Bisnis di era Industri 4.0 sehingga dapat terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Hal ini pun sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo dalam pelayanan di sektor Pendidikan.


“Untuk pelayanan Pendidikan agar sigap merespon perkembangan Teknologi mutakhir serta menyiapkan SDM unggul dalam menghadapi dunia yang serba digital dan sejalan dnegan kebutuhan Industri”, Ujar Presiden Joko Widodo.


Adapun penandatanganan MoU tentang Talenta Digital dan Digital Hub tersebut akan berupaya merealisasikan berbagai tujuan tersebut. Mou ini akan dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia melalui program talenta digital dan digital hub serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesinambungan program pemerintah yang terkait peningkatan kuantitas dan kualitas talenta digital dan digital hub.


Pembuatan MoU tersebut dilakukan setelah dipertimbangkannya beberapa hal oleh para pihak terkait. Dalam hal ini, Kemendikbud merupakan pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi sedangkan Kominfo berada bidang Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Kemenaker berada di bidang Ketenagakerjaan dan Kemendag berada di bidang Perdagangan. Adapun BNSP sendiri merupakan Lembaga Independen yang melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.



Wewenang BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, Sertifikasi Kompetensi Kerja dilakukan untuk memastikan kompetensi dan kualitas Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat terciptanya SDM Indonesia yang unggul dan kompeten. Adapun pengakuan kapasitas dan kompetensi kerja melalui Sertifikasi tersebut merupakan salah satu ruang lingkup dalam MoU tersebut. 



Oleh karena itu, melalui integrasi Sistem Informasi tersebut dalam MoU itu, BNSP beserta empat Kementerian tersebut dapat bersama-sama menciptakan SDM berkualtas yang bisa bersaing dan sesuai dengan kebutuhan Industri. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk mempercepat pelayanan BLU di masyarakat dan menjangkau pasar global juga akan semakin terealisasi.


“Di masa Pandemi ini, kita mengakselerasi ekonomi digital ini untuk meningkatkan akses pelaku UMKM serta untuk mejangkau pasar internasional dan global”, Ujar Joko Widodo.


Penandatanganan MoU ini menandakan dimulainya rangkaian kegiatan dalam BLU (Badan Layanan Usaha) Expo 2021 yang diselenggarakan dari tanggal 16 hingga 18 November 2021. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani berterima kasih pada para Menteri dan Pimpinan Lembaga yang terus memberikan dukungan bagi BLU-BLU untuk dikelola secara baik di dalam rangka melayani masyarakat dan memberikan yang terbaik bagi Bangsa Indonesia **.


Redaksi

thumbnail

By On 11/13/2021 12:43:00 AM

 
Plt. Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, mengatakan bahwa Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum untuk bersyukur karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menurunkan lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan adanya mutasi virus.


KABAR SATU Nusantara (K1N)


Cimahi-K1N || Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kesehatan Kota Cimahi menggelar kegiatan  Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-57 Tingkat Kota Cimahi Tahun 2021 pada hari Jumat (12/11/2021) bertempat di Kantor Pemkot Cimahi.


Kegiatan peringatan HKN Ke-57 Tingkat Kota Cimahi dilakukan dengan beberapa kegiatan diantaranya utama adalah gebyar vaksinasi Covid-19 sebanyak 1000 dosis yang dilangsungkan di Selasar Gedung B Kantor Pemkot Cimahi.

Hari Kesehatan Nasional ini menjadi momentum untuk merefleksikan diri dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun lamanya.


Plt. Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, mengatakan bahwa Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum untuk bersyukur karena Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menurunkan lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan adanya mutasi virus, “Kota Cimahi sampai dengan tanggal 8 November 2021 tercatat total kasus Covid 19 sebanyak 13.005 kasus, sembuh sebanyak 12.747 kasus, jumlah kematian sebanyak 238 orang dan jumlah kasus aktif sebanyak 20 orang,” tukas Ngatiyana.


“Capaian vaksinasi Kota Cimahi lebih besar dibandingkan capaian nasional, yakni pemberian dosis 1 sebesar 87,10% dan dosis 2 sebesar 69,99%. Untuk vaksin anak sekolah sudah mencapai 95%,” Ngatiyana menjelaskan. “Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Cimahi, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada semua unsur masyarakat yang turut mensukseskan program vaksinasi Covid-19 di Kota Cimahi,” lanjutnya. 

Meski jumlah kasus aktif sudah menurun, Ngatiyana berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, “Situasi ini harus tetap membuat kita waspada, apalagi muncul varian baru yang tidak bisa diprediksi. Oleh karenanya, dibutuhkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan serta pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19.”

Ngatiyana mengajak seluruh warga Cimahi yang belum melakukan vaksinasi untuk segera mendapatkan vaksin Covid-19, “Karena vaksin ini juga untuk kepentingan pribadi, keluarga dan lainnya. Karena dengan vaksin ini sudah menjaga tubuh kita 70% dari virus-virus yang dapat menyerang tubuh kita,” ujarnya.


Peringatan HKN Ke-57 Tingkat Kota Cimahi sekaligus menjadi hari pencanangan “Gerakan Bersama (GEBER) lawan Covid-19” sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus baru Covid-19. “Gerakan bersama ini melibatkan organisasi masyarakat, pemuda, keagamaan, forum, mitra, dunia usaha atau swasta dan komunitas masyarakat pengguna media sosial,” Ngatiyana menjelaskan.

Penyerahan bantuan dari BPJS Kesehatan Cimahi, satu unit kursi roda untuk Puskesmas Cipageran Cimahi.

Peringatan HKN Ke-57 Tingkat Kota Cimahi sekaligus menjadi hari pencanangan “Gerakan Bersama (GEBER) lawan Covid-19” sebagai upaya antisipasi lonjakan kasus baru Covid-19.


Ia pun menyebutkan dalam rangkaian peringatan HKN Ke-57 Tahun 2021 telah dilakukan beberapa kegiatan di antaranya pembinaan bersama antara Tim Pembina Kota Sehat, Forum Kota Sehat Dan Fakultas Ilmu Teknologi dan Kesehatan (FITKES) Universitas Jenderal Ahmad Yani ke 13 kelurahan yang belum ODF (Open Defecation Free) atau Bebas Buang Air Sembarangan (BABS) pada bulan Oktober 2021, deklarasi  ODF Kelurahan Padasuka dan Citeureup, penghargaan dari Kementerian Kesehatan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) yang telah melakukan penghapusan dan penarikan alat kesehatan bermerkuri tahun 2021, hingga kampanye GERMAS berupa makan buah dan cuci tangan pakai sabun.


Pada kegiatan peringatan HKN ini pun dilakukan Penyerahan Piagam Penghargaan Wali Kota Cimahi kepada anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam keberhasilan pengungkpan tindak pidana produksi obat keras illegal di Kelurahan Pasirkaliki Cimahi Utara. Selain itu dilakukan penyerahan bantuan dari Bank Jabar Banten (BJB) yaitu sebanyak 25 unit meja dan 100 unit kursi untuk mendukung kegiatan vaksinasi, juga 200 buah baju lapangan untuk Forum Kota Sehat.


Penyerahan bantuan dari BPJS Kesehatan Cimahi, satu unit kursi roda untuk Puskesmas Cipageran Cimahi.

Terakhir, Ngatiyana berharap agar peringatan HKN ke-57 ini menjadi awal pulihnya berbagai sektor di masyarakat sehingga indonesia bisa kembali sehat dan kembali tumbuh, “Semoga dengan kegiatan ini dapat menguatkan kepatuhan kita menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan, meningkatkan target vaksinasi covid-19, membangkitkan semangat dan optimisme seluruh komponen masyarakat untuk ikut bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi Covid-19, dan memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah memajukan pembangunan bidang Kesehatan,” tutupnya.


Reporter  : Tedy Yana Setiawan

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *