kabarsatunusantara.com – Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, diwarnai dengan tuduhan intervensi dari pihak kepolisian. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuduh bahwa kepolisian telah melakukan intervensi untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu dalam pemilihan tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan tuduhan bahwa kepolisian telah bermain dalam Pilkada 2024. Menurutnya, aparat penegak hukum berada di bawah kendali kekuasaan dan dapat digunakan untuk menekan orang-orang tertentu demi kepentingan politik. Hasto menuding bahwa “Partai Coklat”—istilah yang merujuk pada kepolisian—telah bermain dalam Pilkada di berbagai daerah, termasuk di Paniai, Papua Tengah2.
Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, seorang perempuan ditangkap oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena diduga membagikan uang kepada pemegang hak suara. Perempuan tersebut ditangkap sehari sebelum pemungutan suara dan mengenakan kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khas salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika. Meskipun identitas perempuan tersebut belum dirilis oleh otoritas Gakkumdu, kasus ini menambah panas suasana politik di daerah tersebut1.
Tuduhan intervensi kepolisian dalam Pilkada Paniai mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak. Pengamat Medusa88 login politik menyoroti fenomena ini sebagai bentuk permainan antara “penipu besar” dan “penipu kecil”, di mana praktik politik uang menjadi sorotan utama. Selain itu, ada juga kritik terhadap struktur kepolisian yang dianggap rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik12.
Tuduhan intervensi kepolisian dalam Pilkada juga mengemuka dalam wacana reformasi kepolisian. Beberapa pihak mengusulkan agar Polri tidak lagi berada di bawah presiden, melainkan masuk dalam struktur kementerian. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepolisian dalam konteks politik2.
Tuduhan intervensi kepolisian dalam Pilkada Kabupaten Paniai, Papua Tengah, oleh PDIP menunjukkan adanya ketegangan politik yang signifikan di daerah tersebut. Kasus dugaan politik uang dan penangkapan seorang perempuan yang diduga terlibat dalam praktik tersebut menambah kompleksitas situasi. Wacana reformasi kepolisian juga semakin mengemuka sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam konteks politik.
