Pada awal Februari 2024, pemerintah Korea Selatan link spaceman mengumumkan rencana menaikkan kuota mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 mulai tahun akademik 2025, dari sekitar 3.000 menjadi 5.000, serta proyeksi hingga menjadi 10.000 pada tahun 2035. Tujuannya adalah menjawab krisis dokter di tengah populasi tua dan ketimpangan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
Meskipun mayoritas warga (sekitar 76 %) mendukung kebijakan tersebut , komunitas medis, terutama dokter magang dan residen, mengkritiknya. Mereka berpendapat jumlah dokter saat ini sudah mencukupi dan menegaskan bahwa isu utama adalah kondisi kerja yang buruk, gaji rendah, serta jam kerja ekstrem. Sebelum menambah jumlah mahasiswa baru, mereka menuntut perbaikan sistem pendidikan, remunerasi, dan infrastuktur pelayanan kesehatan.
Jalannya Aksi Mogok dan Resign Masal
- Pada 20 Februari 2024, lebih dari 1.600 dokter magang memulai aksi mogok kerja dan menyerahkan pengunduran diri sebagai bentuk protes.
- Dalam beberapa hari berikutnya aksi meluas drastis:
- Sekitar 6.415 – 8.816 dokter magang (sekitar 40–71 % dari total 13.000 dokter junior) mengajukan resign, beberapa langsung meninggalkan rumah sakit.
- Menurut Tempo, hingga 7.800 dokter telah berhenti bekerja.
- Wakil Menteri Park Min-soo menyatakan kementerian sempat memerintahkan 6.228 dokter magang untuk kembali bekerja.
Rumah sakit umum besar di Seoul dan sekitarnya mengalami krisis awal layanan kesehatan. Operasi elektif ditunda, jadwal pendidikan diubah, dan layanan darurat nyaris lumpuh.
Dampak Terhadap Layanan Kesehatan
Akibat aksi tersebut, tekanan pada sistem kesehatan Korea Selatan sangat besar:
- Beberapa rumah sakit harus menutup hingga 50 % kapasitas operasi (misalnya di RS Severance), dan 30 % di RS Asan Medical Center dan St. Mary.
- Unit gawat darurat (UGD) di hampir semua rumah sakit besar berada dalam status darurat, mengakibatkan pasien banyak ditolak.
- Pasien kanker, operasi leher, serta kelahiran anak ditunda/dibatalkan.
- Kisah nyata muncul, seperti seorang anak yang harus tinggal mendadak di Seoul agar jalani operasi leher, memperlihatkan dampak langsung pada keluarga pasien.
Pemerintah meminta para dokter mempertimbangkan keselamatan pasien dan bahkan mengancam akan membekukan izin praktik jika aksi berlanjut.
Argumen Dokter Magang
Poin utama protes mereka mencakup:
- Kelebihan jumlah dokter belum saatnya
Para dokter magang menyatakan jumlah dokter saat ini “sudah cukup” dan masalah utama ada di distribusi—bukan ketersediaan—dokter. - Kondisi kerja sangat berat
Jam kerja antara 80–100 jam per minggu, termasuk shift hingga 20 jam non-stop, serta gaji relatif rendah menjadi tekanan besar. - Masalah dalam pendidikan kedokteran
Dengan jumlah mahasiswa bertambah, kualitas pelatihan bisa menurun karena SDM pengajar terbatas. - Kurangnya dialog
Dokter menyesalkan bahwa kebijakan diumumkan tanpa konsultasi matang, melemahkan profesionalitas mereka dan menciptakan konfrontasi .
Respons Pemerintah
Pemerintah yang dipimpin PM Han Duck-soo menyatakan rencana tersebut berdasarkan analisis ilmiah, menyatakan potensi kekurangan 10.000 dokter pada 2035. Mereka juga:
- Memerintahkan rumah sakit menolak pengunduran diri massal dan menerapkan tindakan hukum jika aksi berlanjut.
- Mengeluarkan surat perintah kembali bekerja; rumah sakit tertentu menghadapi pengurangan kuota magang jika insubordinasi berlanjut.
- Meminta layanan alternatif: telemedis, klinik militer, UGD publik saat tenaga medis utama absen.
- Menyatakan fleksibilitas, membuka dialog dan tidak akan memaksa skema secara keras jika situasi tidak kondusif .
Evaluasi dan Implikasi
🎯 Ketidakseimbangan Sistem
Pertambahan dokter memang bisa meningkatkan rasio dokter per populasi—saat ini 2,6 dokter per 1.000 orang, dibanding rata-rata OECD 3,7. Namun dokter menilai peningkatan jumlah tanpa reformasi struktural hanya memperburuk beban sistem, bukan meningkatkan efisiensi.
⚖ Kesejahteraan & Retensi
Jam kerja panjang, biaya hidup tinggi, serta ketidakpastian karier membuat profesi dokter junior kurang menarik. Perbaikan insentif finansial dan dukungan struktural (mentoring, pengawasan, beban kerja terukur) diperlukan.
🔄 Kualitas Pendidikan
Kuota besar juga bisa menurunkan kemampuan staf pengajar dan fasilitas RS pendidikan—membahayakan mutu lulusan dokter masa depan.
💬 Pentingnya Konsultasi Publik
Langkah unilateral pemerintah tanpa konsultasi mendalam menimbulkan resistensi dan polarisasi di kalangan profesional medis. Proses inklusif dibutuhkan untuk menjaga legitimasi dan implementasi kebijakan.
Protes ribuan dokter magang di Korea Selatan bukan sekadar menolak kuota, tapi menyorot akar sistem:
- Kesejahteraan dan beban kerja
- Kualitas dan kelengkapan pendidikan
- Kebutuhan dialog yang konstruktif
Rencana peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran harus diimbangi dengan reformasi mendalam: peningkatan kesejahteraan dokter, distribusi yang adil, kondisi kerja manusiawi, serta sistem pendidikan kedokteran yang kuat. Tanpa itu, kuota besar justru bisa menambah masalah daripada menyelesaikannya.
Kedua belah pihak—pemerintah dan komunitas medis—perlu membangun jalur komunikasi transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari dosen kedokteran hingga perwakilan mahasiswa, pasien, dan masyarakat luas. Hanya dengan pendekatan holistik seperti itulah reformasi sektor kesehatan bisa berkelanjutan.
